Jalan Muluskan Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Dimulai Demo buruh di Yogya. (Foto: Patricia Vicka)

MerahPutih.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), dimulai oleh pemerintah dan DPR.

Revisi ini sebagai jalan pemerintah membuat dasar hukum revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai MK Inkonstitusional Bersyarat atau dalam 2 tahun harus direvisi, sesuai putusanya saat masyarakat mengajukan Judicial Review.

Baca Juga:

Pemerintah Bakal Bentuk UU Omnibus Law Keamanan Laut

Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/4).

Airlangga menyebutkan, 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.

Diharapkan, kata ia, bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.

"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global," ujarnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Ia menjelaskan, pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g. Selain itu, pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).

Namun, pemerintah mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur.

"Pemerintah juga mengklaim setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Sri Mulyani: Omnibus Law Ubah Cara Indonesia Dalam Kelola Kebijakan Ekonomi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pembicaraan Damai Rusia - Ukraina Bakal Redam Kenaikan Harga Minyak
Indonesia
Pembicaraan Damai Rusia - Ukraina Bakal Redam Kenaikan Harga Minyak

Hari ini, harga minyak mentah Brent yang menjadi patokan minyak internasional, naik 7 persen diperdagangkan di angka USD 105 per barel.

Somasi Moeldoko Belum Sampai ke ICW
Indonesia
Somasi Moeldoko Belum Sampai ke ICW

Somasi Moeldoko dilayangkan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan Kamis (30/7)

[HOAKS atau FAKTA]: Penting Minum Air Kelapa Setelah Divaksin untuk Bersihkan Racun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penting Minum Air Kelapa Setelah Divaksin untuk Bersihkan Racun

Akun Facebook bernama Agok membagikan postingan yang mengklaim bahwa air kelapa dapat digunakan sebagai penangkal racun vaksin COVID-19.

Bareksrim Polri Usut Dugaan Penodaan Agama Youtuber Muhammad Kece
Indonesia
Bareksrim Polri Usut Dugaan Penodaan Agama Youtuber Muhammad Kece

Youtuber Muhammad Kece dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan agama.

PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4
Indonesia
PPKM Luar Jawa-Bali: Level 3 Masih 10 Kabupaten/Kota, Nihil Level 4

Angka reproduksi kasus COVID-19 di luar Jawa-Bali juga naik

Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar
Indonesia
Akhir Pekan Ini, CFD di Jakarta Kembali Digelar

Di lokasi pastikan tidak ada kegiatan Partisipan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah Ubah Syarat Indikator PPKM Level 1 dan 2
Indonesia
Pemerintah Ubah Syarat Indikator PPKM Level 1 dan 2

Selain penetapan vaksin, strategi penanganan pandemi juga disesuaikan

Ledakan Gegerkan Pengunjung Mal Taman Anggrek Dipastikan Bukan Bom
Indonesia
Ledakan Gegerkan Pengunjung Mal Taman Anggrek Dipastikan Bukan Bom

Sebuah ledakan terdengar di kawasan Mal Taman Anggrek (MTA), Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (2/9).

Fatia KontraS Sebut Siapkan Berbagai Data Hadapi Luhut di Pengadilan
Indonesia
Fatia KontraS Sebut Siapkan Berbagai Data Hadapi Luhut di Pengadilan

Fatia diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan.

Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945
Indonesia
Ini Sikap Terbaru PDIP dan Gerindra Soal Amandemen UUD 1945

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama melihat bahwa tensi wacana amandemen UUD 1945 sebaiknya diturunkan atau dilambatkan terlebih dahulu.