Kasus Korupsi
 Jaksa KPK Ungkap Peran Menantu Wantimpres Agum Gumelar Dalam Kasus Imam Nahrawi Eks Menpora Imam Nahrawi saat diperiksa dan ditetapkan tersangka oleh KPK (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkap peran menantu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar, Taufik Hidayat dalam dugaan penerimaan gratifikasi eks Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Keterlibatan mantan pebulu tangkis senior itu, terjadi saat membantu mantan Pejabat Pembuat Komitmen program Satian Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Kemenpora, Edward Taudan Pandjaitan alias Ucok untuk menyerahkan uang kepada Imam.

Baca Juga:

KPK Konfirmasi Cak Imin Terkait Keterangan Terpidana Korupsi Proyek Kementerian PUPR

Jaksa Ronald Worotikan menjelaskan, keterlibatan Taufik berawal saat Direktur Perencanaan dan Anggaran Program Satlak Prima Kemenpora, Tommy Suhartanto menyampaikan adanya permintaan uang dari Imam kepada Taufik Hidayat.

"Kemudian Tommy Suhartanto meminta kepada Edward Taufan Pandjaitan alias Ucok menyiapkan uang sejumlah Rp1 miliar untuk diserahkan kepada Imam Nahrawi melalui terdakwa (Miftahul Ulum)," kata Ronald, saat membacakan surat dakwaan eks sekretaris pribadi, Imam Nahrawi, Miftahul Ulum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/1).

Taufik Hidayat disebut  terima uang dari Imam Nahrawi
Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di KPK, Kamis (1/8) (MP/Ponco Sulaksono)

Ucok kemudian menyiapkan dana tersebut dengan mengambil anggaran Program Satlak Prima. Atas dasar itu, Tommy meminta Reiki Mamesah selaku Asisten Direktur Keuangan Satlak Prima Kemenpora untuk mengambil uang itu dari Ucok.

Meski sudah mendapat uang itu dari Ucok, Reiki tidak langsung memberikan uang tersebut kepada Imam Nahrawi. Dia menyerahkan uang tersebut kepada Taufik Hidayat. Penyerahan uang itu, terjadi di kediaman Taufik di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kemudian, uang sejumlqh Rp1 miliar tersebut diberikan Taufik Hidayat kepada Imam Nahrawi melalui terdakwa di rumah Taufik Hidayat," ungkap Ronald.

Dalam perkara itu, Ulum telah didakwa menerima uang suap sebesar Rp11,5 miliar untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah KONI. Setidaknya, terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi sumber suap Ulum.

Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Gemes 2018. Kedua, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun Kegiatan 2018.

Ulum didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, dia juga didakwa telah melanggar Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

KPK Periksa Staf DPR Terkait Kasus Imam Nahrawi

Selain itu, dia juga didakwa menerima gratifikasi bersama Imam berupa uang sebesar Rp8,6 miliar. Uang itu diterima Ulum saat Imam menjabat sebagai Menpora dalam rentang waktu 2014 hingga 2019.

Kendati menerima gratifikasi, Ulum dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.(Pon)

Baca Juga:

Menpora Imam Nahrawi Jadi Saksi di Sidang Suap Dana Hibah KONI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'The New Normal' Dinilai Untungkan Indonesia dari Sektor Ekonomi
Indonesia
'The New Normal' Dinilai Untungkan Indonesia dari Sektor Ekonomi

Kebutuhan utama masyarakat dunia kini telah berubah

RS Darurat Wisma Atlet Rawat 576 Pasien COVID-19
Indonesia
RS Darurat Wisma Atlet Rawat 576 Pasien COVID-19

Ratusan pasien tersebut terdiri dari 342 pasien pria dan 234 pasien wanita.

 WNI dari Tiongkok, Iran dan Korsel Bakal Jalani Pemeriksaan Medis
Indonesia
WNI dari Tiongkok, Iran dan Korsel Bakal Jalani Pemeriksaan Medis

Pihaknya sempat menolak 126 Warga Negara Asing (WNA) dari berbagai negara masuk ke Indonesia karena wabah virus Corona.

Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi
Indonesia
Megawati Wanti-wanti Cakada PDIP dari Sumut Soal Korupsi, Termasuk Menantu Jokowi

Arahan Megawati itu secara khusus untuk 13 pasangan calon kepala daerah untuk wilayah Sumatera Utara.

MUI Masih Cek Kehalalan Vaksin COVID-19 dari Tiongkok
Indonesia
MUI Masih Cek Kehalalan Vaksin COVID-19 dari Tiongkok

"Artinya kita menunggu Emergency use authorization yang dikeluarkan BPOM dan sertifikat kehalalan dari MUI," ujar Achmad Yurianto

Pengunjung Sidang Jiwasraya Berdempetan, Abaikan Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengunjung Sidang Jiwasraya Berdempetan, Abaikan Protokol Kesehatan

Rencananya JPU hanya membaca satu dakwaan yang mewakili keenam dakwaan

Anak Buah Anies Enggak Mau Nyatakan Ada Pasien Positif Corona di Jakarta
Indonesia
Anak Buah Anies Enggak Mau Nyatakan Ada Pasien Positif Corona di Jakarta

Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan apa yang disampaikan gubernur

Update COVID-19 Minggu (9/8): 125.396 Positif, 80.952 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (9/8): 125.396 Positif, 80.952 Sembuh

Untuk jumlah suspek COVID-19 per Minggu (26/7) sebanyak 86.224 kasus

MPR Tuding Papua Terus Bergejolak Ada yang Bermain
Indonesia
MPR Tuding Papua Terus Bergejolak Ada yang Bermain

Memang ada pihak yang ingin agar image Papua tidak aman

Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa
Indonesia
Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa

Maraknya penolakan terhadap jenazah korban COVID-19 seharusnya tak perlu terjadi.