Jaksa Penuntut Penyerang Novel Dinilai Terlalu Lembek Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aa.

MerahPutih.com - Praktisi hukum pidana Suparji Ahmad menilai kedua pelaku penyerangan Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir melakukan aksinya dengan sengaja.

Menurut Suparji, dengan kesengajaan itu, maka seharusnya kedua terdakwa dijerat dengan pasal yang lebih berat, yaitu pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan.

Baca Juga:

Kubu Novel Sebut Pledoi Tim Hukum Polri Giring Opini Penganiayaan Ringan

"Ya terdakwa sengaja menyiram dengan air keras. Meski tidak sengaja untuk merusak mata, tapi bisa diperkirakan atau dimungkinkan dapat merusak mata. Memperkirakan akibat itu bagian dari sengaja," kata Suparji kepada wartawan, Rabu (17/6).

Suparji juga membandingkan kasus Novel dengan kasus penyiraman cairan kimia lainnya yang tuntutan kepada terdakwa lebih berat. Sehingga, menjadi janggal ketika kedua terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya dituntut 1 tahun penjara.

"Kasus ini seharusnya juga tuntutannya berat," ujarnya.

Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar ini menilai bahwa pasal yang diterapkan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dua terdakwa tidak tepat.

Hal tersebut berkaitan dengan tuntutan yang merujuk pada pasal 353 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu hingga menyebabkan luka berat.

"Berkaca pada insiden penyiraman, para terdakwa seharusnya dijerat dengan pasal yang lebih berat, yaitu pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan," ungkapnya

Dokumen - Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Dokumen - Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Tetapi, dalam persidangan jaksa menyatakan, pasal penganiayaan berat tidak bisa digunakan. Alasannya, unsur kesengajaan tidak bisa dibuktikan di perkara penyiraman tersebut karena terdakwa tak berniat untuk merusak mata korban.

Padahal, merujuk pada tingkatan kesengajaan dalam hukum pidana, ada tiga kategori kesengajaan, yaitu, kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan. Sehingga, tindakan para terdakwa masuk pada kategori kesengajaan dengan kemungkinan.

Dalam perencanaan menyiramkan cairan kimia ke Novel Baswedan, para pelaku sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi atau diakibatkan oleh "senjata" tersebut.

"Bahwa bisa diperkirakan jika air keras itu melukai bagian tubuh bisa membahayakan," ujar Suparji.

Selain tuntutan dianggap terlalu ringan, Suparji menegaskan bahwa tuntutan yang pantas dalam kasus ini adalah hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Sebab, para terdakwa merupakan orang yang bekerja di institusi Polri dan mengerti hukum pidana.

Baca Juga:

Saking Kesalnya, Novel Baswedan Minta Penerornya Sekalian Saja Divonis Bebas

Kemudian, lantaran korban merupakan penyidik KPK dan berasal dari Polri, seharusnya penyerangan itu tak terjadi. Meskipun kedua terdakwa beralasan untuk memberikan pelajaran karena Novel Baswedan dianggap sebagai pengkhianat.

"Mengingat terdakwa orang yang tahu hukum karena aparat penegak hukum, seharusnya tidak melawan hukum," kata Suparji.

Suparji menjelaskan bahwa tim investigasi yang dibentuk pemerintah waktu itu juga salah satu kesimpulannya adalah Novel disiram dengan air keras dan ada campur tangan elit politik.

"Karena menangani kasus high profile yang tentunya tidak sepi dari peran elite politik," ujarnya.

Bahkan, Suparji berpendapat dramatisasi dalam kasus Novel Baswedan tidak akan berhenti sampai di sini saja dan bakal terus berlanjut.

"Ceritanya panjang, 3 tahunan dan pelakunya (aktor intelektualnya) belum terungkap sehingga masih menyisakan drama lagi," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Peradilan Novel Cuma Sandiwara, Pengamat Minta Dua Terdakwa Dibebaskan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Asosiasi Pilot Garuda Dukung Proses Hukum Ari Askhara
Indonesia
Asosiasi Pilot Garuda Dukung Proses Hukum Ari Askhara

Bintang mengatakan, pihaknya terus mendukung seluruh langkah-langkah pemerintah dalam menegakkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

ICW Minta Dewas Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK
Indonesia
ICW Minta Dewas Berhentikan Firli Bahuri dari Jabatan Ketua KPK

ICW meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan hukuman berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

Dokter Meninggal akibat COVID Semakin Meningkat
Indonesia
Dokter Meninggal akibat COVID Semakin Meningkat

Setidaknya empat dokter gugur karena COVID-19 dalam waktu satu pekan ini.

 Jokowi: Kalau Masyarakat Berkehendak Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan
Indonesia
Jokowi: Kalau Masyarakat Berkehendak Hukuman Mati Koruptor Bisa Diterapkan

Kemudian, saat disinggung apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merivisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi lagi-lagi menyebut tergantung dari kehendak masyarakat.

PDIP Tegaskan Perburuan Harun Urusan KPK
Indonesia
PDIP Tegaskan Perburuan Harun Urusan KPK

PDIP sendiri sudah mengimbau kepada Harun Masiku

Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah
Indonesia
Aksi PA 212 Cs Tolak UU Cipta Kerja Sisakan 17,5 Ton Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta mengangkut sebanyak 17,5 ton sampah yang berasal dari aksi unjuk rasa.

Buntut Kasus Anji, DPR Minta Artis dan Influencer tak Buat Gaduh
Indonesia
Buntut Kasus Anji, DPR Minta Artis dan Influencer tak Buat Gaduh

Sufmi Dasco Ahmad, meminta para publik figur di Indonesia supaya tidak membuat kegaduhan selama pandemi virus Corona.

COVID-19 Bikin Puasa Tahun Ini Beda, Jokowi: Tidak Ada Kesemarakan di Jalanan
Indonesia
 Menko Luhut: Kami Dukung Upaya Menteri BUMN Menertibkan Garuda Indonesia
Indonesia
Menko Luhut: Kami Dukung Upaya Menteri BUMN Menertibkan Garuda Indonesia

"Pernyataan Menteri BUMN sudah sangat tepat. Saya mendukung upayanya menertibkan aparat yang penyalahgunakan jabatannya dan melanggar sumpah jabatannya,” ujar Menko Luhut

 Jokowi Beri Grasi ke Eks Gubernur Riau Terpidana Suap Alih Fungsi Lahan
Indonesia
Jokowi Beri Grasi ke Eks Gubernur Riau Terpidana Suap Alih Fungsi Lahan

Annas diketahui dihukum 7 tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.