Jaksa KPK Tolak Permohonan JC Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan kembalikan uang hasil suap kepada KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaboratore (JC) yang diajukan mantan Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

"Jaksa penuntut umum menganggap terdakwa tidak layak ditetapkan menjadi Justice Collaborator," kata jaksa KPK, Takdir Suhan membacakan surat tuntutan di Pemgadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/8).

Baca Juga

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Jaksa mengatakan, meski Wahyu selama persidangan bersikap kooperatif, namun yang bersangkutan merupakan pelaku utama dalam kasus suap terkait permohonan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP.

"Berdasarkan fakta sidang, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku utama penerimaan uang," ujar Takdir.

Dalam perkara suap PAW anggota DPR Fraksi PDIP, Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan.

Eks Komisioner Wahyu Setiawan mengentertaint sejumlah politisi PDIP dengan karaoke bersama
Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)

Jaksa meyakini Wahyu Setiawan bersama-sama mantan Anggota Bawaslu yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima suap sebesar Rp 600 juta dari kader PDIP Saiful Bahri.

Suap itu diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Wahyu menerima uang sebesar Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025. Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Tak hanya pidana pokok, Jaksa juga menuntut agar Wahyu dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana.

Sedangkan untuk Agustiani Tio, Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan hukum 4 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Kedua terdakwa juga telah menikmati uang yang diterimanya. Tak hanya itu, Jaksa menilai perbuatan Wahyu dan Agustiani Tio berpotensi mencederai hasil Pemilu.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

"Perbuatan para Terdakwa berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat," kata Jaksa.

Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Wahyu dan Agustiani Tio telah bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui dan menyesali perbuatannya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh
Indonesia
10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

Kelompok buruh melakukan demonstrasi di di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat serta beberapa titik lainnya, pada Senin (12/4).

Pemkot Bagi-bagi Ikan Lele Atasi Stunting di Bandung
Indonesia
Pemkot Bagi-bagi Ikan Lele Atasi Stunting di Bandung

Perlu ada upaya ntuk menghadirkan generasi yang sehat dengan intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif.

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 25 November 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 25 November 2020

PSBB secara proporsional kawasan Bodebek berakhir pada 27 Oktober 2020.

Kejagung Kejar Pihak yang Nikmati Uang Hasil Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Kejar Pihak yang Nikmati Uang Hasil Korupsi Asabri

Sejauh ini tim penyidik telah menyeret semua pihak yang ikut serta dalam korupsi yang terjadi di PT Asabri

Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

Sigit mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110 apabila menerima perlakuan meresahkan dari oknum-oknum masyarakat.

Disdukcapil Banyuwangi Cetak Dokumen Penduduk Huruf Braille
Indonesia
Disdukcapil Banyuwangi Cetak Dokumen Penduduk Huruf Braille

Inovatif, Kabupaten Banyuwangi menerbitkan dokumen kependudukan dengan huruf Braille untuk para tunanetra

BNPT: Ideologi Terorisme Tak Kenal Batas Teritorial dan Usia
Indonesia
BNPT: Ideologi Terorisme Tak Kenal Batas Teritorial dan Usia

Terorisme tidak mengenal batas teritorial dan usia sehingga perlu upaya bersama elemen bangsa untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan.

DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar

Data per Jumat (15/1), pukul 06.00 WIB, BPBD Mamuju melaporkan korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jalur Puncak Sepi Selama PPKM Darurat

Sepekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, sepi.

Survei NSN: PDIP dan PSI Kuasai DKI Jika Pemilu Digelar Saat Ini
Indonesia
Survei NSN: PDIP dan PSI Kuasai DKI Jika Pemilu Digelar Saat Ini

PSI sejak menduduki kursi di DPRD DKI Jakarta menyedot perhatian publik di ibukota dan secara nasional