Jamaah Umroh Indonesia Wajib Vaksin Booster, Kemenkes Diminta Siapkan Teknisnya Masjidil Haram. (Foto: Haramain TV)

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperbolehkan jemaah asal Indonesia melaksanakan ibadah umrah, disambut positif Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan syarat yang telah ditetapkan.

"Ini kabar baik buat umat muslim di Tanah Air. Tentunya kita berharap kebijakan ini nantinya bisa diikuti dengan pengatiran teknis. Terutama mnyangkut syarat vkasin booster dengan 4 jenis vaksin yang diminta Kerajaan Saudi,” kata LaNyalla, Senin (11/10).

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah

Senator asal Jawa Timur ini berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan teknis dan kemudahan bagi calon jamaah umroh untuk mendapatkan vaksin booster dari jenis Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson, dan Moderna.

“Sebab mayoritas masyarakat kita mendapat vaksin dari jenis Sinovac dan Sinopharm. Sementara Kerajaan Saudi memberi syarat 4 jenis vaksin tadi. Jadi kita harus menyiapkan teknis dan kemudahan bagi para calon jamaah umroh untuk mengakses 4 jenis vaksin itu,” ungkapnya.

Makkah. (Foto: Haramain TV)
Makkah. (Foto: Haramain TV)

Pemerintah, lanjut LaNyalla, juga harus memastikan aplikasi PeduliLindungi yang digunakan di Indonesia, harus terintegrasi atau dapat dibaca oleh aplikasi di Arab Saudi, saat para calon jamaah umroh mendarat di sana.

“Kerajaan Saudi juga menggunakan aplikasi, yang diberi nama Tawakalna. Nah, aplikasi kita PeduliLindungi sudah semestinya terkoneksi dengan aplikasi mereka. Sehingga tidak menyulitkan para jamaah umroh dari Indonesia,” urainya.

Baca Juga:

Menag Bakal Berangkat ke Arab Saudi Pastikan Umrah dan Haji

Kabar pembukaan ibadah umroh bagi jamaah asal Indonesia disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, bahwa Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, melalui nota diplomatiknya telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.

Izin itu diberikan mengingat laju penularan COVID-19 di Indonesia mulai membaik dalam beberapa bulan terakhir. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kang Emil Singgung Polisi Tak Proses Kasus Kerumunan Rizieq di Bandara Soetta
Indonesia
Soal Komik Superman Biseksual, Politisi Demokrat Minta Pembaca Kritis
Indonesia
Soal Komik Superman Biseksual, Politisi Demokrat Minta Pembaca Kritis

"Maka ketika ada komik luar negeri yang membawa cerita yang bersinggungan dengan norma yang hidup di masyarakat Indonesia, nalar pembaca generasi sekarang harus kritis," kata Rizki

Divonis 15 Tahun Penjara, John Kei Tertawa
Indonesia
Divonis 15 Tahun Penjara, John Kei Tertawa

John sempat mengajukan nota pembelaan

Syarat Gratis Naik Bus Kita Trans Pakuan Bogor
Indonesia
Syarat Gratis Naik Bus Kita Trans Pakuan Bogor

Bus Kita Trans Pakuan Bogor akan mulai beroperasi pada Selasa (2/11). Selama masa uji coba, masyarakat bisa menikmati fasilitas transportasi terbaru di kota hujan itu secara grati

Enam Orang Kelompok MIT Diminta Serahkan Diri, Masih Ada Kesempatan Bertobat
Indonesia
Enam Orang Kelompok MIT Diminta Serahkan Diri, Masih Ada Kesempatan Bertobat

Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso bersama jajaran Satgas Madago Raya telah bertolak dari Poskotis Tokorondo Poso menuju wilayah Poso Pesisir Selatan

Polisi Ciduk Pelaku Penganiayaan di Salemba
Indonesia
Polisi Ciduk Pelaku Penganiayaan di Salemba

Kapolsek Senen, Kompol Ewo Samono mengatakan, aksi penganiyaan itu dilakukan karena adanya dendam lama

PPATK: Temuan Rp 120 Triliun Harus Diikuti Pemiskinan Para Bandar Narkoba
Indonesia
PPATK: Temuan Rp 120 Triliun Harus Diikuti Pemiskinan Para Bandar Narkoba

Temuan rekening sebesar Rp 120 triliun milik sindikat narkoba menunjukkan upaya pemberantasan peredaran barang terlarang ini harus diikuti dengan memiskinkan para bandar.

Giliran Terlapor Keluar Kota Absen Mediasi, Luhut Maunya Langsung Pengadilan
Indonesia
Giliran Terlapor Keluar Kota Absen Mediasi, Luhut Maunya Langsung Pengadilan

Polda Metro Jaya terpaksa harus membawa kasus Luhut Vs Haris Azhar dan Fatia Kontras pengadilan

PPKM Level 4, Mobilitas Penduduk Jakarta Turun 30 Persen
Indonesia
PPKM Level 4, Mobilitas Penduduk Jakarta Turun 30 Persen

Mobilitas penduduk di DKI Jakarta turun menjadi minus 30 persen setelah pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

Amien Rais Cs Ngotot Persidangan Kasus Laskar FPI di Pengadilan HAM
Indonesia
Amien Rais Cs Ngotot Persidangan Kasus Laskar FPI di Pengadilan HAM

Sebelumnya, perwakilan TP3 menemui Presiden Jokowi, Selasa (9/3) siang. Selain Amien Rais yang memimpin rombongan TP3, terlihat juga hadir Abdullah Hehamahua, Kiai Muhyiddin, dan Marwan Batubara.