Jaksa Pinangki Pernah Menikahi Eks Kajati Jabar Meski Terpaut Usia 41 Tahun Jaska Pinangki hadiri sidang di PN Tipikor (Ist)

MerahPutih.com - Jaksa Pinangki Sirna Malasari ternyata pernah menikah dengan mantan Kepala Kajaksaan Tinggi Jawa Barat, almarhum Djoko Budiharjo. Hasil pernikahannya itu pula yang disebut sebagai sumber pendapatannya sampai saat ini.

Hal itu disampaikan tim penasihat hukum Pinangki saat membacakan nota pembelaan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/9). Eksepsi itu dibacakan bergantian, oleh Aldres Napitupulu dan Jefri Moses.

"Dalam kesempatan ini kami sedikit menyampaikan mengenai profile terdakwa agar diketahui dan menjadi pertimbangan awal dari Majelis Hakim, hal ini sengaja terdakwa sampaikan di persidangan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang juga sering dilontarkan di media perihal gaya hidup yang dianggap berkelebihan dan tidak sesuai profil sebagai jaksa," kata penasihat hukum.

Baca Juga:

Diminta Komjak Tangani Kasus Jaksa Pinangki, Begini Respons Pimpinan KPK

Pinangki secara resmi menikahi Djoko Budiharjo pada 2006. Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan Kejagung, itu menikahi Djoko yang berstatus duda selama dua tahun lamanya.

"Namun pernikahan antara terdakwa dan suaminya ini berakhir dengan meninggalnya Djoko Budiharjo pada Februari 2014," ungkapnya.

Jaksa Pinangki tampil beda di sidang perdananya (MP/Ponco Sulaksono)

Selain pernah menjabat Kajati Jabar, selama hidupnya Djoko juga pernah menjabat sebagai Kajati Riau, Kajati Sulawesi Tenggara, dan Sesjamwas. Kemudian setelah pensiun, Djoko berpraktek sebagai Advokat.

Saat Djoko berprofesi advokat inilah Pinangki mengetahui suaminya menyimpan uang dalam bentuk Banknotes mata uang asing. Hal itu bentuk warisan kepada Pinangki untuk kelangsungan hidup karena Djoko menyadari tidak akan bisa mendampingi istrinya yang terpaut beda usia 41 tahun.

"Sehingga almarhum pun menyiapkan banyak tabungan tersebut," imbuhnya.

Baca Juga:

Adik Jaksa Pinangki Terseret Kasus Sang Kakak

Selepas ditinggal sang suami, Pinangki akhirnya menikah dengan perwira Polri, Napitupulu Yogi Yusuf. Dan mengingat peninggalan Djoko yang cukup banyak itu, maka dalam pernikahan keduanya ini membuat Perjanjian Pisah Harta dengan Napitupulu Yogi Yusuf.

Aldres mengatakan, pemaparan soal riwayat Djoko untuk memberikan pencerahan terkait sumber pendapatan Pinangki. Sebab, jaksa penuntut umum mendakwakan Pinangki membelanjakan uang untuk mengaburkan asal-usul duit haram hasil suap dari Djoko Tjandra. Pinangki dituduh telah melakukan tindak pencucian uang.

Jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra; kedua dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp 6.219.380.900 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA; dan ketiga dakwaan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Ketat di DKI Bisa Picu Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
PSBB Ketat di DKI Bisa Picu Kemiskinan Ekstrem

PSBB pasti berdampak negatif terhadap ekonomi yang saat ini kondisinya sudah terpuruk.

Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD
Indonesia
Pemprov DKI Larang Pejalan Kaki Nongkrong di 32 Kawasan CFD

Syafrin Liputo mengingatkan agar para pejalan kaki yang datang harus terus bergerak layaknya pesepeda.

Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan
Indonesia
Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan

Hasil evaluasi vaksin Sinovac, menunjukkan efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, indurasi (iritasi), kemerahan, dan pembengkakan.

MUI: Kalau Tak Dilarang, Mudik Bisa Jadi Bencana dan Malapetaka
Indonesia
MUI: Kalau Tak Dilarang, Mudik Bisa Jadi Bencana dan Malapetaka

MUI mendesak pemerintah pusat segera menerbitkan aturan

BPK, KPK dan ICW Perlu Awasi Pemilihan Wagub DKI Jakarta
Indonesia
BPK, KPK dan ICW Perlu Awasi Pemilihan Wagub DKI Jakarta

Dosen Komunikasi Politik di Universitas Azzahra ini berharap agar publik ikut mengawasi serta memantau dan memastikan jalanya pemilihan wakil gubernur nanti, agar lancar prosesnya.

Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel
Indonesia
Amankan 21 Pilkada Serentak, Polda Jateng Terjunkan 14.000 Personel

Personel yang diterjunkan untuk mengamankan pilkada diwajibkan menjaga protokol kesehatan COVIID-19.

 Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi
Indonesia
Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi

"Di the new normal, yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran hidup disiplin dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini," ujar Hasto.

 PBNU Tegas Tolak Pemulangan Ratusan WNI Simpatisan ISIS
Indonesia
PBNU Tegas Tolak Pemulangan Ratusan WNI Simpatisan ISIS

“Ngapain diramahin. Saya tolak. Saya tidak setuju dipulangkan ke tanah air,” kata Kiai Said kepada wartawan, Minggu (9/2).

Bantuan 'Nasi Anjing' Hebohkan Warga Warakas
Indonesia
Bantuan 'Nasi Anjing' Hebohkan Warga Warakas

Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengecekan di lokasi kejadian.

Gereja Basilea Christ Cathedral Gading Serpong Terbakar
Foto
Gereja Basilea Christ Cathedral Gading Serpong Terbakar

Bangunan terbakar di Gereja Basilea Christ Cathedral Gading Serpong, Tangerang, Banten