Jaksa Pinangki Hadapi Sidang Putusan Perkara Suap Fatwa MA Djoko Tjandra Jaksa Pinangki Sirna Malasari membacakan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (20/1). (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Bekas Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari, akan menghadapi sidang putusan pada, Senin (8/2).

Pinangki bakal divonis atas perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Sidang putusan untuk Pinangki akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga

Jaksa Tegaskan Pinangki Terima Uang USD500 Ribu dari Djoko Tjandra

"Iya betul sidang dengan agenda putusan (hari ini)," ujar salah satu kuasa hukum Pinangki, Kresna Hutauruk saat dikonfirmasi, Senin (8/2).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan tuntutan untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana empat tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jaksa meyakini Pinangki terbukti bersalah menerima janji suap sebanyak 1 juta dolar AS dari Djoko Tjandra setelah menjanjikan bisa mengurus fatwa bebas di Mahkamah Agung. Dari jumlah itu, Pinnagki telah lebih dulu menerima uang muka sejumlah 500 ribu dolar AS.

Tak hanya itu, Pinangki juga diyakini melakukan pencucian uang sekaligus melakukan pemufakatan jahat terkait kasus kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) tersebut. (Pon)

Baca Juga

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Pleidoi Sidang Suap Permufakatan Jahat Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo
Indonesia
Hakim Kabulkan JC Penyuap Edhy Prabowo

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengabulkan permohonan Justice Collaborator yang diajukan terdakwa Suharjito dalam perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

[Hoaks atau Fakta]: Wali Kota Surabaya Berikan Pinjaman Dengan Subsidi Pemerintah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Wali Kota Surabaya Berikan Pinjaman Dengan Subsidi Pemerintah

Humas Kota Surabaya meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan, dan melaporkan jika menemukan informasi yang mencurigakan.

Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati
Indonesia
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati

“Nggak lah (hukuman mati) ini kan masalah landasan hukumnya ada, tidak serta merta dikit-dikit hukum mati. Nanti lama-lama motong ayam hukum mati lagi. Jadi tidak demikian landasan hukum yang ada,” kata Sahroni

Pertanyakan Status Kewartawanan Edy Mulyadi, Bareskrim Surati Dewan Pers
Indonesia
36.470 Siswa Ikuti Test CBT UM UGM
Indonesia
36.470 Siswa Ikuti Test CBT UM UGM

Jadwal pelaksanaan CBT-UM UGM Tahun 2021 terbagi menjadi 2 sesi

Respons Pimpinan KPK Atas Laporan Novel Baswedan Cs ke Dewas
Indonesia
Respons Pimpinan KPK Atas Laporan Novel Baswedan Cs ke Dewas

Laporan dilayangkan karena para pegawai menganggap Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya melanggar sejumlah kode etik dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Dirut Pertamina Belum Pastikan Penyebab Ledakan di Kilang Minyak Indramayu
Indonesia
Dirut Pertamina Belum Pastikan Penyebab Ledakan di Kilang Minyak Indramayu

Saat ini dilakukan juga pemblokiran jalan menuju sekitar lokasi kejadian, dibantu oleh TNI

Jendela Darurat Dibuka Penumpang, Wings Air Nyaris Gagal Terbang
Indonesia
Jendela Darurat Dibuka Penumpang, Wings Air Nyaris Gagal Terbang

Atas kondisi tersebut, seluruh penumpang diturunkan

 Aturan Perjalanan Ketat Masih Berlaku Saat Saat Idul Adha
Indonesia
Aturan Perjalanan Ketat Masih Berlaku Saat Saat Idul Adha

Perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa STRP atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE
Indonesia
Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE

TB Hadanuddin memaparkan, Pasal 27 ayat 3 adalah pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia mengakui bahwa pasal ini sempat menjadi perdebatan.