Jangan Tergiur Iming-iming Kekayaan, Nih Cara Terbaik Memilih Investasi Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/nattanan23)

MerahPutih.com - Kalau kamu mengetik kata kunci "investasi bodong" di laman pencarian Google, bakal keluar beberapa artikel tentang Jouska. Belakangan ini, Jouska jadi perbincanga karena muncul klien yang "curhat" soal uang mereka yang menguap.

Topik mengenai Jouska juga menjadi salah satu perbincangan terpopuler di media sosial Twitter sejak Selasa (21/7) lalu. Sepertinya, soal investasi bodong tak pernah berhenti menghiasi pemberitaan. Masih hangat ramainya kasus kasus MeMiles kan?

Baca Juga:

Kala Investasi Bodong Menyasar Milenial

Masyarakat Indonesia masih banyak yang tergiur investasi bodong. Tak tanggung-tanggung, investasi nasabah bisa mencapai miliaran hingga triliunan. Angka yang tak sedikit tentu saja. Lihat saja beberapa kasus kasus investasi bodong terbesar tahun 2013-2014 dengan dana yang berhasil dikumpulkan. Gold Bullion Indonesia (GBI) Rp1,2 triliun, Primaz Rp3 triliun, dan Cipaganti Rp3,2 triliun.

Soal Jouska. Perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan itu disebut melakukan penempatan dana klien secara serampangan. Sebagian klien mengaku dirugikan karena pengelolaan dana di perusahan-perusahaan lain, yang selanjutnya diketahui berafiliasi dengan Jouska.

Aakar Abyasa Fidzuno, selaku CEO Jouska Indonesia meminta maaf dan mempercayakan apabila harus ada upaya hukum atas "kegaduhan" yang terjadi. Dia juga berjanji akan berkomunikasi dengan klien perusahaan yang didirikanya itu.

"Saya mencoba untuk tidak defensif atau melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan yang ada. Tapi melalui pemberitaan ini saya ingin mengajak untuk mencari jalan tengah, memberikan solusi paling baik untuk semua pihak," kata Aakar dengan suara terbata-bata dalam video permohonan maafnya di Istagram @aakarabyasa.

Satgas Waspada Investasi terpaksa membekukan sementara Jouska. Diketahui setelah munculnya keluhan klien, Jouska bergerak di bidang bisnis penasehat investasi dan efek tanpa izin.

Setelah pembekuan, Satgas mengharuskan Jouska mengurus perizinan sesuai dengan jenis usahanya. Selama ini, Jouska mendapat izin dari Lembaga Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik BKPM. Selain itu, Jouskan juga diminta berkomunikasi dan menyelesaikan semua permasalahan dengan para kliennya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/AbsolutVision)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/AbsolutVision)

Sebenarnya, Jouska merupakan perusahaan bidang jasa pendidikan sesuai izin di Lembaga OSS seperti konsultan atau pemberi nasihat terkait perencanaan keuangan, termasuk edukasi investasi. Tak ada masalah. Setidaknya sampai dana klien ditanamkan ke tempat lain.

Keahlian sebagai konsultan Jouska tersebut menjadi daya tari calon klien untuk membantu perencanaan keuangan. Namun dalam perjalanannya, ada penggunaan dana nasabah yang menimbulkan kerugian karena ditempatkan di perusahaan lain "tidak sehat".

Berkaca dari kasus Jouska. Sebagai investor, masyarakat harus tahu calon perusahaan tempat akan ditempatkan dana.

Investor harus tahu legalitas perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya. Jangan sampai, kegiatan usaha berbeda dengan izin usaha yang diperoleh perusahaan tersebut. Seperti Jouska yang menggunakan izin usaha Lembaga OSS untuk melakukan pengelolaan dana klien.

“Jadi dua hal yang perlu diklarifikasi, yaitu legalitasnya dan kegiatan bisnisnya,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing kepada Antara, mengenai apa yang disoroti dari Jouska.

