Jaksa KPK Ungkap Alasan tak Hadirkan Hasto PDIP di Sidang Suap Wahyu Setiawan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa KPK di Jakarta, Rabu (26/2) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghadirkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dengan terdakwa mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina.

Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan mengungkapkan alasan pihaknya tak memanggil Hasto karena menurut dia sudah cukup pembuktian dari KPK kepada Wahyu dan Agustiani. Berbeda saat Jaksa KPK menyidangkan perkara Saeful Bahri, eks anak buah Hasto selaku pemberi suap.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Didakwa Terima Gratifikasi Rp500 Juta dari Gubernur Papua Barat

”Kami sekarang fokusnya pada perbuatan terdakwa selaku penerima. Jadi suatu perbuatan terdakwa sebagai penerima menurut JPU ini sudah cukup. Jadi berbeda saat kami itu memeriksa Pak Saeful sebagai pemberi memang kami membutuhkan keterangan ybs (Hasto),” kata Ronald di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/7).

Ronald lebih jauh mengatakan, bahwa tak semua saksi yang di BAP di KPK akan dipanggil jaksa. Tapi sesuai kebutuhan untuk membuktikan dakwaan. Begitu juga dengan Hasto, kata Ronald, Jaksa tidak butuh keterangannya dalam membuktikan dakwaan Wahyu dan Agustiani.

”Ya kan tidak semua saksi yang di BAP itu kan, tetep kami akan memilah apa yang kami butuhkan untuk dakwaan, itu yang kami panggil," ujarnya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-DPP PDIP)

Ditegasi, apa artinya Jaksa KPK menyimpulkan bahwa Hasto tak berkaitan dengan Wahyu dan Agustiani secara langsung maupun tak langsung, Ronald tak mengakuinya. Dia hanya menegaskan bahwa menurut tim jaksa untuk pembuktian pada terdakwa penerima, saksi-saksi yang dihadirkan suduh cukup.

Baca Juga

Satpam Kantor Sekjen PDIP Hasto Bersaksi di Sidang Suap Wahyu Setiawan KPU

“Saya tidak mengatakan (kesimpulan) itu, tapi untuk dakwaan penerima menurut jaksa sudah cukup,” kata Ronald. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sekjen PBB: Perang Melawan Alam Harus Berhenti
Indonesia
Sekjen PBB: Perang Melawan Alam Harus Berhenti

Dunia harus menghentikan "perang melawan alam" dan menemukan itikad politik lebih besar guna memerangi perubahan iklim.

Bangun RS di Tepi Barat Palestina, MUI: Ringankan Penderitaan Rakyat
Indonesia
Bangun RS di Tepi Barat Palestina, MUI: Ringankan Penderitaan Rakyat

Rumah sakit itu nantinya ditujukan bagi masyarakat Hebron

Jokowi Minta Pelacakan Kasus COVID-19 Lebih Agresif
Indonesia
Jokowi Minta Pelacakan Kasus COVID-19 Lebih Agresif

Sementara di Korea Selatan, dilakukan pengembangan GPS bergerak

JHL Group Tancap Gas, Beri Bantuan APD ke Sejumlah Puskesmas
Indonesia
JHL Group Tancap Gas, Beri Bantuan APD ke Sejumlah Puskesmas

Bantuan tersebut berupa ratusan APD baju hazmat, masker, hand sanitizer, faceshield

Gibran-Teguh dan Bajo Harus Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
Indonesia
Gibran-Teguh dan Bajo Harus Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye

Batas terakhir pembuatan rekening khusus dana kampanye sesuai aturan PKPU setelah resmi ditetapkan paslon cawali dan cawawali pada Rabu (23/9).

Agus Martowardojo Bantah Diperiksa KPK Soal Cetak Uang Rupiah di Australia
Indonesia
Agus Martowardojo Bantah Diperiksa KPK Soal Cetak Uang Rupiah di Australia

Agus yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan enggan mengomentari kasus tersebut.

Kader PAN Teriak 'Lanjutkan', Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan
Indonesia
Kader PAN Teriak 'Lanjutkan', Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan

Teriakan itu semakin keras saat Zulkifli menyinggung mengenai agenda kongres

 Mantu Jokowi Bertemu Prabowio, Riza Patria: Berarti Gerindra Diperhitungkan
Indonesia
Mantu Jokowi Bertemu Prabowio, Riza Patria: Berarti Gerindra Diperhitungkan

Ia pun menilai, dengan bertemunya menantu Presiden ke Prabowo, artinya Gerindra menjadi partai yang diperhitungkan dalam Pilkada Serentak 2020.

KPK Periksa Wali Delapan Saksi Terkait Korupsi Dinas PUPR Kota Banjar
Indonesia
KPK Periksa Wali Delapan Saksi Terkait Korupsi Dinas PUPR Kota Banjar

Pemeriksaan terhadap delapan saksi itu dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat di Bandung

Pengebom Polrestabes Medan Cuma 1 Orang dan Tewas di Tempat
Indonesia
Pengebom Polrestabes Medan Cuma 1 Orang dan Tewas di Tempat

Sebuah ledakan yang diduga berasal dari bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Medan,Jl HM Said, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11) sekitar pukul 08.45 WIB