Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota keberatan atau eksepsi Andi Irfan Jaya. Andi Irfan Jaya merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahlamah Agung (MA) dan pemufakatan jahat.

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," kata Jaksa Eriyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).

Baca Juga:

Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya. Menurut Jaksa, pernyataan tim kuasa hukum eks politikus Nasdem itu yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap harus dikesampingkan. Sebab, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP.

Sementara, terkait pandangan tim kuasa hukum yang menyebut dakwaan tak menjelaskan detail waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Soegiarto Tjandra, menurut Jaksa, hal tersebut telah diuraikan di dalam dakwaan.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," ujar Jaksa.

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Terkait dengan keberatan tim kuasa hukum Andi Irfan Jaya soal dakwaan terkait pemufakatan jahat, Jaksa menilai keberatan tim kuasa hukum juga harus dikesampingkan. Tim kuasa hukum keberatan Andi Irfan Jaya didakwa demikian karena bukan seorang penyelenggara negara, melainkan pihak swasta.

Menurut Jaksa, dalam dakwaan berbunyi Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan atau menjanjikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Jaksa menyebut, dalam dakwaan penuntut umum memposisikan Andi Irfan Jaya bermufakat bersama Pinangki. Sementara, Djoko Tjandra sebagai pemberi kepada pegawai negeri dan bukan dalam kualifikasi sebagai penerima.

Baca Juga:

Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra

"Sehingga dengan demikian, satu kualifikasi dalam permufakatan jahat adalah kualifikasi yang sama sebagai pemberi dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa pelaku haruslah sama-sama sebagai seorang pegawai negeri atau sama sama pejabat negara atau sama sama pihak swasta," kata Jaksa.

Untuk itu, jaksa meminta Hakim Pengadilan Tipikor untuk meneruskan mengadili perkara ini dengan menghadirkan dan memeriksa para saksi. "Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," ujar Jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TPU Karet Bivak Tidak Terima Ziarah di Momen Lebaran
Indonesia
TPU Karet Bivak Tidak Terima Ziarah di Momen Lebaran

Mereka telah menghubungi para ahli waris yang biasa berkunjung ke makam itu untuk memberitahukan bahwa TPU Karet Bivak ditutup.

Fraksi PPP Hormati Keputusan Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara
Indonesia
Fraksi PPP Hormati Keputusan Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah menurunkan ego yaitu lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik

DPR Beberkan Pekerjaan Rumah Calon Kapolri
Indonesia
DPR Beberkan Pekerjaan Rumah Calon Kapolri

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.

Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010
Indonesia
Gibran Tiru Gaya Jokowi-FX Rudy saat Pilwalkot Solo 2010

KPUD mulai membuka pendaftaran cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 pada tanggal 4-6 September.

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya
Indonesia
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya

Budi adalah tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018

Serahkan Ribuan APD, Gibran: Rekomendasi Urusan Kedua Misi Kemanusiaan Dulu
Indonesia
Serahkan Ribuan APD, Gibran: Rekomendasi Urusan Kedua Misi Kemanusiaan Dulu

Gibran mengalihkan semua aktivitas untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan membantu warga kurang mampu terdampak COVID-19.

Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Vandalisme di Masjid Tangerang
Indonesia
Polisi Gerak Cepat Tangkap Pelaku Vandalisme di Masjid Tangerang

Polresta Kabupaten Tangerang telah menangkap seorang pelaku berinisial S. Pelaku ini, merupakan warga yang tinggal tak jauh dari masjid yang terletak di kawasan Pasar Kemis tersebut.

Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman, Mendag Minta Masyarakat tak Panic Buying
Indonesia
Jamin Stok Kebutuhan Pokok Aman, Mendag Minta Masyarakat tak Panic Buying

Dengan begitu, harga kebutuhan pokok bisa terjangkau oleh masyarakat.

Baca Pledoi, Terdakwa Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Baca Pledoi, Terdakwa Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Dalam pledoi itu, ia menyoroti sejumlah kejanggalan mulai penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Agung

Satpol PP DKI: McD Sarinah Akui Kesalahannya
Indonesia
Satpol PP DKI: McD Sarinah Akui Kesalahannya

Diketahui pada Minggu (10/5) lalu terdapat kerumunan masyarakat saat seremonial penutupan gerai makanan cepat saji tertua di Indonesia tersebut.