Jaksa KPK Sebut Uang Korupsi Bansos COVID-19 Mengalir ke Tim BPK Gedung BPK RI. FOTO/Antaranews

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang korupsi yang diterima dari perusahaan penyedia paket bansos COVID-19, juga mengalir ke tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selain itu terdakwa dan Adi Wahyono juga menggunakan uang 'fee' tersebut untuk kegiatan operasional Juliari Batubara selaku Menteri Sosial, dan kegiatan operasional lainnya di Kementerian Sosial, antara lain untuk Galung, tim audit BPK pada Juni 2020 sebesar Rp 100 juta, dan kepada Yonda yang merupakan utusan BPK, pada Juli 2020 uang tunai dalam dolar AS senilai Rp 1 miliar," ucap JPU KPK, Ikhsan Fernandi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/8)

Baca Juga

Jaksa KPK Kabulkan Permohonan Justice Collabolator Matheus Joko Santoso

Hal itu tercantum dalam surat tuntutan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 periode April-Oktober 2020 Matheus Joko Santoso.

Jumlah keseluruhan uang "fee" dari penyedia bansos sembako yang telah diserahkan Matheus Joko dan Adi Wahyono selama periode 1 bansos sembako adalah sebesar Rp14,7 miliar.

Uang tersebut digunakan antara lain untuk:

1. Pembayaran pesawat (private jet) Juliari Batubara dan rombongan Kemensos ke Denpasar, Bali sebesar Rp 270 juta.

2. Pembayaran sewa pesawat Juliari Batubara dan rombongan Kemensos dalam kunjungan kerja ke Semarang sebesar Rp 300 juta atau setara dengan 18 ribu dolar AS.

3. Pembayaran sewa pesawat (private jet) untuk kunjungan Juliari dan rombongan Kemensos ke Lampung sebesar Rp 270 juta.

4. Pembayaran kepada "event organizer" untuk honor artis Cita Citata dalam acara makan malam dan silaturahmi Kemensos di Ayana Komodo Resort Labuan Bajo pada 27 November 2020 sebesar Rp 150 juta.

5. Pembelian ponsel pejabat Kemensos senilai Rp 140 juta.

6. Pembayaran biaya "swab test" di Kemensos sebesar Rp 30 juta.

7. Pembayaran sapi kurban sebesar Rp 100 juta.

8. Pembayaran makan minum dan akomodasi tim bansos, tim relawan dan tim pantau sebesar Rp 200 juta.

9. Pembayaran makan dan minum pimpinan sebesar Rp 130 juta.

10. Pembelian 2 unit sepeda merek Brompton seharga Rp 120 juta masing-masing untuk Hartono (Sekjen Kemensos) dan Pepen Nazaruddin (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos).

11. Pembelian masker senilai Rp 241,6 juta yang digunakan di daerah pemilihan Juliari yaitu Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal).

12. Diberikan untuk seorang PNS Kemensos Fahri Isnanta sebesar Rp250 juta.

13. Kegiatan operasional Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) sebesar Rp 100 juta.

14. Pengeluaran-pengeluaran lain yang digunakan untuk kegiatan operasional di Kemensos.

KPK juga telah menyita uang dalam pecahan mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura yaitu Rp 11.852.350.000, 171.085 dolar AS (kurs bulan Juli 2021 = Rp 2.468.927.635) ditambah 23 ribu dolar Singapura (kurs Juli 2021 = Rp 246,648 juta), sehingga total uang yang disita dari Matheus Joko adalah Rp 14.567.925.635.

Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos sembako COVID-19 periode April-Oktober 2020 mendengarkan sidang pembacaan tuntutan dari gedung KPK Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)
Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos sembako COVID-19 periode April-Oktober 2020 mendengarkan sidang pembacaan tuntutan dari gedung KPK Jakarta, Jumat (13/8). (Desca Lidya Natalia)

Uang tersebut menurut jaksa adalah bagian "fee" yang dikumpulkan dari para penyedia bansos sembako.

