Jaksa Kembali Limpahkan Berkas Tersangka 13 MI Terkait Kasus Jiwasraya Logo Jiwasraya (ANTARA)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali melimpahkan surat dakwaan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan terdakwa 13 Manajemen Investasi (MI) pada Jumat (20/8). Berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta terpisah antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya.

"Terkait pelimpahan ini, maka dilakukan pelimpahan masing-masing terhadap 13 berkas perkara. Kami lakukan masing-masing, satu berkas perkara satu dakwaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bima Suprayoga dalam jumpa pers, Jumat (20/8).

Surat dakwaan ke-13 MI tersebut sempat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam putusan sela yang dibacakan pada Senin (16/8). Hakim menilai surat dakwaan terhadap ke-13 terdakwa yang digabung akan menyulitkan proses persidangan.

Baca Juga

8 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi ASABRI Segera Diadili

Dengan pelimpahan ini, Jaksa memutuskan untuk tak mengambil opsi lain dalam menyikapi putusan hakim. Padahal, memungkinkan bagi Jaksa untuk mengajukan upaya perlawanan hukum ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas putusan sela tersebut.

Perlawanan ke PT DKI tak ditempuh karena nantinya hanya akan mempertentangkan masalah administrasi formil dalam perkara. Sementara, substansi dari pokok perkara korupsi tersebut tak akan diperdebatkan.

Selain itu, langkah Kejaksaan untuk melimpahkan berkas perkara secara terpisah ini mempertimbangkan asas kepastian hukum dan agar penanganan perkara tidak berlarut-larut.

"Maka penuntut umum mengupayakan pelimpahan perkara secepat mungkin," jelasnya.

Bima memastikan, surat dakwaan sebelumnya telah disusun Jaksa secara profesional dan sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf c KUHP. Dikatakan, penggabungan atau pemisahan surat dakwaan merupakan kewenangan penuntut umum.

Logo Jiwasraya (ANTARA)
Logo Jiwasraya (ANTARA)

Meski demikian, Bima menjelaskan, penuntut umum mengesampingkan ego sektoral sehingga permasalahan ini dapat segera diatasi dan persidangan dapat segera bergulir.

"Dengan dilimpahkannya kembali perkara dimaksud, kami Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berharap polemik yang terjadi terkait putusan sela di berbagai pemberitaan dapat terselesaikan," katanya.

Diketahui, terdapat 13 perusahaan yang dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Jiwasraya oleh Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung beberapa waktu lalu. Seluruh perusahaan itu dirampungkan penyidikannya dan diseret ke pengadilan. Ke-13 MI yang dijerat dalam kasus ini, yaitu PT Dhanawibawa Manajeman Investasi (saat ini menjadi PT Pan Arcadia Capital) dan PT MNC Asset Management (sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management).

Ada pula PT Maybank GMT Asset Management, PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital), PT Pool Advista Aset Manajemen (sebelumnya bernama PT Kharisma Asset Management), dan PT Treasure Fund Investama. Kemudian, PT Oso Management Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millenium Capital Management (sebelumnya bernama PT Millenium Danatama Indonesia), PT Prospera Asset Management, PT Gap Capital, PT Corfina Capital, dan PT Sinarmas Asset Management.

Baca Juga

Pakar Sebut Jaksa Tidak Bedakan Penyitaan dan Perampasan Aset di Kasus Asabri-Jiwasraya

Sejumlah MI kemudian mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam sidang pembacaan putusan sela pada Senin (16/8), majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan eksepsi tersebut sehingga dakwaan terhadap seluruh terdakwa menjadi batal demi hukum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dakwaan yang disusun JPU dalam untuk 13 terdakwa MI dalam satu surat akan menyulitkan. Padahal, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tidak memiliki hubungan satu sama lain. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Akhirnya, Sanksi Tilang Kendaraan Gagal Uji Emisi Mulai 13 November Ditunda
Indonesia
Akhirnya, Sanksi Tilang Kendaraan Gagal Uji Emisi Mulai 13 November Ditunda

Saat ini persentase kendaraan di Jakarta yang sudah melakukan uji emisi masih rendah.

PPKM Melonggar, Mobilitas di Tol Alami Peningkatan
Indonesia
PPKM Melonggar, Mobilitas di Tol Alami Peningkatan

Pelonggaran PPKM wilayah Jawa-Bali membuat volume kendaraan meningkat.

Vonis Mati Pemerkosa Santri di Bandung, Aktivis: Tidak Berikan Efek Jera
Indonesia
Vonis Mati Pemerkosa Santri di Bandung, Aktivis: Tidak Berikan Efek Jera

Dalam RUU TPKS diatur secara rinci hukuman untuk pelaku, termasuk pemberatan dan tindakan korektif lainnya sesuai dengan kadar kejahatannya.

Puan Ceritakan Perjuangan Kartini Masa Kini hingga Kenang Sosok Sarinah
Indonesia
Puan Ceritakan Perjuangan Kartini Masa Kini hingga Kenang Sosok Sarinah

Ketua DPR Puan Maharani mengucapkan selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan di tanah air.

Pertemuan di Diponegoro, Ini Kesepakatan PDIP dan Gerindra
Indonesia
Pertemuan di Diponegoro, Ini Kesepakatan PDIP dan Gerindra

DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Gerindra sepakat untuk saling menguatkan gotong royong kebangsaan membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19.

Daerah dengan Tingkat Penyebaran COVID-19 Tertinggi di Jabodetabek
Indonesia
Daerah dengan Tingkat Penyebaran COVID-19 Tertinggi di Jabodetabek

Satgas Penanggulangan COVID-19 mengungkap daerah dengan penularan paling tinggi dalam satu minggu terakhir di Jabodetabek.

Pemprov DKI Siapkan 3 Terminal Tambahan Antisipasi Lonjakan Pemudik
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 3 Terminal Tambahan Antisipasi Lonjakan Pemudik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka empat terminal bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk layanan mudik Lebaran 1443 Hijriah/2022.

Tinggal Seminggu, Pengusaha Pariwisata Diminta Daftar Buat Dapat Bantuan
Indonesia
Tinggal Seminggu, Pengusaha Pariwisata Diminta Daftar Buat Dapat Bantuan

Bantuan ini diberikan kepada 6 jenis usaha yaitu agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, spa, hotel melati, homestay, dan penyediaan akomodasi lainnya.

Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman
Indonesia
Anies Jamin Identitas Pelapor Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat Aman

Pelaporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas dari Pemprov DKI Jakarta, kepolisian, dan TNI

Polresta Cirebon Kirimkan Bantuan untuk Warga yang Jalani Isoman
Indonesia
Polresta Cirebon Kirimkan Bantuan untuk Warga yang Jalani Isoman

Warga yang menjalani isoman pun kebutuhannya terpenuhi meski tidak dapat beraktivitas untuk sementara waktu.