Jangan Darurat Sipil, Eks Ketua MK Ajari Jokowi Lockdown Pakai UU Ini! Eks Ketua MK Hamdan Zoelva. (Foto: MP/Kanugrahan)

MerahPutih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu jauh kalau sampai memberlakukan Darurat Sipil untuk menangggulangi penyebaran virus COVID-19.

Hamdan menegaskan untuk melakukan lockdown sekalipun, pemerintah tidak perlu menggunakan UU Penanggulangan Bencana, apalagi memberlakukan Darurat Sipil, melainkan cukup UU Kekarantinaan.

“Dalam melakukan lockdown pemerintah tidak perlu merujuk pada UU Darurat Sipil atau UU penanggulangan Bencana, tapi cukup dengan UU Kekarantinaan. Kesehatan," kata Hamdan dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Baca Juga

Darurat Sipil Tak Jamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pengamat: Rakyat Makin Ketakutan

Dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, lanjut Hamdan, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Berdasarkan kondisi KKM itulah dilakukan berbagai jenis karantina.

“Untuk implementasi KKM, Pemerintah harus membentuk Peraturan Pemerintah dalam rangka implementasi, baik Karantina di pintu masuk, Karantina Wilayah atau Pembatasan sosial dalam skala besar," kata Hamdan.

jokowi istana bogor
Layar menampilkan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Bogor di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020). ANTAR

Baca Juga:

Jokowi: Perlu Ada Kebijakan Darurat Sipil

Menurut Hamdan, Karantina Wilayah yang dilakukan daerah-daerah menjadi masalah, karena bukan wewenang Pemda. Tetapi setiap Pemda menghadapi masalah demi melindungi warganya masing. “Jika sudah ada PP dapat jadi pedoman, dan Pusat dapat melimpahkan wewenang itu ke daerah," tegas dia.

Hamdan melanjutkan, bahwa Indonesia harus segera menetapkan karantina di pintu masuk, khususnya dari negara-negara tertentu. Tanpa kebijakan tersebut akan sangat sulit menghentikan keberlanjutan penyebaran virus ini di Indonesia.

Di tingkat daerah, Hamdan juga menyarankan agar segera ditetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu, dengan tetap menjamin penghidupan rakyat agar tidak kelaparan, ketersediaan makanan, obat-obatan dan alat kesehatan.

“Semua langkah tersebut hanya dapat dilakukan dengan efektif, terarah dan terintegrasi dengan terlebih dahulu pemerintah menetapkan kondisi KKM dan secara bersamaan mengeluarkan PP untuk implementasinya," tutup Ketua Syarikat Islam itu. (Knu)

Baca Juga

Pengamat Intelijen: Darurat Sipil Berpotensi Munculkan Kebijakan Otoriter

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial
Indonesia
Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial

Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Pengamat Soroti Luputnya Pendidikan dari Pidato Jokowi Hari Ini
Indonesia
Pengamat Soroti Luputnya Pendidikan dari Pidato Jokowi Hari Ini

Fokus pidato Jokowi cuma satu imbauan moral soal pentingnya bangkit bersama di tengah pandemi COVID-19

MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh
Indonesia
MPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Terkait RS Rujukan COVID-19 Penuh

Pimpinan MPR meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam memotong rantai penyebaran COVID-19.

ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019
Indonesia
ICW: Tren Penindakan Korupsi Menurun Drastis Selama 2019

Penurunan penindakan menyebabkan penurunan jumlah tersangka kasus korupsi.

Surat Telegramnya Munculkan Pro-Kontra, Kapolri: Itu Biasa
Indonesia
Surat Telegramnya Munculkan Pro-Kontra, Kapolri: Itu Biasa

Para tersangka juga punya hak untuk mengajukan praperadilan

Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan
Indonesia
Presiden Jokowi Dijadwalkan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk meresmikan Bendungan Tukul yang terletak di Desa Tukul, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/2).

Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump
Dunia
Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump

Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China.

Dibanding Anggota DPR, Jokowi Sebut Tenaga Medis dan ODP Lebih Pantas Dites COVID-19
Indonesia
Dibanding Anggota DPR, Jokowi Sebut Tenaga Medis dan ODP Lebih Pantas Dites COVID-19

Presiden Joko Widodo tak setuju tes COVID-19 dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tepat.

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti
Indonesia
Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Pihak PDIP membawa barang bukti berupa print out media massa dan video aksi pembakaran bendera partai.

Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19, Ini Hasilnya
Dunia
Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19, Ini Hasilnya

Bagi yang menerima dua suntikan dengan interval 28 hari serekonversinya bisa mencapai 100 persen.