Jaksa Mulai Bikin Dakwaan Buat Dua Jenderal Polisi Penerima Suap Djoko Tjandra Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap pada penghapusan red notice Djoko Tjandra segera disidangkan. Jaksa tengah menyusun dakwaan yang melibatkan dua jenderal polisi, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

"Kita dakwaan sudah sambil jalan kok," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna kepada wartawan di kantornya, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Kejari Jaksel akan menyusun surat dakwaan kasus red notice Djoko Tjandra dalam tenggat waktu 14 hari. Sementara itu, Anang menyebut tim jaksa penuntut umum (JPU) sudah siap.

Baca Juga:

Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra

"Tinggal dalam waktu 14 hari minggu depan segera limpah (ke pengadilan). Sudah siap tim JPU-nya," kata Anang.

Menurut Anang, untuk Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetijo Utomo ditahan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri lantaran juga berhadapan dengan perkara lain.

Sementara, untuk Irjen Napoleon Bonaparte rencananya juga akan dititipkan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri dan Tommy Sumardi di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan.

"14 hari ke depan secepatnya nanti penuntut umum akan segera melimpahkan ke pengadilan karena ada batas waktunya juga," jelas dia.

Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)
Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte. (Foto: MP/Kanugraha)

Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bima Suprayoga menambahkan, pelimpahan para tersangka ke Kejari Jakarta Selatan memang mengikuti wilayah hukum kejadian.

"Pengadilannya nanti pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Bima.

Dalam kasus dugaan gratifikasi pencabutan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra, dua tersangka diduga berperan sebagai penyuap dan dua tersangka lainnya penerima suap.

Dua penyuap yang dimaksud adalah Djoko Tjandra serta pengusaha Tommy Sumardi. Sedangkan dua penerima suap adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Baca Juga:

Berkas Lengkap, Irjen Napoleon Bonaparte Ditahan Bareskrim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sita Dokumen Penting dari Kantor DPRD Tulungagung
Indonesia
KPK Sita Dokumen Penting dari Kantor DPRD Tulungagung

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam merampungkan berkas perkara Supriyono.

Disuntik Modal BUMD, PD Dharma Jaya Raup Untung
Indonesia
Disuntik Modal BUMD, PD Dharma Jaya Raup Untung

"Pendapatan yang kita bukukan pada 2018 berkisar Rp94,7 miliar. Sejak dibantu Bank DKI pada 2019, pendapatan kita sudah mencapai Rp 20 miliar per Januari 2020," kata Raditya

Pemerintah Tak Bisa Seenaknya Larang Orang Mudik
Indonesia
Pemerintah Tak Bisa Seenaknya Larang Orang Mudik

Pemerintah bisa menggunakan dana desa yang sudah ditetapkan dan dipotong untuk membantu warga yang terdampak

Pemprov DKI Beli Toa Rp 4 Miliar, Gerindra: Program Bagus Itu
Indonesia
Pemprov DKI Beli Toa Rp 4 Miliar, Gerindra: Program Bagus Itu

Lanjut dia, pemasang 6 alat alat Disaster Warning System (DWS) adalah program kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

 Pemprov DKI Bakal Derek Kendaraan yang Berani Mudik Lokal
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Derek Kendaraan yang Berani Mudik Lokal

"Kami akan lakukan penghentian kendaraannya (bila mudik lokal), bisa mobilnya kami derek dan kami pindahkan," kata Syafrin

Antisipasi Jatuhnya Korban Terulang, Polisi Minta Pendaki Gunung Lawu Dibatasi 100 Orang
Indonesia
Antisipasi Jatuhnya Korban Terulang, Polisi Minta Pendaki Gunung Lawu Dibatasi 100 Orang

Pembatasan pendaki yang diusulkan sebanyak 100 orang per hari di masing-masing jalur pendakian via Cemoro Kandang dan via Candi Cetho.

Turki Mulai Uji Coba Tahap Akhir Vaksin Sinovac
Dunia
Turki Mulai Uji Coba Tahap Akhir Vaksin Sinovac

Turki pada Rabu (16/9) memulai uji coba tahap terakhir, fase III, vaksin eksperimental virus corona buatan Tiongkok Sinovac.

 Menko Airlangga Beberkan Jurus Pemerintah Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19
Indonesia
Menko Airlangga Beberkan Jurus Pemerintah Hadapi Dampak Ekonomi COVID-19

Airlangga menjelaskan untuk kebijakan pertama ialah mengenai relaksasi leasing motor untuk ojek online.

Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra Didakwa Terima Suap Rp3,5 M
Indonesia
Eks Legislator PDIP Nyoman Dhamantra Didakwa Terima Suap Rp3,5 M

Nyoman Dhamantra didakwakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999

Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah
Indonesia
Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah

Masalah penindakan dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 masih lemah.