Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500 Ribu Dolar AS dari Djoko Tjandra Jaksa Pinangki Sirna Malasari menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima duit sebesar USD 500 ribu dari Djoko Tjandra.

Uang itu diberikan kepada Pinangki untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA) agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara terkait kasus hak tagih Bank Bali.

Baca Juga

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee," kata Jaksa Kemas Roni membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Perkara ini bermula saat Pinangki bertemu Rahmat dan Anita Kolopaking. Dalam pertemuan yang berlangsung pada September 2019 itu, Pinangki meminta agar Rahmat dikenalkan kepada Djoko Tjandra.

Kemudian, Anita Kolopaking menanyakan ke temannya seorang hakim di MA mengenai kemungkinan terbitnya fatwa bagi Djoko Tjandra. Untuk melancarkan aksinya, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk membuat action plan.

"Djoko Tjandra meminta kepada terdakwa mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu. Serta membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Djoko Soegiarto Tjandra, lalu terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut," urai Jaksa Roni.

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ,Pinangki Sirna Malasari, menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9). ANTARA/Desca Natalia
Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung ,Pinangki Sirna Malasari, menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9). ANTARA/Desca Natalia

Pada 12 November 2019, Pinangki bersama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Kepada Djoko Tjandra, Pinangki memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurus upaya hukum.

“Terdakwa memperkenalkan diri sebagai jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurusi upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra,” ungkap Jaksa Roni

Sebagai tanda jadi, Djoko Tjandra memberikan duit sebesar USD 500 ribu kepada Pinangki melalui adik iparnya, Herriyadi. Kemudian, Pinangki memberikan USD 50 ribu dari bagian USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

"Namun dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu sehingga Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan," kata Jaksa Roni.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

Tampil Beda, Jaksa Pinangki Hadiri Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Datangi UEA, BPOM Awasi Langsung Pengembangan Vaksin COVID Sebelum Disuplai ke Indonesia
Indonesia
Datangi UEA, BPOM Awasi Langsung Pengembangan Vaksin COVID Sebelum Disuplai ke Indonesia

Kepala Badan POM Penny K Lukito langsung melakukan kunjungan kerja di Uni Emirat Arab (UEA).

Lalu Lintas Tol Jakarta-Cikampek Meningkat Dua Hari Terakhir
Indonesia
Lalu Lintas Tol Jakarta-Cikampek Meningkat Dua Hari Terakhir

Kenaikan arus lalu lintas yang melintasi jalan Tol Jakarta-Cikampek selama dua hari terakhir pada musim liburan 17 Agustusan.

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Negara di Dalam Negara, Masuk Pantai Indah Kapuk Wajib Pakai Paspor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Negara di Dalam Negara, Masuk Pantai Indah Kapuk Wajib Pakai Paspor

Unggahan tersebut telah mendapatkan respons sebanyak 1.315 suka serta 984 retweet dan komentar.

Sidang Pinangki, Hakim Tegur Saksi yang Dihadirkan JPU
Indonesia
Sidang Pinangki, Hakim Tegur Saksi yang Dihadirkan JPU

Sebab berdasarkan data, tidak semua photo passport berhasil di scan di data perlintasan keimigrasian

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki

PN Jakpus telah menerima berkas Pinangki pada Kamis 17 September 2020

Izinnya Belum Jelas, Tiket Konser Ambyar Didi Kempot di SUGBK Terjual 15 Persen
Indonesia
Izinnya Belum Jelas, Tiket Konser Ambyar Didi Kempot di SUGBK Terjual 15 Persen

Harga tiket mulai dari Rp100.000, Rp150.000, Rp200.000, Rp300.000 hingga Rp500.000 per orang

Bandara Sepi, Angkasa Pura I Buat Strategi Bertahan
Indonesia
Bandara Sepi, Angkasa Pura I Buat Strategi Bertahan

Saat ini, trafik penumpang di bandara AP I turun signifikan, sebagai contoh pada Mei lalu jumlah penumpang hanya 75.000 orang atau turun 99 persen dari kondisi normal di mana bisa mencapai 7,5 juta orang.

 Dampak COVID-19, Seluruh Perayaan Misa Pekan Suci Paskah Disiarkan Live di TV
Indonesia
Dampak COVID-19, Seluruh Perayaan Misa Pekan Suci Paskah Disiarkan Live di TV

Vikaris Jenderal KAJ Romo Samuel Pangestu Pr mengatakan, dlam Surat Keputusan No. 170/3.5.1.2/2020 disepakati bahwa semua kegiatan kegerejaan yang mengumpulkan banyak orang ditiadakan.

 [HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Beredar Email Mengatasnamakan Kapolri untuk Para Pengusaha

"Tanda tangan juga bukan tanda tangan dari Kapolri," tegas Argo.

 Apresiasi Kebijakan Listrik, Rizal Ramli Tetap Minta Jokowi Hentikan Proyek Infrastruktur
Indonesia
Apresiasi Kebijakan Listrik, Rizal Ramli Tetap Minta Jokowi Hentikan Proyek Infrastruktur

"Saya memuji pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.