Jalani Pemeriksaan, Keponakan JK Dicecar 53 Pertanyaan soal Pidana Perbankan Mantan Direktur PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa. ANTARA/IC Senjaya

MerahPutih.com - Eks Dirut PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai rersangka dalam kasus perbankan.

Dia diperiksa selama 10 jam dengan dicecar 53 pertanyaan pada Kamis (18/3) kemarin.

Baca Juga

Keponakan JK Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Pidana Perbankan

“Pemeriksaan terhadap tersangka atas nama Sadikin Aksa (kasus Bosowa) oleh Subdit Perbankan Dit Tipideksus, pada hari Kamis, 18 Maret 2021, pukul 10.00-20.00 WIB. Sejumlah 53 pertanyaan, 28 halaman,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (19/3).

Argo mengungkapkan keterangan yang digali oleh penyidik terhadap keponakan eks Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ini terkait dengan tanggung jawab hingga alasan mengabaikan perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan intisari BAP: tugas dan tanggung jawab sebagai Dirut Bosowa, tindakan SA sebagai Dirut Bosowa terhadap adanya surat perintah tertulis OJK.

"Mekanisme pengambilan keputusan atau tindakan korporasi terhadap adanya perintah tertulis OJK, alasan tidak melaksanakan perintah tertulis OJK,” terang Argo.

Sadikin Aksa

Argo menyampaikan pemeriksaan keponakan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla itu berlangsung lancar. Selama diperiksa, Sadikin juga didampingi kuasa hukumnya.

“Pemeriksaan berjalan dengan lancar. Selama pemeriksaan, tersangka didampingi tim penasihat hukum dari kantor Erga Lawyers,” tandasnya.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan Sadikin Aksa sebagai tersangka.

Kasus ini sendiri berkaitan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelamatkan PT Bank Bukopin, Tbk.

“Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari OJK,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3).

Kasus ini diketahui bergulir sejak Mei 2018 saat Bank Bukopin ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif OJK, karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak Januari hingga Juli 2020.

Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan di antaranya memberikan perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo yang saat itu dijabat SA. Perintah tertulis itu tertuang dalam surat OJK nomor : SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk, dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020.

“Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut,” imbuh Helmy.

Setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, SA memutuskan mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020.

Namun, pada 24 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham Bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada 24 Juli 2020. Tetapi, SA tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo.

“Selain itu, SA pada tanggal 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto Surat Kuasa melalui aplikasi WhatsApp kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo,” pungkas Helmy. (Knu)

Baca Juga

Penyebab Keponakan JK "Lolos" dari Jeruji Besi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19

"Masih dalam tahap pengejaran," kata Kapolres Bogor AKBP Harun, di Cibinong, Bogor, Kamis (25/2).

Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin
Indonesia
Semua Aktivitas FPI Dilarang Diberi Izin

Mahfud MD perintahkan seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC
Indonesia
Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan menanggapi pengajuan JC

KontraS: Pemerintahan Jokowi Legitimasi Pelanggaran HAM
Indonesia
KontraS: Pemerintahan Jokowi Legitimasi Pelanggaran HAM

Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM muncul dalam berbagai bentuk

PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil
Indonesia
PK Djoko Tjandra Dinilai Cacat Formil

“Sehingga Djoko Tjandra secara hukum haruslah dinyatakan tidak pernah masuk ke Indonesia untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Firli Sebut Tahanan KPK Layak Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Firli Sebut Tahanan KPK Layak Terima Vaksin COVID-19

Para tahanan kerap berinteraksi dengan sejumlah pegawai KPK

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris JAD di Tasikmalaya
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris JAD di Tasikmalaya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang terduga teroris yang berbaiat kepada organisasi terlarang ISIS di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dinkes DKI Tangani 200 Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang Positif COVID-19
Indonesia
Dinkes DKI Tangani 200 Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang Positif COVID-19

Lanjut Widyastuti, hingga saat ini data pastinya belum diketahui, Dinkes DKI tengah mendata. Meski begitu pihaknya akan melakukan pendamping terhadap mahasiswa PTIQ dengan menggelar tracing.

Satgas COVID-19 Bakal Gelar Tes Usap Massal di Kelurahan Petamburan
Indonesia
Satgas COVID-19 Bakal Gelar Tes Usap Massal di Kelurahan Petamburan

Hingga kini, pihaknya masih menunggu hasil positif atau tidaknya Lurah Petamburan

Operasi Zebra Dimulai, Ini Jenis Pelanggaran yang Paling Diincar Polisi
Indonesia