Jaksa Penuntut Kasus Ferdy Sambo Bakal Dikarantina Irjen Ferdy Sambo. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Persiapan terus dilakukan Kejaksaan untuk melakukan persidangan Ferdy Sambo dan kawanannya. Rabu nanti, Kepolisian akan melakukan pelimpahan tahap 2 kasus tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan para jaksa yang menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J akan dikarantina.

Baca Juga:

Pelimpahan Tahap II Perkara Ferdy Sambo Dilakukan Rabu Mendatang

"Kami sudah koordinasi dengan Jampidum agar dipilih jaksa terbaik dan dikarantina agar tidak ada yang meneror, menghubungi dan sebagainya dan itu sudah dilakukan," ujar Mahfud, Minggu (2/10).

Mahfud tidak membeberkan nama jaksa-jaksa yang bakal menangani kasus Sambo ini dan berharap masyarakat dapat mengawal bersama kasus itu di Kejaksaan, seperti ketika mengawal saat kasus diusut di Kepolisian.

"Karena ini masalah kemanusiaan ya. Dan ini masalah bangsa kita juga dalam pemenuhan hak asasi manusia," kata dia

Pemerintah, kata Mahfud, sejak awal pemerintah terus mengawal dan mengawasi kasus ini ketika ditangani oleh pihak kepolisian.

"Tugas Polri menurut saya selesai, beralih. Oleh sebab itu, kita semua akan mengawal Kejagung," katanya.

Mahfud berharap Kejagung bekerja secara profesional dan akuntabel dalam menangani perkara Ferdy Sambo Hal ini mengingat sorotan publik sekarang sudah menuju ke Kejagung usai kasus Ferdy Sambo dinyatakan P-21.

"Kita harapan ini juga bisa terjadi di Kejaksaan Agung dan kita kawal karena ini menyangkut masalah kemanusiaan,” kata Mahfud.

Untuk kasus obstruction of justice ada 43 JPU yang dikerahkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Kejagung telah membentuk tim yang terdiri 30 Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Dengan demikian total ada 73 jaksa yang diterjunkan untuk menangani proses penuntutan kasus Ferdy Sambo Cs. (Knu)

Baca Juga:

Nasib Anak Bungsu Ferdy Sambo dan Putri Usai Keduanya Dipenjara

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rupiah Gagal Menembus di Bawah Rp 15.500 per Dolar setelah 2  Hari Perkasa
Indonesia
Rupiah Gagal Menembus di Bawah Rp 15.500 per Dolar setelah 2  Hari Perkasa

Indeks dolar AS pada perdagangan Rabu kemarin jeblok hingga lebih dari 1 persen, level terendah dalam lebih dari satu bulan terakhir.

Bareskrim Sebut Dito Mahendra Masih Berada di Indonesia
Indonesia
Bareskrim Sebut Dito Mahendra Masih Berada di Indonesia

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, keberadaan Dito saat ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak imigrasi masih berada di Indonesia.

 Gejolak Harga Pangan Berikan Berikan Dorongan Inflasi 1,2 Persen
Indonesia
Gejolak Harga Pangan Berikan Berikan Dorongan Inflasi 1,2 Persen

Deflasi lebih dalam tertahan oleh inflasi tarif angkutan udara dan rokok kretek filter akibat peningkatan mobilitas saat libur HBKN Idul Adha.

[HOAKS atau FAKTA]: Pegang Kendali Nikel, Jokowi Keluar dari ASEAN dan Uni Eropa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pegang Kendali Nikel, Jokowi Keluar dari ASEAN dan Uni Eropa

Presiden Jokowi memutuskan keluar dari konfederasi Uni Eropa dan ASEAN adalah hoaks.

Zulhas Tegaskan PAN Setia Kawal Presiden Jokowi Sampai Akhir
Indonesia
Zulhas Tegaskan PAN Setia Kawal Presiden Jokowi Sampai Akhir

Zulkifli Hasan menyampaikan komitmen partainya untuk mengawal Presiden Joko Widodo hingga selasai masa jabatan di tahun 2024.

Sekretaris MA Sebut Jokowi Pecat Sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Indonesia
Sekretaris MA Sebut Jokowi Pecat Sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Dia menuturkan, SD sudah dipecat sementara oleh Presiden Jokowi.

Fraksi PAN Nilai Usulan Kenaikan Biaya Naik Haji Beratkan Jemaah
Indonesia
Fraksi PAN Nilai Usulan Kenaikan Biaya Naik Haji Beratkan Jemaah

Pasalnya, usulan kenaikan tersebut dinilai akan memberatkan para jamaah. Apalagi besaran kenaikan mencapai hampir 30 juta rupiah per jamaah.

DPR Minta Ketegasan Pemerintah Soal Larangan Obat Paracetamol
Indonesia
DPR Minta Ketegasan Pemerintah Soal Larangan Obat Paracetamol

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk bersikap tegas menyangkut larangan penggunaan obat paracetamol sirop untuk anak.

Kesbangpol Sebut Permintaan THR dari Ormas Boleh Ditolak
Indonesia
Kesbangpol Sebut Permintaan THR dari Ormas Boleh Ditolak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kabar baik soal harga kebutuhan pokok saat melakukan kunjungan ke Pasar Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (10/4).

Ada Peran JC hingga Dimaafkan Keluarga Korban dalam Vonis Ringan Richard Eliezer
Indonesia
Ada Peran JC hingga Dimaafkan Keluarga Korban dalam Vonis Ringan Richard Eliezer

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer.