Soffi Amira
MerahPutih.com - Tak meratanya diskon tarif angkutan umum saat musim mudik Lebaran 2025 menuai kritikan dari sejumlah kalangan.
Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat, mengkritisi kebijakan pemerintah terhadap moda transportasi selama mudik Lebaran.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan keringanan untuk seluruh moda transportasi yang akan digunakan masyarakat.
"Jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan mudik yang adil dan inklusif, diskon atau subsidi tarif harus merata untuk semua moda transportasi," ungkap Achmad kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (18/3).
Baca juga:
Puncak Mudik di Terminal Pulo Gebang 27-28 Maret, Armada Bus Tambahan Disiapkan
Achmad menyoroti, kebijakan pemerintah yang belakangan lebih fokus pada penurunan harga tiket pesawat selama masa angkutan mudik.
Dia menilai, pemerintah seharusnya membuat kebijakan serupa pada moda transportasi lain, seperti kapal laut, bus antarkota, atau kereta api ekonomi yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah bawah.
"Padahal, moda-moda transportasi ini menjadi tumpuan mayoritas pemudik dari kalangan pekerja informal, buruh, dan keluarga dengan pendapatan terbatas,” jelas Achmad.
Menurut Achmad, ketimpangan ini menandakan bahwa pemerintah hanya fokus pada sektor transportasi udara yang umumnya dipakai kalangan menengah atas.
Baca juga:
“Sementara rakyat kecil tetap dibiarkan menghadapi harga tiket bus dan kapal laut yang terus melonjak jelang Lebaran,” jelas dia.
Terkait dengan ini, Achmad juga menyarankan pemerintah untuk lebih banyak memberikan diskon tarif tol secara penuh selama periode mudik lebaran 2025 ini. Sebab, beban biaya tol menjadi salah satu komponen besar dalam ongkos mudik.
Masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapat fasilitas mudik gratis, harus membayar biaya tol yang sangat tinggi.
“Jika tol digratiskan, dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama untuk keperluan Lebaran, akan sangat signifikan," pungkasnya. (knu)
