Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota keberatan atau eksepsi Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahlamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," kata Jaksa Eriyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga:

Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya. Menurut Jaksa, pernyataan tim kuasa hukum eks politikus Nasdem itu yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap harus dikesampingkan. Sebab, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP.

Sementara, terkait pandangan tim kuasa hukum yang menyebut dakwaan tak menjelaskan detail waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Soegiarto Tjandra, menurut Jaksa, hal tersebut telah diuraikan di dalam dakwaan.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," ujar Jaksa.

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Terkait dengan keberatan tim kuasa hukum Andi Irfan Jaya soal dakwaan terkait pemufakatan jahat, Jaksa menilai keberatan tim kuasa hukum juga harus dikesampingkan. Tim kuasa hukum keberatan Andi Irfan Jaya didakwa demikian karena bukan seorang penyelenggara negara, melainkan pihak swasta.

Menurut Jaksa, dalam dakwaan berbunyi Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan atau menjanjikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Jaksa menyebut, dalam dakwaan penuntut umum memposisikan Andi Irfan Jaya bermufakat bersama Pinangki. Sementara, Djoko Tjandra sebagai pemberi kepada pegawai negeri dan bukan dalam kualifikasi sebagai penerima.

Baca Juga:

Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra

"Sehingga dengan demikian, satu kualifikasi dalam permufakatan jahat adalah kualifikasi yang sama sebagai pemberi dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa pelaku haruslah sama-sama sebagai seorang pegawai negeri atau sama sama pejabat negara atau sama sama pihak swasta," kata Jaksa.

Untuk itu, jaksa meminta Hakim Pengadilan Tipikor untuk meneruskan mengadili perkara ini dengan menghadirkan dan memeriksa para saksi. "Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," ujar Jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung
Indonesia
KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung

Kejagung dan Bareskrim Polri sedang mengusut skandal Djoko Tjandra yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum

Sumber Air di Karanganyar Ini Bisa Terbakar
Indonesia
Sumber Air di Karanganyar Ini Bisa Terbakar

Sumur bor tersebut diketahui milik Solihin (54). Tidak hanya air bisa terbakar jika disulut api, air tersebut berasa asin jika diminum.

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua
Indonesia
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua

"Kami lihat penangkapan ini merupakan jawaban atas seluruh doa-doa dan harapan kita semua," ujar Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin

Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang
Indonesia
Pekan Depan MK Mulai Gelar Sidang Pengujian Undang-Undang

Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan

Klaster Perkantoran Merebak, Pengusaha Tolak WFH Secara Total
Indonesia
Klaster Perkantoran Merebak, Pengusaha Tolak WFH Secara Total

Para pengusaha memilih pengetatan protokol kesehatan secara disiplin

Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen
Indonesia
Pasien Corona Meningkat, PMI Solo Darurat Plasma Konvalesen dan Oksigen

"Permintaan plasma konvalesen tidak hanya datang dari Solo saja, tetapi luar Kota Solo. Kami belum bisa memenuhi permintaan itu karena stok kosong," ucap dia.

Alasan Adian Napitupulu Mau Disuntik Vaksin Nusantara
Indonesia
Alasan Adian Napitupulu Mau Disuntik Vaksin Nusantara

Politikus PDI Perjuangan ini yakin vaksin produksi Johnson & Johnson juga memiliki dampak penggumpalan darah

Polda Metro Bekuk Tiga Kelompok Penimbun Obat dan Tabung Oksigen
Indonesia
Polda Metro Bekuk Tiga Kelompok Penimbun Obat dan Tabung Oksigen

Polda Metro Jaya mengamankan tiga kelompok yang diduga melakukan penimbunan obat-obatan terapi penanganan COVID-19 dan tabung oksigen.

Sudah Penyidikan, Polisi Layangkan Surat Panggilan Pada Anji
Indonesia
Sudah Penyidikan, Polisi Layangkan Surat Panggilan Pada Anji

Anji dan Hadi Pranoto dilaporkan atas tuduhan menyebar berita bohong. Laporan muncul setelah Keduanya menghadirkan konten kontroversial yang membahas obat penangkal COVID-19.

Puncak Arus Mudik Libur Nataru, Penumpang Padati Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Puncak Arus Mudik Libur Nataru, Penumpang Padati Stasiun Pasar Senen

Penumpang kereta api memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (23/12). Mereka memilih berangkat hari ini untuk menikmati liburan saat Natal dan Tahun Baru di kampung halaman.