Jaksa Minta Hakim Tolak Justice Collaborator Djoko Tjandra Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim untuk menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Djoko Tjandra dalam perkara dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan penghapusan red notice. Alasannya, Djoko Tjandra dianggap sebagai pelaku utama dalam kedua perkara tersebut.

"Menuntut supaya dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan, menyatakan permohonan Joko Soegiarto Tjandra menjadi justice collaborator untuk tidak diterima," kata Jaksa Retno Liestyanti di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/3).

Baca Juga:

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Pleidoi Sidang Suap Permufakatan Jahat Ditunda

Penilaian jaksa atas permohonan justice collaborator yang harus ditolak itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Djoko Tjandra sudah memberi uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat (AS) terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma, dan Andi Irfan Jaya.

Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Uang itu diberikan sebagai uang muka untuk rencana mengurus hukum yang dihadapinya berupa fatwa MA melalui Kejaksaan Agung.

Sementara dalam perkara penghapusan red notice, Djoko Tjandra diyakini bersalah karena memberikan uang ke Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga:

Komjak Didesak Tuntaskan Laporan Terhadap Jaksa Penyidik Perkara Pinangki

Untuk Brigjen Prasetijo diberikan uang sebesar 100 ribu dolar AS. Sedangkan, Irjen Napoleon diberikan 200 ribu dan 370 ribu dolar AS. Pemberian uang itu dilakukan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi.

"Berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra merupakan pelaku utama yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai pemberi suap," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepak Terjang Djoko Tjandra Buka Borok Penegak Hukum
Indonesia
Sepak Terjang Djoko Tjandra Buka Borok Penegak Hukum

Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya

Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024
Indonesia
Parpol Pendukung UU Cipta Kerja Diprediksi Tenggelam di Pemilu 2024

“Selain Ketua Baleg Omnibus law dari Partai Gerindra, saya nilai Golkar dan PDIP bakal terpental pada Pilpres 2024 serta Pilkada serentak,” kata Jerry

[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Pakai Masker Sebabkan Kanker Paru-paru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terlalu Sering Pakai Masker Sebabkan Kanker Paru-paru

Beredar narasi di media sosial Facebook yang menyatakan bahwa memakai masker secara terus menerus selama setahun lebih dapat menyebabkan kanker paru-paru pada manusia.

COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021
Indonesia
COVID-19 Belum Mereda, Muktamar Muhammadiyah ke-48 Kembali Ditunda 2021

Payung hukum tersebut akan disiapkan pada tanggal 19 Juli mendatang

PM Kosovo Positif Terinfeksi COVID-19
Dunia
PM Kosovo Positif Terinfeksi COVID-19

Pemerintah Hoti menuai kritik karena tidak banyak melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus corona.

Bawaslu Antisipasi Kerumunan Massa Usai KPU Umumkan Paslon Peserta Pilkada
Indonesia
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham
Indonesia
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham

Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara,

Merapi Siaga, BPBD Sleman Evakuasi Warga Paling Rentan ke Barak Pengungsi
Indonesia
Merapi Siaga, BPBD Sleman Evakuasi Warga Paling Rentan ke Barak Pengungsi

Berdasarkan data Pemkab Sleman ada sekitar 160 warga kelompok rentan di tiga dusun yang akan diungsikan.

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Kopi Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Kopi Mampu Sembuhkan COVID-19

Akun Facebook Kolaboraa mengunggah sebuah postingan yang berisi klaim soal kopi yang bisa mencegah COVID-19, postingan tersebut diunggah pada Jumat (4/12).

Jakarta PSBB Total, Nasib Ojek Online Selamat
Indonesia
Jakarta PSBB Total, Nasib Ojek Online Selamat

Selain ojek online, Anies memberlakukan pembatasan okupansi dan jam operasional angkutan umum, serta menghilangkan ganjil genap.