Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Pinangki Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta agar menolak nota keberatan atau eksepsi Pinangki Sirna Malasari. Jaksa meyakini seluruh dakwaan terhadap Pinangki memenuhi unsur pasal suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat.

"Menolak eksepsi terdakwa Pinangki. Menyatakan surat dakwaan yang telah kami bacakan telah memenuhi syarat sebagaimana pasal 103," kata JPU saat membacakan tanggapan atas eksepsi Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/10).

Jaksa menyatakan, surat dakwaan telah mengurai secara lengkap rangkaian perbuatan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung itu, termasuk mengenai keterangan waktu dan lokasi terjadinya pidana.

Baca Juga:

40 Pegawai PN Jakpus Reaktif COVID-19, Sidang Jaksa Pinangki Ditunda

Misalnya, mengenai dakwaan penerimaan suap, surat dakwaan telah menguraikan perbuatan Pinangki menerima uang sebesar USD500 ribu dari terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali Djoko Tjandra melalui pengusaha Andi Irfan Jaya.

Uang itu merupakan uang muka fee dari yang dijanjikan Djoko Tjandra sebesar USD1 juta terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (tengah). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (tengah). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Selain itu, jaksa mengklaim, surat dakawaan juga telah menguraikan perbuatan Pinangki bermufakat jahat dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk memberi hadiah atau janji sebesar USD10 juta kepada pejabat di Kejagung dan Mahkamah Agung.

Terkait pencucian uang, Jaksa mengklaim surat dakwaan juga telah membeberkan perbuatan Pinangki menggunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang USD500 ribu yang diterimanya dari Djoko Tjandra.

Untuk itu, jaksa membantah pernyataan penasihat hukum Pinangki yang dalam eksepsinya menyebut surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan perbuatan Pinangki.

Baca Juga:

Pinangki Kembali Duduk di Kursi Pesakitan Dua Pekan Lagi

Apalagi setelah dakwaan dibacakan, Pinangki dan kuasa hukumnya mengaku telah mengerti dakwaan yang disampaikan jaksa. Bahkan, dalam eksepsinya Pinangki dan kuasa hukum tidak menyangkal pertemuan-pertemuan yang dilakukan Pinangki.

Atas dasar itu, jaksa meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara. Jaksa berjanji akan membuktikan perbuatan Pinangki dalam proses persidangan berikutnya.

"Melanjutkan pemeriksaan terhadap Pinangki," kata Jaksa. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak ada Sanksi, Istana Cuma Tegur Stafsus Andi Taufan
Indonesia
Tak ada Sanksi, Istana Cuma Tegur Stafsus Andi Taufan

Hal yang terpenting, kata dia, kesalahan yang dilakukan Andi itu tak boleh diulangi di kemudian hari.

Ditjen PAS: Pembebasan Bersyarat John Kei Terancam Dicabut
Indonesia
Ditjen PAS: Pembebasan Bersyarat John Kei Terancam Dicabut

Pria asal Maluku ini kemudian mendapat total remisi 36 bulan 30 hari dan bisa bebas pada 31 Maret 2025

Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka
Indonesia
Bentrokan 2 Kelompok Massa di Klaten, Polisi Tetapkan 17 Tersangka

"Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan diperkuat adanya keterangan saksi serta barang bukti," kata Ardiansyah

Jelang New Normal, Menaker Berharap Karyawan Ter-PHK Bisa Dipekerjakan Lagi
Indonesia
Jelang New Normal, Menaker Berharap Karyawan Ter-PHK Bisa Dipekerjakan Lagi

Industri sangat terkait dengan hidup banyak orang

Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen
Indonesia
Anies: Kasus COVID-19 di DKI Cuma 3,8 Persen

"Kita dibolehkan untuk melakukan transisi dalam standar dunia (WHO) bila angka positifnya 10 persen," ungkapnya.

Besok Buruh Siap Mogok Kerja
Indonesia
Besok Buruh Siap Mogok Kerja

Keterbatasan informasi publik atas agenda pembahasan ini tercermin dalam ketiba-tibaan dilangsungkannya Sidang Pengambilan Keputusan Tingkat 1

 KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan PT DKI yang Korting Hukuman Romahurmuziy
Indonesia
KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan PT DKI yang Korting Hukuman Romahurmuziy

"JPU KPK pada hari Senin, 27 April 2020 telah melakukan upaya hukum Kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP dan Pasal 253 ayat (1) KUHAP atas putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI," kata Ali

Dunia Usaha Merana, Penerapan Cukai Plastik Ditunda
Indonesia
Dunia Usaha Merana, Penerapan Cukai Plastik Ditunda

Pengenaan tarif cukai plastik untuk kantong plastik berpotensi menyumbang kepada negara sebesar Rp1,6 triliun dengan besaran tarif Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar.

Surya Anta Bongkar Kondisi Rutan Salemba, Ini Respons Anak Buah Yasonna
Indonesia
Surya Anta Bongkar Kondisi Rutan Salemba, Ini Respons Anak Buah Yasonna

Surya Anta dalam cuitan di akun Twitter pribadinya membagikan pengalamannya selama mendekam di Rutan Salemba.

Pastikan Tak Ada Pasien Virus Corona di Jakarta, Dinkes DKI: Masyarakat Jangan Cemas
Indonesia
Pastikan Tak Ada Pasien Virus Corona di Jakarta, Dinkes DKI: Masyarakat Jangan Cemas

"Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan," papar dia.