Soffi Amira
MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendorong pembukaan layanan penerbangan harian dari dan menuju Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh.
Layanan ini akan memudahkan proses penanganan bencana menyusul terputusnya akses darat di sejumlah titik penghubung Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, dan Lhokseumawe.
Ruslan Daud mengatakan, bahwa kondisi masyarakat di dataran tinggi Gayo saat ini sangat kritis karena jalur darat tidak dapat dilalui, sehingga warga terisolasi tanpa kepastian kapan akses kembali normal.
“Masyarakat harus berjalan kaki puluhan kilometer menuju Bireuen atau Lhokseumawe hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalur berlumpur dan rawan longsor. Kami mendorong agar segera dilakukan pembukaan penerbangan Bandara Rembele untuk mempermudah mobilitas pascabencana,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/12).
Baca juga:
RSUD Aceh Tamiang Mulai Aktif lagi, UGD dan Layanan Hemodialisa Siap Beroperasi
Ruslan juga menyoroti lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat terhentinya distribusi barang karena kendaraan logistik tidak dapat melintas.
“Banyak usaha lumpuh total. Distribusi barang berhenti. Ini bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana logistik. Penerbangan adalah satu-satunya jalur hidup yang tersisa,” kata mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
Ia menyampaikan, usulan pembukaan penerbangan darurat telah diteruskan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, kepada Pendiri Lion Group yang juga Anggota DPR dan Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Rusdi Kirana.
“Kami berharap Wings Air dapat membuka penerbangan setiap hari. Jika memungkinkan, dua kali sehari dari Medan dan Banda Aceh menuju Rembele dan sebaliknya,” ujarnya.
Baca juga:
Gerak Cepat, JHL Foundation dan 234 SC Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Aceh-Sumatra
Ruslan juga menambahkan, bahwa ia telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Rembele dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan izin operasional tidak menjadi kendala.
“Saya sudah meminta Kepala Bandara Rembele mempercepat proses perizinan. Ini kondisi darurat, tidak boleh diberlakukan prosedur seperti masa normal. Semua harus bergerak cepat. Ada ribuan nyawa yang bergantung pada layanan transportasi udara,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa dalam situasi bencana, birokrasi harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan tidak menjadi hambatan. (Pon)