Tongam mengatakan bahwa Jouska sebagai perusahaan konsultan dan perencana keuangan tidak bisa berperan sebagai pengelola dana investasi atau Manajer Investasi (MI). Entitas yang ingin menjadi MI harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga:

Kpop Idol Gemar Investasi Properti Mewah

Sementara itu, pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, sangat gampang mengetahui perusahaan investasi ilegal atau tidak, yaitu izin dari OJK. Juga tawaran keuntungan yang dijanjikan tinggi.

"Menawarkan imbal hasil yang bombastis tapi tidak disertai informasi risiko yang memadai," kata Bhima.

Kerugian secara finansial tentu bakal terjadi ketika terjerat investasi bodong. Selain itu, jangan sampai semangat masyarakat untuk investasi buyar karena harus menghadapi kenyataan dana hilang sebelum berkembang.

Sekali lagi seperti apa yang disampaikan Tongam dan Bhima, calon investor harus tahu legalitas suatu perusahaan tujuan berserta kegiatan usahanya. Sudahkah benar secara hukum? Kalau ya, kamu baru bisa tenang berinvestasi. (*)

Baca Juga:

Investasi Jiwasraya di RDPT 2009-2016 Diklaim Catatkan Keuntungan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK-Polri Berkomitmen Lanjutkan Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut kedatangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung KPK, Selasa (9/2).

Polri Salurkan 100 Ton Beras untuk Korban Penanganan COVID-19
Indonesia
Polri Salurkan 100 Ton Beras untuk Korban Penanganan COVID-19

Totalnya 100 ton beras bantuan Polri akan disalurkan melalui Polda Banten, Polda Jabar dan Polda Metro Jaya.

Pemerintah Berikan Insentif Bagi Pengembang Energi Terbarukan
Indonesia
Pemerintah Berikan Insentif Bagi Pengembang Energi Terbarukan

Bila aturan insentif dan kompensasi tersebut diimplementasikan, ada penurunan harga panas bumi sekitar 2,5 hingga 4 sen dolar AS per kilo Watt hour (kWh).

Kapolri Listyo Pastikan Vaksinasi COVID-19 Berjalan Lancar
Indonesia
Kapolri Listyo Pastikan Vaksinasi COVID-19 Berjalan Lancar

secara umum, masyarakat Jawa Tengah sangat mendukung kegiatan vaksinasi. Sehingga, dirinya yakin, keinginan Presiden agar satu juta masyarakat divaksin dalam sehari, bisa terwujud.

Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle
Indonesia
Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar dinilai layak dicopot dari jabatannya.

DPD Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Kasus Pengerusakan di Lombok
Indonesia
DPD Minta Kejaksaan Tahan Rumahkan 4 IRT Kasus Pengerusakan di Lombok

"Negara harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan, terutama bagi rakyat kecil yang justru sedang menuntut keadilan di hadapan korporasi. Sudah cukup dengan kasus Nenek Asyani," kata Sultan.

Bea Cukai Sita Ratusan Handpone Ilegal Senilai Puluhan Juta dari Bos PS Store
Indonesia
Bea Cukai Sita Ratusan Handpone Ilegal Senilai Puluhan Juta dari Bos PS Store

Penyerahan barang bukti dan tersangka ini dilakukan atas pelanggaran pasal 103 huruf d Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

[HOAKS atau FAKTA] Minum Lemon dan Teh bisa Cegah Kematian Akibat Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Minum Lemon dan Teh bisa Cegah Kematian Akibat Corona

“Belum ada bukti yang membenarkan hal tersebut,” kata Faqih.

[Hoaks atau Fakta] Perayaan Pembukaan Lockdown di Arab Saudi?
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Perayaan Pembukaan Lockdown di Arab Saudi?

Dalam video tersebut terlihat mobil pemadam kebakaran, mobil polisi dan ambulance. Beberapa orang juga terlihat riuh menyambut iring-iringan mobil tersebut.

KPK Buka Kemungkinan Tuntut Pidana Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara
Indonesia
KPK Buka Kemungkinan Tuntut Pidana Mati Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti TPPU