Jaksa Minta Hakim Tolak PK Djoko Tjandra Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Djoko S. Tjandra bersiap meninggalkan ruang sidang Pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (28/2/2000). ANTARA FOTO/Str/Irham/aa.

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan buronan Kejaksaan Agung (Kejagung) Djoko Tjandra.

Jaksa selaku pihak termohon meminta majelis hakim agar tidak meneruskan berkas permohonan PK terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga:

MA Diminta Gugurkan PK Djoko Tjandra

Permintaan itu disampaikan Jaksa selaku pihak termohon saat menyampaikan pendapat dalam sidang lanjutan permohonan PK Djoko Tjandra di PN Jaksel, Senin (27/7).

"Bersama dengan ini jaksa meminta majelis hakim, menyatakan, permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Soegiarto Tjandra harus tidak dapat diterima, dan tidak diteruskan perkaranya ke Mahkamah Agung (MA)," kata jaksa Ridwan Ismawanta.

Sidang PK Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj)
Sidang PK Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (20/7/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj)

Permintaan ini disampaikan jaksa lantaran Djoko Tjandra selalu mangkir dalam tiga persidangan permohonan PK yang diajukannya dengan alasan sakit. Keterangan sakit itu hanya didasari pada surat keterangan dokter di Kuala Lumpur, Malaysia.

Baca Juga:

Kejagung Korek Dugaan Pertemuan Pengacara Djoko Tjandra dan Kajari Jaksel

Jaksa juga meminta majelis hakim menolak permintaan Djoko Tjandra agar sidang PK digelar secara daring. Hal ini lantaran Pasal 295 ayat 2 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 menyatakan terpidana maupun ahli waris yang mengajukan permohonan PK harus hadir dalam persidangan.

"Menolak sidang PK secara daring sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Djoko Tjandra pada 17 Juni 2020," kata Jaksa. (Pon)

Baca Juga:

DPR Diminta Gunakan Hak Angket dalam Kasus Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi
Indonesia
MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi

Momentum peringatan Natal di Indonesia, tegas ia, adalah saat yang tepat untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

Hari Terakhir Sidang Pendahuluan, MK Periksa 28 Perkara Pilkada
Indonesia
Hari Terakhir Sidang Pendahuluan, MK Periksa 28 Perkara Pilkada

Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi.

Hukuman Para Pengadil Bagi Penyiram Air Keras
Indonesia
Hukuman Para Pengadil Bagi Penyiram Air Keras

JPU menguraikan kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel. Aksi tersebut, dikatakan, dilakukan sebatas untuk memberikan pelajaran kepada Novel.

2 Ribu Lebih Warga Jakarta Meninggal Akibat Corona
Indonesia
2 Ribu Lebih Warga Jakarta Meninggal Akibat Corona

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.635 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.776 orang melakukan self isolation di rumah,” paparnya.

Editor Metro TV Butuh 8 Menit Beli Pisau Sebelum Bunuh Diri
Indonesia
Pemkab Sleman Beri Vitamin ke Ratusan Ternak Pengungsi Merapi
Indonesia
Pemkab Sleman Beri Vitamin ke Ratusan Ternak Pengungsi Merapi

Pemkab Sleman juga turut memastikan akan membantu menyediakan air, rumput dan pakan ternak

13 Kabupaten di Kalimantan Selatan Berpotensi Dilanda Banjir
Indonesia
13 Kabupaten di Kalimantan Selatan Berpotensi Dilanda Banjir

Kapolres Tanah Laut AKBP Cuncun Kurniadi di Pelaihari menegaskan, dalam dua hari terakhir ini kondisi banjir semakin parah dengan ketinggian air terus bertambah.

Begini Cara Dapatkan Kuota Harian Penukaran Uang Rp75.000
Indonesia
Begini Cara Dapatkan Kuota Harian Penukaran Uang Rp75.000

BI akan terus melakukan evaluasi karena masih ada diberapa daerah masih sepi peminat seperti di Sibolga, Papua, Papua Barat, Lhoksemauwe, Ternate, Gorontalo, dan Mamuju.

DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak
Indonesia
DPRD: Anies Harus Siapkan Tempat Pengungsian Banjir Lebih Banyak

Pemda DKI harus menyiapkan lebih banyak lagi tempat penampungan bagi pengungsi banjir.

Ketua Wadah Pegawai KPK Bakal Jalani Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik
Indonesia
Ketua Wadah Pegawai KPK Bakal Jalani Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik

Yudi menyatakan kesiapannya untuk hadir pada sidang putusan etik tersebut.