Jangan Kebiri Hak Politik Anak-anak Jokowi Gibran (kedua kanan) bersama ayahnya Presiden Jokowi di Solo. (MP/Albi)

MerahPutih.com - Dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep muncul di bursa Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Pro dan kontra pun tak terhindari. Pihak kontra menyatakan bila Gibran dan Kaesang masuk politik maka akan lahir dinasti politik Jokowi.

Pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin menilai tidak masalah bila kedua anak Jokowi itu maju di Pilwakot Solo. Pasalnya, Undang-undang mengatur serta melindungi setiap individu untuk bisa berpolitik. Dengan demikian, semua Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk memilih dan dipilih.

Baca Juga: Anak-Anak Jokowi di Mata Presiden

"Hal yang sama juga seharusnya berlaku untuk kedua anak jokowi. Meski anak presiden bukan berarti mereka kehilangan hak politik tersebut," kata Alvin kepada MerahPutih.com, Selasa (30/7).

Kaesang Pangarep adik, Gibran Rakabuming. (Foto: instagram @kaesangp)
Kaesang Pangarep adik, Gibran Rakabuming. (Foto: instagram @kaesangp)

Alvin mengamini memang ada konotasi negatif soal dinasti politik. Meski demikian, ia menegaskan, jika terpilih sebagai wali kota, selama keduanya bertugas dengan baik sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak korupsi maka rasanya tidak ada yang salah.

Salah satu pihak yang kontra dengan pencalonan anak Jokowi adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW melarang Jokowi untuk memberi lampu hijau kepada Gibran dan Kaesang ikut Pilwalkot.

"Menurut saya itu sebuah bentuk pengkebirian terhadap hak berpolitik. Hak berpolitik itu termasuk human rights juga menurut saya. Dan tidak elok lah kalau ICW itu menghalangi karir politik seseorang," ujar Alvin.

Lulusan Master of Arts dari University of Leicester ini mengingatkan, bahwa hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. Menurutnya, jika belum apa-apa sudah dicurigai sama saja menerapkan praduga bersalah kepada anak-anak jokowi.

Baca Juga: Berikut 4 Perbedaan Pernikahan Anak Presiden Jokowi dan SBY

"Bahwa mereka ikut pilkada demi korupsi semata. Padahal kan belum tentu demikian. Jangan kita membiasakan diri jadi bangsa yang berprasangka buruk terhadap sesama kita," ucap dia.

"Lagipula kita harusnya senang bila ada kaum muda-mudi milenial mau terjun ke politik. Itu berarti mereka tidak apatis. Mereka pula calon pemimpin bangsa," kata Alvin menambahkan.

Dinasti politik, lanjut Alvin, bukan seperti Raja memilih putera mahkota yang otomatis putra mahkota naik jadi penerus sang Raja. Pasalnya, di alam demokrasi tetap ada mekanisme pemilihan, sehingga rakyat yang akan menentukan.

"Tetap ada proses demokrasi yang harus dilalui. Kita ambil contoh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cagub DKI. Sebagai anak dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak otomatis ketika AHY maju, maka langsung jadi gubernur terpilih. Faktanya gubernur saat ini adalah Anies Baswedan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga: Presiden Jokowi Sampaikan Tiga Pesan kepada Anak-anak Indonesia

Kredit : ponco


Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH