Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota keberatan atau eksepsi Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahlamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," kata Jaksa Eriyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga:

Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya. Menurut Jaksa, pernyataan tim kuasa hukum eks politikus Nasdem itu yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap harus dikesampingkan. Sebab, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP.

Sementara, terkait pandangan tim kuasa hukum yang menyebut dakwaan tak menjelaskan detail waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Soegiarto Tjandra, menurut Jaksa, hal tersebut telah diuraikan di dalam dakwaan.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," ujar Jaksa.

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Terkait dengan keberatan tim kuasa hukum Andi Irfan Jaya soal dakwaan terkait pemufakatan jahat, Jaksa menilai keberatan tim kuasa hukum juga harus dikesampingkan. Tim kuasa hukum keberatan Andi Irfan Jaya didakwa demikian karena bukan seorang penyelenggara negara, melainkan pihak swasta.

Menurut Jaksa, dalam dakwaan berbunyi Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan atau menjanjikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Jaksa menyebut, dalam dakwaan penuntut umum memposisikan Andi Irfan Jaya bermufakat bersama Pinangki. Sementara, Djoko Tjandra sebagai pemberi kepada pegawai negeri dan bukan dalam kualifikasi sebagai penerima.

Baca Juga:

Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra

"Sehingga dengan demikian, satu kualifikasi dalam permufakatan jahat adalah kualifikasi yang sama sebagai pemberi dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa pelaku haruslah sama-sama sebagai seorang pegawai negeri atau sama sama pejabat negara atau sama sama pihak swasta," kata Jaksa.

Untuk itu, jaksa meminta Hakim Pengadilan Tipikor untuk meneruskan mengadili perkara ini dengan menghadirkan dan memeriksa para saksi. "Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," ujar Jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Tak Targetkan Kapan Sahkan RUU Omnibus Law
Indonesia
DPR Tak Targetkan Kapan Sahkan RUU Omnibus Law

Pembahasan RUU Omnibus Law masih jauh

Bawaslu Sleman Ajukan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Bawaslu Sleman Ajukan Dana Tambahan Pilkada Rp 1,4 Miliar

Pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada Pemkab Sleman dan pemerintah pusat.

Patuhi Aturan Mendagri, Dispendukcapil Solo Tidak Lagi Terbitkan Kartu Keluarga
Indonesia
Patuhi Aturan Mendagri, Dispendukcapil Solo Tidak Lagi Terbitkan Kartu Keluarga

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Polisi: Editor Metro TV Diduga Kuat Bunuh Diri
Indonesia
Polisi: Editor Metro TV Diduga Kuat Bunuh Diri

Tubagus menerangkan sejumlah fakta pendukung yang menguatkan Yodi Prabowo bunuh diri.

Bamoset Ingatkan Efek Domino COVID-19
Indonesia
Bamoset Ingatkan Efek Domino COVID-19

Bamsoet mengajak semua pihak untuk bergotong royong

Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Kembali Dibahas di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Kembali Dibahas di Tengah Pandemi COVID-19

Padahal, pimpinan KPK sebelumnya mengklaim telah meminta pemerintah menghentikan proses pembahasan RPP tersebut dengan alasan pandemi COVID-19.

Pengembangan Vaksin Nusantara Sengaja Dilakukan Secara Senyap
Indonesia
Pengembangan Vaksin Nusantara Sengaja Dilakukan Secara Senyap

Penelitian vaksin Nusantara dipicu oleh keinginan Presiden Joko Widodo. Yakni, keinginan agar Indonesia memiliki vaksin COVID-19 yang bisa menjangkau semua usia.

Lantik Puluhan Penyidik Perikanan, Menteri KP Ancam Awak Kapal Para Pencuri Ikan
Indonesia
Lantik Puluhan Penyidik Perikanan, Menteri KP Ancam Awak Kapal Para Pencuri Ikan

“Dalam beberapa kesempatan, saya telah menyampaikan bahwa terkait illegal dan destructive fishing, posisi KKP sangat jelas, akan ditindak tegas,” ujar Edhy

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon
Indonesia
Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

uang itu diserahkan kepada Tommy di dalam ruangan di Bisnis Centre Hotel Mulia.

Caplok Partai Demokrat, Moeldoko Dianggap Picu Keributan
Indonesia
Caplok Partai Demokrat, Moeldoko Dianggap Picu Keributan

"Hal ini sudah pasti akan melahirkan keributan dan kegaduhan baru dalam dunia perpolitikan di tanah air," kata Abbas