JAMPidsus Klaim Selamatkan Kerugian Negara Rp 21,2 Triliun Sepanjang 2021 Gedung Bundar Kejagung. (Foto: Kejagung)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung Republik Indonesia terus melakukan upaya untuk memberatas korupsi dan menyelamatkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengklaim berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 21,26 triliun selama periode Januari-November 2021. Nilai tersebut, dalam bentuk uang tunai maupun aset berupa tanah, bangunan dan lain-lain.

Baca Juga:

KPK Sidik Dugaan Korupsi PEN Daerah

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, memaparkan, capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus secara nasional telah memenuhi target, namun ada catatan yang perlu menjadi perhatian.

Antara lain, kata ia, jumlah penyelesaian dan penanganan perkara masih didominasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, baik perkara tindak pidana korupsi maupun perkara tindak pidana pencucian uang.

Selama periode Januari-November 2021 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 18 perkara, sedangkan satuan kerja di daerah menangani sembilan perkara.

Ia mengatakan, kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung belum dapat diimbangi oleh satuan kerja di daerah, dan oleh karenanya perlu diingatkan kembali kepada seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus untuk lebih optimal melakukan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana.

"Asal tindak pidana korupsi, sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup sehingga dapat mewujudkan salah satu program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi," katanya.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang telah disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp 362,5 miliar.

Sejak tahun 2020 Bidang Tindak Pidana Khusus telah mencanangkan program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang terus menjadi perhatian bagi semua jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus dan akan terus digaungkan, yaitu pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada subyek hukum orang perseorangan akan tetapi juga subyek hukum korporasi, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya fokus pada pembuktian unsur merugikan keuangan negara, tetapi juga pembuktian unsur merugikan perekonomian negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono didampingi Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah menjawab tanya wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta. ANTARA/Laily Rahmawaty
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono didampingi Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah menjawab tanya wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta. ANTARA/Laily Rahmawaty

Kemudian, penerapan secara tegas dan tidak ragu-ragu terhadap tindak pidana kolusi dan tindak pidana nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai upaya efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan penerapan secara konsisten tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi.

"Tujuan dari kebijakan optimalisasi tersebut, adalah penjeraan bagi pelaku tindak pidana khusus (korupsi) dan efek penjeraan (detterent effect) kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana khusus (korupsi)," ujarnya.

Tujuan lainnya, lanjut ia, adalah optimalisasi "asset recovery" sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana khusus (korupsi).

"Serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai kemanfaatan praktis pencegahan dan penindakan tindak pidana khusus (korupsi)," ungkapnya. (Knu)

Baca Juga:

6 Kasus Korupsi Curi Perhatian Publik Sepanjang 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengusaha Wajib Bayar THR Tujuh Hari sebelum Idul Fitri
Indonesia
Pengusaha Wajib Bayar THR Tujuh Hari sebelum Idul Fitri

Menteri Ida mewajibkan pengusaha untuk membayarkan THR kepada para pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Konsumsi Bensin Naik 5 Persen Selama Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Konsumsi Bensin Naik 5 Persen Selama Mudik Lebaran 2022

Bahan bakar jenis gasoil (solar) justru menurun 5 persen karena sudah mulai adanya pembatasan kendaraan logistik dan truk besar.

Saksi Kunci Sudah Sembuh, Brigjen Hendra Kurniawan Segera Diadili di Sidang Etik
Indonesia
Saksi Kunci Sudah Sembuh, Brigjen Hendra Kurniawan Segera Diadili di Sidang Etik

AKBP Arif Rahman (AKBP AR) yang merupakan salah satu saksi dari sidang etik yang akan dilaksanakan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan disebut telah selesai menjalani operasi.

Terlibat Lakalantas di Jakarta, Anak Gubernur Kaltara Meninggal Dunia
Indonesia
Terlibat Lakalantas di Jakarta, Anak Gubernur Kaltara Meninggal Dunia

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang tengah dirundung duka setelah putra pertamanya, AKP Novandi Arya Kharizma, meninggal dunia.

100 Persen Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Sudah Omicron BA.4 dan BA.5
Indonesia
100 Persen Kasus COVID-19 di DKI Jakarta Sudah Omicron BA.4 dan BA.5

Pandemi COVID-19 masih mengintai masyarakat dengan lonjakan kasus harian selalu di atas seribu

Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi
Indonesia
Kejagung Dukung Program Mobil Listrik yang Diusung Jokowi

Kejaksaan Agung mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

2 Aset Obligor di Jakarta Kembali Disita Satgas BLBI
Indonesia
2 Aset Obligor di Jakarta Kembali Disita Satgas BLBI

Secara rinci, utang Rp 5,38 triliun meliputi hak penyerah piutang Rp 4,89 triliun dan biaya administrasi sebesar 10 persen yaitu Rp 489 miliar.

[HOAKS atau FAKTA)]: Penyakit Cacar Monyet Sama dengan Kusta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA)]: Penyakit Cacar Monyet Sama dengan Kusta

Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah informasi terkait penyakit cacar monyet yang diklaim sama dengan penyakit kusta.

Keluarga Jokowi Resmi Daftarkan Pernikahan Ida dan Ketua MK ke KUA Banjarsari
Indonesia
Keluarga Jokowi Resmi Daftarkan Pernikahan Ida dan Ketua MK ke KUA Banjarsari

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari Solo, Jawa resmi menerima berkas pendaftaran nikahnya adiknya Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Acara pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei.

Wali Kota Tangerang Langsung Minta PUPR Atasi Tanggul Jebol di Ciledug
Indonesia
Wali Kota Tangerang Langsung Minta PUPR Atasi Tanggul Jebol di Ciledug

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menginstruksikan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau PUPR untuk menutup tanggul yang jebol dan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tanggap dalam penanganan banjir, seperti distribusi bantuan oleh dinsos.