Jalan Lingkar Brebes-Tegal Bakal Kurangi Kepadatan Lalu Lintas Hingga 48 Persen Jalan Lingkar Brebes-Tegal. (Foto: Tangkapan layar)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (13/4). Kehadiran jalan tersebut diharap memperlancar mudik Lebaran.

Jalan lingkar sepanjang 17,4 kilometer tersebut melengkapi struktur jaringan jalan nasional di wilayah pantai utara Jawa (Pantura) dan melengkapi jaringan jalan tol Trans-Jawa.

Baca Juga:

Jelang Arus Mudik, Presiden Jokowi Resmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal

Jalan Lingkar Brebes-Tegal ini memiliki lebar 7,5 meter untuk dua lajur, dibangun pada Desember 2019 dan berhasil dirampungkan pada April 2021 dengan biaya Rp 224 miliar.

"Kita tahu kepadatan lalu lintas Kota Brebes, Kota Tegal sangat tinggi, sejak dulu lalu lintas sangat padat, terutama menjelang mudik Lebaran dan Tahun Baru serta hari-hari libur lainnya," kata Jokowi.

Dengan beroperasinya Jalan Lingkar Brebes-Tegal ini, menurut Kepala Negara, beban lalu lintas di Pantura diperkirakan akan berkurang hingga sebesar 48 persen.

Selain itu, lanjut Jokowi, akan memperlancar konektivitas serta membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Tegal dan Brebes.

"Jalan ini akan menjadi salah satu jalur alternatif," ujar Jokowi.

Jokowi meyakini, Pantura sangat penting menunjang kelancaran utamanya aktivitas mudik lebaran.

"Harapnnya perjalanan mudik akan lancar dan cepat sampai tujuan," jelasnya.

Baca Juga:

Ratusan Ribu Polisi Disiagakan saat Mudik Lebaran Berlangsung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setahun Diresmikan Jokowi, KRL Yogyakarta-Solo Tembus 2,2 Juta Pengguna
Indonesia
Setahun Diresmikan Jokowi, KRL Yogyakarta-Solo Tembus 2,2 Juta Pengguna

Tepat pada 1 Maret pada 2021, KRL Yogyakarta-Solo telah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AKP Irfan Keberatan Sidang Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J Tetap Digelar
Indonesia
AKP Irfan Keberatan Sidang Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J Tetap Digelar

Terdakwa AKP Irfan Widyanto keberatan sidang kasus menghalangi penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian Brigadir J tetap digelar.

Anies Klaim Harga Bahan Pokok di Jakarta Turun Jelang Idul Fitri
Indonesia
Anies Klaim Harga Bahan Pokok di Jakarta Turun Jelang Idul Fitri

"Hasil peninjauan kali ini terbukti bahwa kondisi ketersediaan komoditas pangan di Jakarta tercukupi. Ada penurunan harga juga untuk beberapa komoditas,” ujar Anies

Pemerintah Optimistis Mudik Dongkrak Perekonomian Sebesar Rp 174 Triliun
Indonesia
Pemerintah Optimistis Mudik Dongkrak Perekonomian Sebesar Rp 174 Triliun

Dengan adanya peningkatan jumlah pemudik, pemerintah optimistis bisa mendongkrak perekonomian Indonesia sebesar Rp 174 triliun

Kemenhub Terbitkan Aturan Tarif Terbaru Ojek Online
Indonesia
Kemenhub Terbitkan Aturan Tarif Terbaru Ojek Online

Keputusan Menhub tersebut berisi regulasi terbaru untuk mengatur tarif ojek daring (online).

Intelijen Inggris Sebut Pasukan Rusia Kehabisan Senjata di Ukraina
Dunia
Intelijen Inggris Sebut Pasukan Rusia Kehabisan Senjata di Ukraina

Kepala badan intelijen siber Inggris GCHQ Jeremy Fleming, Selasa (11/10), menyatakan pasukan Rusia di Ukraina kehabisan senjata.

[HOAKS atau FAKTA]: Megawati-Prabowo Sepakat Usung Ganjar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati-Prabowo Sepakat Usung Ganjar

Video yang dicuplik berasal dari video berjudul “Pandangan Pengamat Politik Soal Pertemuan Prabowo, Puan Maharani & Megawati.

Komnas HAM Pastikan ada Praktik Perbudakan di Rumah Bupati Langkat Nonaktif
Indonesia
Komnas HAM Pastikan ada Praktik Perbudakan di Rumah Bupati Langkat Nonaktif

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan ada praktik kerja paksa dan praktik serupa perbudakan, yang dialami para penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024
Indonesia
Mendagri Peringatkan ASN Tak Berpolitik Praktis pada Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap bekerja profesional. Menurutnya, ASN diimbau untuk tidak terlibat politik praktis dalam dinamika Pemilu maupun Pilkada 2024.

Netfid Indonesia Pantau Pembiayaan Politik dan Dana Kampanye Pemilu 2024
Indonesia
Netfid Indonesia Pantau Pembiayaan Politik dan Dana Kampanye Pemilu 2024

Netfid Indonesia akan fokus melakukan pemantauan dalam pembiayaan politik dan dana kampanye Pemilu 2024.