Jangan Golput Demi Indonesia Lebih Baik! Warga Solo, Jawa Tengah, menggelar aksi damai di Plaza Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (15/5). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Waktu pencoblosan Pemilu 2019 tinggal dua hari lagi. Satu suara sangat menentukan masa depan Indonesia di lima tahun mendatang. Meski tak ada larangan tidak memilih alias Golput, rakyat pemegang hak pilih diimbau ikut mengambil bagian dalam pesta demokrasi menentukan masa depan bangsa.

"Alangkah baiknya kalau besok tanggal 17 semua kita datang ke TPS dengan riang gembira, menentukan pilihan kita masing-masing. Karena walaupun tidak memilih itu hak semua orang, tapi dengan memberikan hak suara itu lebih baik secara etika dan moral," kata Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, dalam diskusi publik di Jakarta, Senin (15/4).

Emrus menjelaskan mereka yang ikut mencoblos anggota legislatif dan Presiden dan wakil presiden, lebih memiliki landasan etika dan moral untuk mengkritik pemimpin pilihan mereka di masa yang akan datang. "Nanti mereka (yang Golput) akan menyesal jika tidak memilih," sindir dia.

Logo Pemilu 2019

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua Komnas HAM M. Ridha Saleh mengaku sikap Golput merupakan bagian dari hak konstitusional seseorang. Namun, lanjut dia, pilihan untuk Golput seharusnya dilandasi alasan ideolgis yang kuat.

"Dalam konteks hak asasi manusia, hak pilih juga mengandung dua makna yaitu hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih, terkait dengan hak untuk tidak memilih atau golput secara politik diberikan arfirmasi yaitu dikarenakan berbagai alasan idilogis atau kesadaran politik yang melatarbelakangi pemegang hak pilih tersebut," papar dia dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, pemilu bukan hanya menentukan masa depan bangsa, tetapi juga perwujudan dari hak universal warga negara yang diatur secara konstitusional. Untuk itu, kata dia, negara harus bersifat aktif memfasilitasi dan mengajak setiap warga negara menyalurkan suaranya tanpa mengarahkan pilihan mereka.

Ilustrasi soal Golput
Ilustrasi golput. Foto: Ist/Net

Ridha menegaskan KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara yang dimandatkan untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan umum dan memastikan hak setiap warga negara harus terpenuhi. Artinya, lanjut dia, tidak boleh warga terkendala untuk memilih dengan alasan apapun.

"Hak pilih ini sifatnya istimewa, maka hak pilih tidak adapat dibatasi atau dihilangkan karena alasan teknis seperti waktu atau kendala-kendala tehnis lainya yang menyebakan hilangnya hak pilih sesorang," tutup Direktur Rumah Mediasi Indonesia itu. (*)


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH