Jaksa KPK Mendakwa Pejabat Kementerian PUPR Terima Suap Rp4,9 Miliar Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare menerima suap Rp4,9 miliar dan USD 5 ribu.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah," kata Jaksa KPK Trimulyono Hendradi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/5).

Penerimaan suap itu diduga untuk tidak mempersulit pengawasan proyek SPAM strategis 2017-2018. Suap diduga untuk memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek di lingkungan satuan kerja sistem SPAM strategis dan satuan kerja tanggap darurat pemukiman pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR yang dikerjakan PT WKE dan PT TSP.

Pejabat Kementerian PUPR yang terjerat kasus suap proyek SPAM
Penyidik KPK menggiring kedua tersangka korupsi pengadaan sistem penyediaan air minum di Kementerian PUPR. Antara Foto

Menurut Jaksa total uang tersebut diterima Anggiat secara bertahap. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.

Adapun penerimaan dari keempat orang itu sejumlah Rp3,733 miliar, termasuk U$D5 ribu. Sementara itu, Anggiat turut diduga menerima Rp1,25 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar jaksa Tri.

Atas perbuatannya, Anggiat didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atas dakwaan jaksa, Anggiat mengaku tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Dengan demikian persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. Sidang sedianya akan digelar Rabu, 22 Mei 2019.

Sementara itu, empat orang lainnya yang terlibat dalam perkara ini sebagai pihak pemberi, telah duduk di kursi pesakitan. Keempat terdakwa itu diantaranya Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma; dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.(Pon)

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH