Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum eks juru ukur Badan Pertahanan Nasional (BPN), Paryoto. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas eks juru ukur Badan Pertahanan Nasional (BPN), Paryoto terkait kasus dugaan pemalsuan terkait tanah di Cakung, Jakarta Timur.

Namun, jaksa penuntut umum (JPU) memastikan akan melakukan upaya kasasi atas putusan tersebut.

Baca Juga

Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah

Menanggapi banding jaksa, kuasa hukum Paryoto, Wardaniman Larosa menegaskan, timnya sudah siap jika upaya tersebut benar akan dilakukan jaksa.

"Yang pada pokoknya mendukung penuh putusan PN Jaktim yang membebaskan pak Paryoto," Wardani di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Putusan bebas tersebut bisa menjadi barometer untuk melepaskan dari jeratan status tersangka Benny Tabalujan dan terdakwa Achmad Jufri. Benny adalah pemilik tanah yang diukur Paryoto.

Sementara Jufri, adalah anak buah Benny yang mendampingi Paryoto saat menjalankan tugasnya itu.

Sementara itu, pengacara Benny Tabalujan, Haris Azhar menanggapi santai upaya kasasi dari jaksa. "Nggak apa, biasa itu," ujar Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/12).

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menilai pihak Abdul Halim yang bersengketa dengan Benny Tabalujan, memang ngotot ingin memenangkan kasus sengketa tanah ini. Haris meyakini, sikap ngotot Abdul Halim ini dilatari pihak yang berada di belakangnya.

"Harusnya dikejar siapa yang dapat keuntungan dari 8 orang BPN yang dicopot Kementerian ATR/BPN? Beneficially ownernya siapa? Jadi jangan cuma BPN aja yang disalahin, ada motif di belakang ini. Ini yang mesti dibongkar," tegasnya.

Haris meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mendorong aparat penegak hukum membongkar kasus sengketa ini sampai tuntas.

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Baca Juga

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

Keluarga Tabalujan merupakan pemilik tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat sejak 1974. Pada 2011, lahan itu disetorkan sebagai modal perusahaan (inbreng) PT Salve Veritate. Sengketa terjadi setelah Abdul Halim, warga Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur, memohon penerbitan sertifikat lahan kepada kantor BPN setempat.

Ia mengklaim memegang hak dan mengaku membeli lahan itu pada 1980. Petugas BPN Jaktim menolak permohonannya. Abdul Halim lalu mengajukan gugatan ke PTUN, meminta sertifikat HGB PT Salve di atas lahan tersebut dibatalkan.

Majelis hakim mengabulkan gugatannya pada 1 April 2019. Tapi di tingkat banding dan di tingkat kasasi, Benny menang. PT Salve dianggap pemilik sah lahan tersebut.

Ilustrasi sertifikat tanah (Antaranews)
Ilustrasi sertifikat tanah (Antaranews)

Tapi, Abdul Halim mengajukan permohonan pembatalan hak kepemilikan PT Salve kepada kantor BPN Jaktim bermodalkan putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatannya. Kepala BPN Jakarta Timur kala itu, diduga mengabulkan permohonan Abdul Halim.

Ia menerbitkan surat rekomendasi pembatalan hak PT Salve di atas lahan itu. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, kala itu berinisial J, menyetujui rekomendasi BPN Jakarta Timur pada 30 September 2019.

Ia diduga menerbitkan Surat Keputusan tanpa menyertakan keterangan penyelesaian sengketa.Belakangan, Kementerian ATR/BPN melakukan investigasi.

Dan hasilnya, pengajuan dan pengabulan rekomendasi tersebut cacat prosedur. Soalnya, sengketa kepemilikan antara Abdul Halim dan Benny masih berlangsung di pengadilan. Buntutnya, 8 pejabat BPN dicopot dari jabatannya. (Pon)

Baca Juga

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Bahas Oknum Nakal di Sengketa Tanah Cakung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bongkar Sindikat Penjualan Hewan Langka Beromset Jutaan Rupiah
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Penjualan Hewan Langka Beromset Jutaan Rupiah

"Ini berdasarkan laporan ada menjual hewan dilindungi melalui medsos kita lakukan penyelidikan berhasil amankan satu pelaku inisial YI," kata Yusri

Kepala BKD Pastikan Gaji ke-13 ASN DKI Tidak Dipotong
Indonesia
Kepala BKD Pastikan Gaji ke-13 ASN DKI Tidak Dipotong

Aturan itu telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui PP.

Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi
Indonesia
Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi

Perayaan Imlek tak selalu bicara soal pesta dan kemeriahan. Sebab di masa pandemi COVID-19, semua masyarakat dituntut untuk selalu mawas diri dan peduli sesama dengan menerapkan protokol kesehatan.

KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU
Indonesia
KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Rp5,7 M Bupati OKU

“Dugaan kerugian Negara dalam perkara ini kurang lebih Rp 5,7 Miliar dengan tersangka an. JR (saat ini Wakil Bupati Kab. OKU),” kata Ali

Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?
Indonesia
Doni Monardo Telepon Anies dan Riza Patria, Gegara Acara Rizieq?

Doni berharap dengan kerja sama yang baik antara pusat dan daerah

Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik
Indonesia
Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik

Pedoman agar pemeriksaan jaksa atas seizin Jaksa Agung dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik.

MPR: Pelonggaran Defisit Anggaran Cadangan Terakhir kalau Semakin Berat
Indonesia
MPR: Pelonggaran Defisit Anggaran Cadangan Terakhir kalau Semakin Berat

Defisit anggaran itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump
Dunia
Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump

Trump menolak penghitungan suara setelah hari pemilihan presiden 3 November yang juga dilakukan di beberapa negara.

Menristek Targetkan Vaksin Merah Putih Diproduksi Massal Akhir 2021
Indonesia
Menristek Targetkan Vaksin Merah Putih Diproduksi Massal Akhir 2021

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro menargetkan vaksin Merah Putih diproduksi massal akhir 2021.

Novel Tegaskan Dokter Mata yang Merawatnya Terbaik di Dunia
Indonesia
Novel Tegaskan Dokter Mata yang Merawatnya Terbaik di Dunia

Hal itu disampaikan Novel menanggapi pleidoi terdakwa penyiraman air keras, Ronny Bugis yang menyebut kerusakan permanen pada matanya bukan murni karena air keras.