Jaksa KPK Berharap MA Tolak PK Bekas Pengacara Setya Novanto Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunandi. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) berharap Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Fredrich Yunadi.

Fredrich merupakan mantan pengacara terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Dalam pengadilan tingkat pertama, Fredrich terbukti membantu eks Ketua DPR itu menghalang-halangi penyidikan KPK.

"JPU sebagai pihak termohon telah menyerahkan kesimpulan atas permohonan PK yang diajukan oleh Fredrich Yunadi. Tentunya kami berharap Majelis Hakim ditingkat PK menolak permohonan," kata Jaksa Takdir Suhan di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca Juga:

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan kembali menggelar sidang dengan agenda penandatanganan berkas acara. Sidang akan digelar pada Senin, 14 Desember mendatang. "Agenda (sidang) selanjutnya tanggal 14 Desember untuk tanda tangan berita acara sidang," ujar Takdir.

Sebelumnya, Fredrich mengajukan upaya hukum PK. Dia mengklaim, jeratan hukuman merintangi penyidikan KPK atas kasus e-KTP tidak berdasar.

Fredrich oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan merintangi proses penyidikan tersangka perkara korupsi e-KTP Setnov.

Setelah majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis, Fredrick kemudian mengajukan kasasi atas vonis yang diterimanya. Namun, kasasi yang diajukan Fredrich itu ditolak MA. (Pon)

Baca Juga:

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
3 Langkah 'Panglima' Jokowi
Indonesia
3 Langkah 'Panglima' Jokowi

Adapun, pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 18 Juni 2020 menjadi sorotan

UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan
Indonesia
UU Cipta Kerja Dinilai Berikan Kebebasan Impor Pangan

Kedaulatan pangan ini merupakan perlindungan kepentingan dalam negeri untuk menjaga dan memperkuat pangan nasional. Untuk itu, sektor pangan ini tidak boleh dilemahkan.

Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

"Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Harry Prasetyo," kata Jaksa Yanuar Utomo

Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Perpanjangan PSBB
Indonesia
Kabupaten Bekasi Kembali Ajukan Perpanjangan PSBB

Lonjakan kasus positif dengan jumlah kasus baru mencapai 66 yang mayoritas disumbang oleh kluster kawasan industri.

 Hujan Lebat Kembali Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 2
Indonesia
Hujan Lebat Kembali Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 2

Tidak hanya Pintu Air Manggarai tiga pintu air lainnya yang terhubung dengan Banjir Kanal Barat, Sungai Sunter dan aliran Ciliwung lainnya turut berstatus siaga.

Cara Anies Dianggap Aneh Batasi Angkutan karena Virus Corona
Indonesia
Cara Anies Dianggap Aneh Batasi Angkutan karena Virus Corona

Orang-orang mengritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang membatasi rute dan jam operasional moda transportasi publik seperti Transjakarta dan MRT.

Asyik Mandi di Laut, Puluhan Wisatawan Pantai Selatan Tersengat Ubur-Ubur
Indonesia
Asyik Mandi di Laut, Puluhan Wisatawan Pantai Selatan Tersengat Ubur-Ubur

Meski demikian, para korban tidak mengalami luka serius dan sudah diobati oleh anggota SAR Satlinmas Wilayah II DIY.

Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Kemendagri Sebut Sidik Jari di e-KTP Permudah Proses Identifikasi Korban Sriwijaya Air

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, sebanyak 13 korban Sriwijaya Air berhasil teridentifikasi melalui sidik jari. Hal ini setelah dicocokkan dengan data biometrik dalam database kependudukan Dukcapil.

Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Hingga saat ini sebanyak 19 Rancangan PP dan empat Perpres telah selesai diharmonisasi dan siap diundangkan, sedangkan 21 peraturan pelaksana sisanya masih dalam proses dan hampir selesai.

[HOAKS atau FAKTA]: Agar Sembuh, Penderita Prostat Disarankan Buang Urine Sambil Lompat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Agar Sembuh, Penderita Prostat Disarankan Buang Urine Sambil Lompat

Metode bernama “Jumping Urine” tersebut menyaratkan untuk melompat-lompat agar air seni dapat keluar.