Selain diserahkan kepada Juliari, Juliari juga memerintahkan Matheus Joko dan Adi Wahyono untuk menggunakan sejumlah uang untuk kepentingan berikut:

1. Uang sebesar Rp 3 miliar diserahkan ke Hotma Sitompoel sebagai tim pengacara Kemensos mendampingi sidang perkara anak.

2. Uang senilai Rp 2 miliar dalam dolar Singapura diserahkan ke Juliari Batubara melalui ajudannya Eko Budi Santoso. Dari jumlah tersebut, sebesar 48 ribu dolar Singapura diserahkan tim teknis Mensos yaitu Kukuh Ary Wibowo kepada Akhmat Suyuti selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal.

Matheus Joko Santoso dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pidana pengganti sejumlah Rp 1,56 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Kewajiban uang pengganti itu dikurangi uang yang sudah dikembalikan ke KPK, yaitu sejumlah Rp176.478.000, dari penyetor Rommel Simamora senilai Rp160,8 juta serta 1 unit mobil Toyota tipe Corolla Cross.

Sedangkan Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.557.450.000 subsider 2 tahun kurungan.

Sementara Adi Wahyono dituntut 7 tahun penjara, ditambah denda Rp 350 juta subsider 6 bulan kurungan. (*)

Baca Juga

Matheus Joko Santoso Dituntut 8 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Akui Kewalahan Atur Pengunjung Pasar Tanah Abang
Indonesia
Pemprov DKI Akui Kewalahan Atur Pengunjung Pasar Tanah Abang

Pemprov DKI Jakarta mengaku kewalahan mengatur pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena jumlahnya banyak dan tak sebanding dengan petugas yang berjaga.

[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta

Akun Facebook bernama Eka Bastiah mengunggah sebuah tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp yang berisikan pesan berantai adanya pendaftaran sebagai penerima BLT dari Kementerian Kominfo.

Gugatan Partai Demokrat Pada Kader Pengusung Moeldoko Masih Buntu
Indonesia
Gugatan Partai Demokrat Pada Kader Pengusung Moeldoko Masih Buntu

Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim Saifudin Zuhri pada persidangan 4 Mei 2021 memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh jalur mediasi.

Komisioner KPI Enggak Tahu Ada Pegawainya Lakukan Tindakan Tak Senonoh
Indonesia
Komisioner KPI Enggak Tahu Ada Pegawainya Lakukan Tindakan Tak Senonoh

MS tidak pernah menyampaikan secara langsung dugaan kasus yang menerpa dirinya

Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI
Indonesia
Dua Nama Paling 'Terdepan' Gantikan Jenderal Idham Azis Versi Analis Intelijen UI

Permasalahan kubu-kubu yang ada di dalam internal Polri harus di kesampingkan

Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan
Indonesia
Jual Senjata ke KKB, Oknum Anggota Polisi Segera Diseret ke Pengadilan

Polri juga mengajak masyarakat untuk memantau dan mencermati kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri

Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi
Indonesia
Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi

Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai membuat gaduh suasana.

Ada Klaster Hajatan, Warga Bekasi Dilarang Gelar Resepsi Nikah
Indonesia
Ada Klaster Hajatan, Warga Bekasi Dilarang Gelar Resepsi Nikah

Ditemukannya klaster hajatan di salah satu perumahan yang berlokasi di Kecamatan Tarumajaya. membuat Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi melarang warga menggelar resepsi pernikahan.

Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo
Indonesia
Kapolri Diminta Tinjau Ulang Protap Tangani Demo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta meninjau ulang prosedur tetap (protap) pengamanan aksi demo di lapangan. Sebab, masih terjadi kekerasan yang dialami pendemo yang dilakukan oknum polisi.

Djoko Tjandra Ungkap Keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak
Indonesia
Djoko Tjandra Ungkap Keterlibatan eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra dalam nota pembelaannya mengklaim tak mengetahui peruntukan uang tersebut