Jaksa KPK Mendakwa Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Terima Suap Rp 5,7 Miliar Gedung KPK. (Foto: MP/ Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Bupati nonaktif Abdul Gafur Mas'ud telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/6).

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendakwa Bupati nonaktif Penajam Paser Utara itu, menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Penajam Paser Utara.

Baca Juga:

KPK Periksa Sekjen DPC Demokrat Terkait Kasus Bupati Penajam Paser Utara

Diduga, suap itu diterima Abdul Gafur yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan melalui sejumlah orang kepercayaannya dari berbagai pihak.

"Melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 5.700.000.000," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan Abdul Gafur Mas'ud di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa menjelaskan, uang senilai Rp 1,8 miliar diterima Abdul Gafur dari seorang swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui Asdarussallam dan Supriadi alias Usup alias Ucup.

Kemudian uang sebesar Rp 250 juta diterima Abdul Gafur dari Damis Hak, Achmad, Usriani alias Ani dan Husaini melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Jusman.

Selain itu, Abdul Gafur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro juga menerima Rp 500 juta dari sembilan kontraktor proyek di Dinas PUPR.

Serta, kata Jaksa, uang sebesar Rp 3,1 miliar diterima Abdul Gafur melalui Plt Sekda Pemkab PPU, Muliari dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU.

Abdul Gafur Mas’ud disebut Jaksa, telah menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemerintah Kabupaten PPU yaitu pada Dinas PUPR yang telah dikondisikan oleh Edi Hasmoro agar dimenangkan oleh perusahaan milik Ahmad Zuhdi alias Yudi.

Selain itu, Disdikpora yang telah dikondisikan oleh Jusman agar dimenangkan oleh Ahmad Zuhdi alias Yudi, Damis Hak, Achmad, Usriani alias Ani dan Husaini serta memerintahkan Muliadi untuk meminta uang atas penerbitan perizinan yang diajukan oleh PT Bara Widya Tama, PT Prima Surya Silica, PT Damar Putra Mandiri, PT Indoka Mining Resources, PT Waru Kaltim Plantation (WKP) dan PT Petronesia Benimel yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Kabupaten PPU.

Jaksa memaparkan, uang suap itu kemudian ditampung di rekening milik Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis, untuk biaya operasional Abdul Gafur selaku Bupati PPU dan Ketua DPC Partai Demokrat.

"Salah satunya untuk kebutuhan operasional Musda Demokrat Kalimantan Timur, di mana Abdul Gafur turut mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kaltim," sebut Jaksa.

Atas perbuatannya, Abdul Gafur Mas'ud didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Penajam Paser Utara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sempat Turun, Angka COVID-19 Naik Lagi Diatas 5 Ribu
Indonesia
Sempat Turun, Angka COVID-19 Naik Lagi Diatas 5 Ribu

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus baru positif harian COVID-19 di Indonesia, Selasa (2/8), bertambah sebanyak 5.827. Angka penambahan hari ini kembali menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan Senin (1/8) kemarin sebanyak 3.696.

MotoGP Mandalika Jadi Sarana Promosi Efektif Menambah Daya Tarik Indonesia
Indonesia
MotoGP Mandalika Jadi Sarana Promosi Efektif Menambah Daya Tarik Indonesia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika akan menjadi sarana promosi yang efektif sehingga akan menambah daya tarik atau country branding Indonesia di mata dunia.

Relawan Ganjar Datangi DPC PDIP Solo Serahkan Mandat Dukungan Capres 2024
Indonesia
Relawan Ganjar Datangi DPC PDIP Solo Serahkan Mandat Dukungan Capres 2024

"Soal keputusan Capres 2024 nanti tetap ada ditangan Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," kata Rudy.

Hidayat Nur Wahid Minta Menag Maksimalkan Kuota Haji Tahun Ini
Berita
Hidayat Nur Wahid Minta Menag Maksimalkan Kuota Haji Tahun Ini

Indonesia dipastikan akan mengirim jemaah hajinya setelah Arab Saudi membuka pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 bagi jemaah dari luar negaranya, termasuk Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama (Kemenag) perjuangkan penambahan kuota haji semaksimal mungkin.

Respons NasDem soal Usulan Duet Anies-AHY di Pilpres 2024
Indonesia
Respons NasDem soal Usulan Duet Anies-AHY di Pilpres 2024

"Tentu proses membangun chemistry satu dan lain penting, ini kan bukan kawin paksa," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

Jokowi Resmikan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik Jawa Timur
Indonesia
Jokowi Resmikan Pembangunan Smelter Freeport di Gresik Jawa Timur

Pada tahun 2021 ditargetkan akan terdapat 23 smelter secara keseluruhan dengan tambahan 4 smelter baru.

Berbagai Risiko Baru Bayangi Pemulihan Ekonomi Indonesia
Indonesia
Berbagai Risiko Baru Bayangi Pemulihan Ekonomi Indonesia

"Pemulihan ekonomi global dan domestik pada 2022 juga masih tidak merata dan tak pasti," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

ACT Klaim Lakukan Pemotongan Besaran Gaji sampai 70 Persen
Indonesia
ACT Klaim Lakukan Pemotongan Besaran Gaji sampai 70 Persen

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar Tapi Ibnu dalam Konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7), tidak mau menyebut berapa besaran gaji para petinggi ACT.

[HOAKS atau FAKTA]: Observatorium Bosscha Jadi Tempat Syuting Pengabdi Setan 2
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Observatorium Bosscha Jadi Tempat Syuting Pengabdi Setan 2

Observatorium Bosscha yang terletak di Bandung merupakan salah satu lokasi untuk film Pengabdi Setan 2: Communion.

Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal
Indonesia
Calon Anggota KPU Dicecar Banyaknya Petugas Pemilu 2019 Meninggal

Kepada peserta fit and proper test untuk mengantisipasi peristiwa meninggalnya para petugas Pemilu 2019 lalu.