Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Jaksa Soroti Selisih Harga Chromebook di E-Catalog yang Lebih Mahal daripada Marketplace

3 Eks Anak Buah Nadiem Didakwa Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun di Kasus Korupsi Chromebook

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SIDANG lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1). Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung menghadirkan dua mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemendikbudristek, yakni Harnowo Susanto dan Dhani Khamidan Khoir, sebagai saksi.
?
Dalam persidangan, jaksa menyoroti perbedaan harga satuan Chromebook yang tercantum di sistem e-catalog dengan harga yang beredar di sejumlah marketplace. Jaksa mempertanyakan apakah para saksi pernah melakukan survei harga sebelum proses pengadaan dilakukan.
?
Saat menjawab pertanyaan tersebut, Harnowo yang merupakan PPK Direktorat SMP menyatakan survei harga dilakukan tim teknis. Menurutnya, tim tersebut melakukan pencarian harga melalui internet. “Iya melakukan. Dari Direktorat SMP melakukan survei di internet, Pak. Itu dilakukan tim teknis,” ujar Harnowo di ruang sidang.
?
Sementara itu, Dhani selaku PPK Direktorat SMA menjelaskan tim teknis di bawah koordinasinya melakukan survei melalui sistem e-catalog.
?
Ia menyebutkan harga satuan Chromebook saat itu berada di kisaran Rp 5 juta hingga Rp 8 juta. “Waktu itu, harga survei harganya dari Rp 5 juta sampai Rp 8 juta, Pak,” kata Dhani.

Baca juga:

Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Uang Rp 450 Juta dan USD 30 Ribu dari Vendor Chromebook


?
Keterangan tersebut membuat jaksa heran. Jaksa kemudian membandingkan kesaksian Dhani dengan keterangan saksi sebelumnya, Hamid Muhammad, mantan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Pada sidang sebelumnya, Hamid mengaku membeli Chromebook ukuran 14 inci pada April 2020 melalui marketplace dengan harga sekitar Rp 3,3 juta, meski spesifikasinya tinggi.
?
Jaksa kemudian menekan Dhani agar memberikan keterangan jujur terkait dengan survei harga. Dhani mengakui ia secara pribadi tidak melakukan survei tersebut. “Saya tidak,” jawab Dhani saat ditanya jaksa. Dhani berdalih bahwa terdapat pembagian tugas antara PPK dan tim teknis. Ia menyebut tim teknis bertugas penuh dalam membantu proses pengadaan hingga selesai.

Saat ditanya apakah ia mengecek hasil survei tim teknis, Dhani mengaku hanya melihat sekilas tanpa menelusuri secara detail.
?
Jaksa kembali menegaskan bahwa harga di e-catalog lebih tinggi jika dibandingkan dengan marketplace. Namun, Dhani mengaku tidak pernah membandingkan harga e-catalog dengan harga di platform daring karena memilih menggunakan sistem e-purchasing pemerintah.(Pon)

Baca juga:

Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook

#KPK #Kasus Korupsi #Chromebook
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Resmi Jabat Plt Bupati Klaten, Mahanni Pastikan Program OPD Pemkab Klaten Tetap Jalan
Plt Bupati Klaten Mahanni mengatakan apa pun yang terjadi di Pemkab Klaten semua harus tetap jalan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
Resmi Jabat Plt Bupati Klaten, Mahanni Pastikan Program OPD Pemkab Klaten Tetap Jalan
Indonesia
OTT KPK Bupati Klaten, Rumah Dinas Hamenang Dipenuhi Karangan Bunga
Karangan bunga tersebut berisikan dukungan moral dan doa atas kebaikan Hamenang selama hampir 2 tahun lebih memimpin Kabupaten Klaten.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
OTT KPK Bupati Klaten, Rumah Dinas Hamenang Dipenuhi Karangan Bunga
Indonesia
Fakta Baru OTT Klaten: Tong Biru Penuh Duit Disembunyikan di Rumah Adik Bupati Hamenang
KPK temukan tong biru berisi uang Rp934 juta di rumah adik Bupati Klaten Hamenang. Total barang bukti OTT capai Rp1,2 Miliar! Simak berita selengkapnya.
Wisnu Cipto - Minggu, 18 Oktober 2026
Fakta Baru OTT Klaten: Tong Biru Penuh Duit Disembunyikan di Rumah Adik Bupati Hamenang
Indonesia
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Ada sejumlah 20 orang yang diamankan KPK di wilayah Klaten dan Jakarta. Para pihak yang diamankan di Klaten diperiksa di Mapolresta Klaten
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK OTT Bupati Klaten, Ruangan Bupati, Wakil dan Sekda Disegel
Berita Foto
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Klaten, Gentong Biru Berisi Uang Rp1,2 Miliar
Petugas menunjukkan barang bukti OTT korupsi dugaan suap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Pamerkan Barang Bukti OTT Bupati Klaten, Gentong Biru Berisi Uang Rp1,2 Miliar
Berita Foto
KPK Pamerkan Barbuk Rp5,47 Miliar Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Petugas menunjukkan barang bukti hasil OTT terkait dugaan korupsi dana siap pakai BNPB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Pamerkan Barbuk Rp5,47 Miliar Kasus Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB
Berita Foto
KPK Resmi Tetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Tersangka Dugaan Suap
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (209) berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum'at (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
KPK Resmi Tetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Tersangka Dugaan Suap
Berita Foto
Momen Bupati Klaten Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK Jakarta
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyotiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 16 Oktober 2026
Momen Bupati Klaten Terjaring OTT Tiba di Gedung KPK Jakarta
Indonesia
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Pemkab menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan ditangani KPK.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Bupati Klaten Kena OTT KPK, Wabup Yulindha Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Indonesia
Nusron Wahid Mangkir Panggilan Kedua, KPK Kaji Strategi Jemput Paksa
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dua kali mangkir dari panggilan KPK kasus korupsi pertanahan. KPK buka peluang jemput paksa dan telah sita Rp 106,3 Miliar!
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Oktober 2026
Nusron Wahid Mangkir Panggilan Kedua, KPK Kaji Strategi Jemput Paksa
Bagikan