Jamin Kepastian Hukum, Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

MerahPutih.com - Pemerintah dan DPR disebut menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan tindak lanjut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah.

Baca Juga:

Keuangan Digital Hadirkan Business Solution untuk UMKM dan Korporasi

"Untuk menjamin adanya kepastian hukum," kata Yasonna saat menyampaikan orasi ilmiah memperingati Dies Natalis Ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui keterangan tertulis, Jumat (4/3).

Kepastian hukum tersebut juga merujuk bagi pelaksanaan investasi, baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen melakukan investasi setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

"Investasi tersebut tentu akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," tegas Yasonna.

UU Cipta Kerja telah dilakukan pengujian formil. Pada tanggal 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja inkonstitusional dengan UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan.

MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna.

Baca Juga:

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku

Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 menggunakan metode omnibus law dan memperhatikan muatan serta substansi yang harus diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan mencapai 78 undang-undang.

Hal itu meliputi 10 klaster, yakni peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepemimpinan yang Kuat, Menteri Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Berantas Mafia Tanah
Indonesia
Kepemimpinan yang Kuat, Menteri Hadi Tjahjanto Dinilai Mampu Berantas Mafia Tanah

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendukung langkah Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, memberantas mafia tanah yang dinilai menyengsarakan masyarakat dan merugikan investor.

Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024
Indonesia
Fokus Naikkan Elektoral Partai, PPP Belum Putuskan Sosok Capres 2024

"Kami menyiapkan elektoral saja. Menyiapkan kenaikan elektoral partai," kata Suharso

KPU Harap Revisi UU Pemilu Rampung Desember 2022
Indonesia
KPU Harap Revisi UU Pemilu Rampung Desember 2022

DPR dan pemerintah perlu segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Jokowi Perintahkan Pejabat Tidak Gelar Bukber dan Open House Lebaran
Indonesia
Jokowi Perintahkan Pejabat Tidak Gelar Bukber dan Open House Lebaran

Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil beberapa pelonggaran, salah satunya ialah PPLN yang tiba melalui bandara di Indonesia tidak perlu lagi menjalani karantina.

Densus 88 Beberkan Dugaan Keterlibatan Oknum Dokter dalam Jaringan Terorisme
Indonesia
Densus 88 Beberkan Dugaan Keterlibatan Oknum Dokter dalam Jaringan Terorisme

Densus 88 Antiteror Polri menjelaskan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa tewasnya tersangka dugaan terorisme di Sukoharjo.

Resmikan Penguatan Struktur Korbrimob, Kapolri: Siap Berikan Pelayanan terbaik
Indonesia
Resmikan Penguatan Struktur Korbrimob, Kapolri: Siap Berikan Pelayanan terbaik

Korps Brimob merupakan satuan pamungkas yang harus selalu diterjunkan dalam situasi penting, misalnya seperti menghadapi segala macam bentuk ancaman hingga kondisi bereskalasi tinggi.

Dorong Pemberdayaan UMKM, Bank DKI Salurkan KUR Rp 1 Triliun
Indonesia
Dorong Pemberdayaan UMKM, Bank DKI Salurkan KUR Rp 1 Triliun

Bank DKI menargetkan dapat menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun kepada pelaku UMKM di wilayah operasionalnya baik debitur eksisting, anggota JakPreneur, dan Pedagang Perumda Pasar Jaya.

Wamenkes Beberkan Alat Deteksi Khusus Varian Omicron di Pintu Masuk Indonesia
Indonesia
Wamenkes Beberkan Alat Deteksi Khusus Varian Omicron di Pintu Masuk Indonesia

S-Gene Failure Test (SGFT) untuk mengidentifikasi varian Omicron di pintu masuk negara.

Anies Minta Bantuan Pemerintah Pusat Soal Proyek Pemprov DKI Jakarta
Indonesia
Anies Minta Bantuan Pemerintah Pusat Soal Proyek Pemprov DKI Jakarta

Pembangunan proyek Pemprov DKI tengah dikebut ditengah masa jabatan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang tinggal beberapa bulan lagi. Anies pun meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta.

Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan
Indonesia
Aturan Naik KRL Makin Ketat, Penumpang Wajib Bawa Surat Perintah Perusahaan

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 58 tahun 2021.