Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo (Tengah). (Foto: Polri).

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan hukuman dua tahun dan enam bulan penjara terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.

Jaksa meyakini mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polri itu bersalah telah memerintahkan membuat dokumen-dokumen palsu.

"Menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana terhadap Prasetijo Utomo dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan," kata jaksa Yeni Trimulyani membacakan surat tuntutan di PN Jakarta Timur, Jumat (4/12).

Baca Juga:

Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi

Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan tuntutan. Untuk hal yang memberatkan, Prasetijo berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Selain itu, sebagai pejabat negara atau penegak hukum, jenderal bintang satu itu telah melanggar kewajiban jabatan atau melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya.

Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kiri) bersiap meninggalkan ruang sidang saat jeda sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/11/2020). Sidang mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri itu beragendakan pemeriksaan sejumlah saksi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo (kiri) bersiap meninggalkan ruang sidang saat jeda sidang lanjutannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/11/2020). Sidang mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri itu beragendakan pemeriksaan sejumlah saksi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

"Hal meringankan terdakwa, belum pernah dihukum," imbuh jaksa Yeni.

Jaksa meyakini, Prasetijo bersalah lantaran telah memerintahkan untuk dibuatkan surat jalan, surat keterangan bebas COVID-19 dan surat kesehatan palsu untuk Djoko Tjandra. Padahal, saat terjadinya perkara, Djoko Tjandra berstatus sebagai terpidana dan buron dalam perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Akui Terima USD20 Ribu Sebagai Uang Persahabatan

Sebagai anggota Polri, kata jaksa, seharusnya Prasetijo ikut membantu menangkap buronan negara. Prasetijo juga dinilai terbukti menghilangkan barang bukti dengan menyuruh anak buahnya membakar semua surat jalan palsu tersebut.

"Melakukan tindak pidana secra berlanjut membiarkan orang yang dirampas kemerdekaan melarikan diri dan bersama-bersama melakukan tindak pidana menghalangi-halangi penyidikan menghancurkan barang bukti," kata jaksa Yeni. (Pon)

Baca Juga:

Brigjen Prasetijo Motoran ke Dekat Mabes Polri Ambil 'Amplop'

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPD Desak DPR Segera Sahkan Empat RUU
Indonesia
DPD Desak DPR Segera Sahkan Empat RUU

"Yang perlu diprioritaskan pertama adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum perempuan yang banyak dirangkum dalam RUU PKS," kata Riri.

Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat

Sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, sepi.

Sumber Air di Karanganyar Ini Bisa Terbakar
Indonesia
Sumber Air di Karanganyar Ini Bisa Terbakar

Sumur bor tersebut diketahui milik Solihin (54). Tidak hanya air bisa terbakar jika disulut api, air tersebut berasa asin jika diminum.

Suap Izin di Konawe, KPK Mulai Periksa Pimpinan Perusahaan Tambang Nikel
Indonesia
Suap Izin di Konawe, KPK Mulai Periksa Pimpinan Perusahaan Tambang Nikel

Aswad disinyalir melakukan praktik rasuah saat menjabat sebagai Bupati Konawe Utara untuk dua periode 2007-2009 dan 2011-2016.

Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'
Indonesia
Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'

Wapres juga mengapresiasi kerja MUI yang cepat dan sigap

Pemkot Solo Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Rehabilitasi Pasar Gede
Indonesia
Pemkot Solo Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Rehabilitasi Pasar Gede

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mengucurkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk rehabilitasi Pasar Gede.

Tuntut Upah Layak, Ribuan Buruh Bakal Kepung Kantor Anies
Indonesia
Tuntut Upah Layak, Ribuan Buruh Bakal Kepung Kantor Anies

Salah satu tuntutannya adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10 persen.

Ada Kasus COVID-19 saat PTM, Sekolah Bakal Ditutup Sementara
Indonesia
Ada Kasus COVID-19 saat PTM, Sekolah Bakal Ditutup Sementara

Kemendikbudristek telah melakukan survei terhadap sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

Bos Pasar Muamalah Pesan Dinar dan Dirham dari PT Antam, Ambil Keuntungan 2,5 Persen
Indonesia
Bos Pasar Muamalah Pesan Dinar dan Dirham dari PT Antam, Ambil Keuntungan 2,5 Persen

Tersangka Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah, Depok, Jawa Barat, diketahui memesan uang dinar dan dirham ke PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.

Pelat Nomor Kendaraan akan Diganti Putih Agar Mudah Diawasi
Indonesia
Pelat Nomor Kendaraan akan Diganti Putih Agar Mudah Diawasi

Keputusan tersebut tertuang dalam Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.