Jaksa Minta Rizieq Shihab tak Salahkan Mahfud soal Kerumunan di Bandara Soetta Tangkapan layar sidang Rizieq Shihab dengan agenda pendapat JPU atas eksepsi terdakwa di PN Jakarta Timur, Selasa (29/3). Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanggapi eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan terdakwa terdakwa kasus karantina kesehatan Rizieq Shihab.

Jaksa meminta kepada terdakwa untuk tidak menyalahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanna (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kasus karantina yang menjeratnya.

Baca Juga

Bawa Senjata Tajam ke PN Jaktim, Ini Pengakuan Sopir Pengacara Rizieq Shihab

"Tak ada relevansi dengan kedatangan terdakwa, tidak perlu kambing hitamkan Menko Polhukam atas kedatangan terdakwa yang menimbulkan kerumunan di bandara dan berbagai tempat," ucap Jaksa dalam persidangan terdakwa Rizieq di PN Jaktim, Selasa (30/3).

Jaksa menyakini, kedatang terdakwa ke Indonesia pasti akan menimbulkan keramaian di Bandara Soekarno Hatta tanpa adanya pengumuman dari Menteri Mahfud MD.

"Justru atas kedatangan terdakwa menimbulkan kerumunan luar biasa, baik yang terjadi di bandara maupun kegiatan-kegiatan terdakwa di beberapa tempat," tuturnya.

Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA Jatim/Hanif Nashrullah
Menko Polhukam Mahfud MD. ANTARA Jatim/Hanif Nashrullah

Dalam eksepsi terdakwa Rizieq, kerumunan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang lantaran adanya imbauan Menko Polhukam Mahfud MD. Pengumuman itu yang membuat masyarakat menggeruduk bandara.

Dengan begitu, massa penjemputan dirinya membludak di bandara hingga menyebabkan kerumunan.

"Akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilakan massa datang untuk menjemput," urai Rizieq saat bacakan eksepsi pada sidang lalu.

Anehnya, kata Rizieq, kerumunan bandara yang tanpa protokol kesehatan yang diumumkan Mahfud MD tidak pernah diproses hukum oleh aparat kepolisian.

"Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilakan massa untuk datang ke bandara, tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan," kata Rizieq. (Asp)

Baca Juga

Pimpinan Komisi III Tegaskan Tak Ada Alasan Lagi untuk Sidang Online Kasus Rizieq

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Umumkan Varian Delta Sudah Ada di Karawang dan Depok
Indonesia
Ridwan Kamil Umumkan Varian Delta Sudah Ada di Karawang dan Depok

Gubernur Jawa Barat mengumumkan virus corona varian baru Delta telah ditemukan di Karawang dan Depok.

Libur Nataru, Sopir dan Kru Bus Diperiksa Secara Acak
Indonesia
Libur Nataru, Sopir dan Kru Bus Diperiksa Secara Acak

Tes kesehatan perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021

Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan
Indonesia
Kerja Besar Vaksinasi COVID-19 Dalam 15 Bulan

Hasil evaluasi vaksin Sinovac, menunjukkan efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, indurasi (iritasi), kemerahan, dan pembengkakan.

KPK Tahan Eks Pejabat Ditjen Pajak Terkait Kasus Dugaan Suap
Indonesia
KPK Tahan Eks Pejabat Ditjen Pajak Terkait Kasus Dugaan Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak tahun 2016-2017.

Respons Baik APPBI DKI Terkait Pembukaan Mal Kembali
Indonesia
Respons Baik APPBI DKI Terkait Pembukaan Mal Kembali

Aturan baru PPKM Level 4 tentang pembukaan pusat perbelanjaan atau mal mendapat respons baik dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Jaringan JAD di Bogor
Indonesia
Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama
Indonesia
Mendikbud Nadiem Larang Sekolah Wajibkan Seragam Khusus Agama

"Penggunaan seragam sekolah dengan atribut keagamaan di sekolah negeri merupakan keputusan murid dan guru sebagai individu," kata Nadiem.

Pemerintah Janji Fokus Pada Penghiliran Biji Nikel
Indonesia
Pemerintah Janji Fokus Pada Penghiliran Biji Nikel

Paling tidak, klaim pemerintah, 25 persen cadangan nikel di dunia ada di Indonesia atau mencapai lebih 21 juta ton.

Geledah Rumdin Wali Kota Batu, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Gratifikasi
Indonesia
Geledah Rumdin Wali Kota Batu, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Gratifikasi

Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dianalisis

Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju
Indonesia
Rekrut Novel Baswedan Cs di Bareskrim, Kapolri Sebut Jokowi Setuju

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo, terkait solusi polemik 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).