Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum eks juru ukur Badan Pertahanan Nasional (BPN), Paryoto. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas eks juru ukur Badan Pertahanan Nasional (BPN), Paryoto terkait kasus dugaan pemalsuan terkait tanah di Cakung, Jakarta Timur.

Namun, jaksa penuntut umum (JPU) memastikan akan melakukan upaya kasasi atas putusan tersebut.

Baca Juga

Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah

Menanggapi banding jaksa, kuasa hukum Paryoto, Wardaniman Larosa menegaskan, timnya sudah siap jika upaya tersebut benar akan dilakukan jaksa.

"Yang pada pokoknya mendukung penuh putusan PN Jaktim yang membebaskan pak Paryoto," Wardani di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Putusan bebas tersebut bisa menjadi barometer untuk melepaskan dari jeratan status tersangka Benny Tabalujan dan terdakwa Achmad Jufri. Benny adalah pemilik tanah yang diukur Paryoto.

Sementara Jufri, adalah anak buah Benny yang mendampingi Paryoto saat menjalankan tugasnya itu.

Sementara itu, pengacara Benny Tabalujan, Haris Azhar menanggapi santai upaya kasasi dari jaksa. "Nggak apa, biasa itu," ujar Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/12).

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menilai pihak Abdul Halim yang bersengketa dengan Benny Tabalujan, memang ngotot ingin memenangkan kasus sengketa tanah ini. Haris meyakini, sikap ngotot Abdul Halim ini dilatari pihak yang berada di belakangnya.

"Harusnya dikejar siapa yang dapat keuntungan dari 8 orang BPN yang dicopot Kementerian ATR/BPN? Beneficially ownernya siapa? Jadi jangan cuma BPN aja yang disalahin, ada motif di belakang ini. Ini yang mesti dibongkar," tegasnya.

Haris meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mendorong aparat penegak hukum membongkar kasus sengketa ini sampai tuntas.

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Baca Juga

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

Keluarga Tabalujan merupakan pemilik tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat sejak 1974. Pada 2011, lahan itu disetorkan sebagai modal perusahaan (inbreng) PT Salve Veritate. Sengketa terjadi setelah Abdul Halim, warga Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur, memohon penerbitan sertifikat lahan kepada kantor BPN setempat.

Ia mengklaim memegang hak dan mengaku membeli lahan itu pada 1980. Petugas BPN Jaktim menolak permohonannya. Abdul Halim lalu mengajukan gugatan ke PTUN, meminta sertifikat HGB PT Salve di atas lahan tersebut dibatalkan.

Majelis hakim mengabulkan gugatannya pada 1 April 2019. Tapi di tingkat banding dan di tingkat kasasi, Benny menang. PT Salve dianggap pemilik sah lahan tersebut.

Ilustrasi sertifikat tanah (Antaranews)
Ilustrasi sertifikat tanah (Antaranews)

Tapi, Abdul Halim mengajukan permohonan pembatalan hak kepemilikan PT Salve kepada kantor BPN Jaktim bermodalkan putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatannya. Kepala BPN Jakarta Timur kala itu, diduga mengabulkan permohonan Abdul Halim.

Ia menerbitkan surat rekomendasi pembatalan hak PT Salve di atas lahan itu. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, kala itu berinisial J, menyetujui rekomendasi BPN Jakarta Timur pada 30 September 2019.

Ia diduga menerbitkan Surat Keputusan tanpa menyertakan keterangan penyelesaian sengketa.Belakangan, Kementerian ATR/BPN melakukan investigasi.

Dan hasilnya, pengajuan dan pengabulan rekomendasi tersebut cacat prosedur. Soalnya, sengketa kepemilikan antara Abdul Halim dan Benny masih berlangsung di pengadilan. Buntutnya, 8 pejabat BPN dicopot dari jabatannya. (Pon)

Baca Juga

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Bahas Oknum Nakal di Sengketa Tanah Cakung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK
Indonesia
KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

Pada saat itu sudah dipertanyakan apakah cukup dengan penandatangan pakta integritas kesetiaan terhadap NKRI

Perda Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Disahkan Besok
Indonesia
Perda Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Disahkan Besok

Eksekutif bersama Lebislatif DKI Jakarta akan mengesahkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Penanganan COVID-19 dalam rapat paripurna, pada Senin (19/10) besok.

Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Segera Duduk di Kursi Pesakitan

"Tim Penyidik KPK melaksanakan Tahap II penyerahan Tersangka dan barang bukti tersangka RIZ( Rizal Djalil) dan LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo) kepada Tim JPU KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Antisipasi Banjir, Wakil Wali Kota Jakpus Minta Warga Bersihkan Saluran Air Setiap Hari
Indonesia
Legenda Dunia Bulu Tangkis Indonesia Dukung Rahayu Saraswati di Pilkada Tangsel
Indonesia
Legenda Dunia Bulu Tangkis Indonesia Dukung Rahayu Saraswati di Pilkada Tangsel

Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 1 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mendapat dukungan dari legenda bulu tangkis Indonesia, Hariyanto Arbi dan Candra Wijaya.

Jadi "Kepala Proyek" Lumbung Pangan Nasional, Bukti Kemesraan Jokowi dan Prabowo
Indonesia
Jadi "Kepala Proyek" Lumbung Pangan Nasional, Bukti Kemesraan Jokowi dan Prabowo

Keduanya tampak bersama saat meninjau proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.

Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal

Juliari Peter Batubara mengakui pernah memberikan uang senilai SGD50 ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti.

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah Meninggal
Indonesia
Rektor Universitas Paramadina Firmanzah Meninggal

Kiprah di dunia akademik, dia raih saat menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk periode 2009-2013. Saat itu, ia juga tercatat menjadi dekan termuda yang pernah dimiliki Universitas Indonesia.

Pemkot Buka Tempat Wisata saat Lebaran, Gibran: Hanya untuk Masyarakat Lokal
Indonesia
Pemkot Buka Tempat Wisata saat Lebaran, Gibran: Hanya untuk Masyarakat Lokal

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah membuka semua tempat wisata pada Lebaran 1442 H.

Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19
Indonesia
Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19

Tambahan vaksin tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk para seniman pemain wayang orang di Solo.