Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota keberatan atau eksepsi Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahlamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," kata Jaksa Eriyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga:

Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya. Menurut Jaksa, pernyataan tim kuasa hukum eks politikus Nasdem itu yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap harus dikesampingkan. Sebab, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP.

Sementara, terkait pandangan tim kuasa hukum yang menyebut dakwaan tak menjelaskan detail waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Soegiarto Tjandra, menurut Jaksa, hal tersebut telah diuraikan di dalam dakwaan.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," ujar Jaksa.

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Terkait dengan keberatan tim kuasa hukum Andi Irfan Jaya soal dakwaan terkait pemufakatan jahat, Jaksa menilai keberatan tim kuasa hukum juga harus dikesampingkan. Tim kuasa hukum keberatan Andi Irfan Jaya didakwa demikian karena bukan seorang penyelenggara negara, melainkan pihak swasta.

Menurut Jaksa, dalam dakwaan berbunyi Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan atau menjanjikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Jaksa menyebut, dalam dakwaan penuntut umum memposisikan Andi Irfan Jaya bermufakat bersama Pinangki. Sementara, Djoko Tjandra sebagai pemberi kepada pegawai negeri dan bukan dalam kualifikasi sebagai penerima.

Baca Juga:

Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra

"Sehingga dengan demikian, satu kualifikasi dalam permufakatan jahat adalah kualifikasi yang sama sebagai pemberi dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa pelaku haruslah sama-sama sebagai seorang pegawai negeri atau sama sama pejabat negara atau sama sama pihak swasta," kata Jaksa.

Untuk itu, jaksa meminta Hakim Pengadilan Tipikor untuk meneruskan mengadili perkara ini dengan menghadirkan dan memeriksa para saksi. "Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," ujar Jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih
Dunia
Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat, Donaldo Trump meninggalkan Gedung Putih di Washington DC, Rabu (20/1) menjelang pelantikan Joe Biden

Kasus Cukai, KPK Periksa Komisaris Bintan Erlangga Eka Raharja
Indonesia
Kasus Cukai, KPK Periksa Komisaris Bintan Erlangga Eka Raharja

Keduanya akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

7 Bank Selamatkan Keuangan BUMN Waskita Karya
Indonesia
7 Bank Selamatkan Keuangan BUMN Waskita Karya

Sebanyak tujuh kreditur perbankan menyepakati pemulihan keuangan PT Waskita Karya dengan melakukan restrukturisasi utang dengan perjanjian

BOR Naik, Wagub Minta Warga Jakarta Tidak Keluar Rumah Jika Tak Mendesak
Indonesia
BOR Naik, Wagub Minta Warga Jakarta Tidak Keluar Rumah Jika Tak Mendesak

Tercatat pada Rabu 9 Juni 2021, DKI Jakarta mencatatkan positivity rate 10,8 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 1.371 jiwa dan melakukan tes PCR sebanyak 15.954 spesimen.

KPK Kembali Periksa Eks Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Terkait Kasus Suap Pajak
Indonesia
Komnas HAM Dapatkan Barang Bukti di Jalan Tol untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Dapatkan Barang Bukti di Jalan Tol untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Sayangnya, Anam belum bisa membeberkan barang bukti yang dimaksud

Lewat Surat Terbuka, Irjen Napoleon Akui Aniaya Muhammad Kece
Indonesia
Lewat Surat Terbuka, Irjen Napoleon Akui Aniaya Muhammad Kece

Tim penerima laporan di Bareskrim, menerima surat pengaduan resmi dari Muhamad Kosman, nama asli M Kace.

Gunung Merapi Muntahkan Guguran Lava Tiga Kali
Indonesia
Gunung Merapi Muntahkan Guguran Lava Tiga Kali

Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan guguran lava pada Rabu (11/11)

Sempat Positif COVID-19, Anies Mengaku Sudah Divaksin AstraZeneca
Indonesia
Sempat Positif COVID-19, Anies Mengaku Sudah Divaksin AstraZeneca

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan telah mendapatkan vaksin COVID-19.

Sempat Terpapar COVID-19, Anies Tetap Ingin Ikut Vaksinasi
Indonesia
Sempat Terpapar COVID-19, Anies Tetap Ingin Ikut Vaksinasi

Gubernur Anies Baswedan memantau langsung kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi awak media