Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (tengah). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Merahputih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tiga orang jaksa penyidik perkara Pinangki Sirna Malasari karena diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menyidik perkara tersebut.

"Pelaporan hari ini dilakukan pukul 12.00 WIB dan diterima oleh Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Kami melaporkan tiga orang jaksa penyidik SA, WT dan IP dengan empat poin dugaan pelanggaran kode etik," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Dugaan pertama, ICW menilai jaksa penyidik tidak menggali kebenaran materiil berdasarkan keterangan Pinangki Sirna Malasari. Pada 12 November 2019 terjadi pertemuan di kantor terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko S Tjandra, yang dihadiri oleh jaksa Pinangki dan pihak swasta bernama Rahmat.

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Cuci Uang Untuk Beli BMW X5 hingga Perawatan Kecantikan di AS

Saat itu, berdasarkan pengakuan Pinangki, Joko Tjandra percaya begitu saja terhadap dirinya yang hanya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung untuk dapat mengurus permohonan fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung.

"Secara kasat mata, tidak mungkin seorang buronan kelas kakap seperti Joko S Tjandra, yang telah melarikan diri 11 tahun, bisa langsung percaya kepada seorang jaksa yang tidak mengemban jabatan penting di Kejaksaan Agung untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung," beber Kurnia.

Kurnia mengatakan permohonan fatwa tidak bisa diajukan oleh individu masyarakat, melainkan lembaga negara. Jadi apa tugas dan kewenangan Pinangki sehingga bisa mengurus sebuah fatwa dari Kejaksaan Agung dan apa yang membuat Joko S Tjandra percaya?

Dugaan kedua, penyidik diduga tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan bidang pengawasan Kejaksaan Agung.

"Dalam banyak pemberitaan disebutkan bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan bidang pengawasan di Kejaksaan Agung, Pinangki sempat mengatakan bahwa ia melaporkan kepada pimpinan setelah bertemu Joko S Tjandra. Apakah penyidik telah menelusuri saat proses penyidikan, siapa sebenarnya pimpinan yang diduga dimaksud oleh Pinangki?," tambah Kurnia.

Dugaan ketiga, penyidik diduga tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini sempat diisukan terlibat dalam perkara. ICW menyebut terdapat beberapa istilah dan inisial yang muncul ke publik seperti "bapakmu", "BR", dan "HA".

"Dalam konteks ini, ICW meragukan penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut. Bahkan, jika telah didalami dan ditemukan siapa pihak itu, maka orang-orang yang disebut harus dipanggil ke hadapan penyidik untuk dimintai klarifikasinya," ungkap Kurnia.

Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

Dugaan keempat, penyidik diduga tidak melakukan koordinasi dengan KPK pada proses pelimpahan perkara ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi padahal pasal 6 huruf d jo pasal 10 ayat 1 UU No 19 tahun 2019 tentang KPK menyebut KPK berwenang melakukan supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi pada lembaga penegak hukum lain.

"Pada 4 September 2020, KPK telah menerbitkan surat perintah supervisi terhadap penanganan perkara Pinangki Sirna Malasari di Kejaksaan Agung. Semestinya, setiap tahapan penanganan perkara tersebut Kejaksaan Agung harus berkoordinasi dengan KPK namun pada15 September 2020 Kejaksaan Agung langsung melimpahkan berkas perkara Pinangki ke pengadilan, ICW menduga kuat Kejaksaan Agung tidak atau belum berkoordinasi dengan KPK ihwal pelimpahan itu," tambah Kurnia.

Berdasarkan analisa di atas, maka ICW menduga keras tindakan para penyidik Kejaksaan Agung telah bertentangan dengan pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa yang berbunyi: Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa adalah menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil.

"Jika nantinya laporan ini terbukti benar dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap para penyidik maka ICW mendesak Komisi Kejaksaan agar merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk memberi sanksi tegas terhadap para penyidik," tegas Kurnia.

Baca Juga:

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500 Ribu Dolar AS dari Djoko Tjandra

Dalam perkara ini jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.Kedua dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp6.219.380.900 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA dan ketiga dakwaan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Erick Thohir: Ahok Juga Titipan
Indonesia
Anak Buah Erick Thohir: Ahok Juga Titipan

"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN,"

DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi
Indonesia
DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi

"Tahan dulu, jangan berpikir macam-macam. Sebaiknya kita tunggu hasil pemeriksaan kepolisian," sebut politikus PPP ini.

10 Korban Tewas Akibat Kebakaran di Jakarta Timur Teridentifikasi
Indonesia
10 Korban Tewas Akibat Kebakaran di Jakarta Timur Teridentifikasi

Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik.

Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!
Indonesia
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar

Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?
Indonesia
Anies Buat Jalur Sepeda di Jalan Tol, Gerindra: Mau Ngapain?

Pembuatan trek sepeda di jalan tol dapat membahayakan pesepeda.

Tabrak Anggota Polisi hingga Tewas, Oknum TNI Ngaku Mengantuk
Indonesia
Tabrak Anggota Polisi hingga Tewas, Oknum TNI Ngaku Mengantuk

Oknum anggota TNI menjadi pelaku tabrak lari yang menewaskan anggota Polri Briptu Andry Wibowo.

Update Kasus Corona DKI Senin (12/10): 88.174 Positif, 72.633 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Senin (12/10): 88.174 Positif, 72.633 Orang Sembuh

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 13.619 orang yang masih dirawat atau isolasi

Indonesia Tak Beli Putus Vaksin COVID-19 dari Tiongkok
Indonesia
Indonesia Tak Beli Putus Vaksin COVID-19 dari Tiongkok

Indonesia tidak semata-mata menjadi lahan uji klinik atau pasar potensial

30 Orang Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas
Indonesia
30 Orang Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas

Penetapan kelulusan seleksi kualitas ini berdasarkan rapat pleno anggota KY, Senin (14/9), di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penyelenggaran Pilkada pada Desember 2020
Indonesia
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penyelenggaran Pilkada pada Desember 2020

"Penting sekali mengkaji mekanisme, metode dan sistem seperti apa yang tepat kalau menyelenggarakan pemilu ketika pandemi, semuanya tentu harus diselaraskan dengan protokol kesehatan," katanya