Jaksa Kasasi Putusan Bebas Eks Juru Ukur BPN, Ini Kata Kuasa Hukum eks juru ukur Badan Pertahanan Nasional (BPN), Paryoto. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas eks juru ukur Badan Pertahanan Nasional (BPN), Paryoto terkait kasus dugaan pemalsuan terkait tanah di Cakung, Jakarta Timur.

Namun, jaksa penuntut umum (JPU) memastikan akan melakukan upaya kasasi atas putusan tersebut.

Baca Juga

Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah

Menanggapi banding jaksa, kuasa hukum Paryoto, Wardaniman Larosa menegaskan, timnya sudah siap jika upaya tersebut benar akan dilakukan jaksa.

"Yang pada pokoknya mendukung penuh putusan PN Jaktim yang membebaskan pak Paryoto," Wardani di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Putusan bebas tersebut bisa menjadi barometer untuk melepaskan dari jeratan status tersangka Benny Tabalujan dan terdakwa Achmad Jufri. Benny adalah pemilik tanah yang diukur Paryoto.

Sementara Jufri, adalah anak buah Benny yang mendampingi Paryoto saat menjalankan tugasnya itu.

Sementara itu, pengacara Benny Tabalujan, Haris Azhar menanggapi santai upaya kasasi dari jaksa. "Nggak apa, biasa itu," ujar Haris dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/12).

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/far)

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menilai pihak Abdul Halim yang bersengketa dengan Benny Tabalujan, memang ngotot ingin memenangkan kasus sengketa tanah ini. Haris meyakini, sikap ngotot Abdul Halim ini dilatari pihak yang berada di belakangnya.

"Harusnya dikejar siapa yang dapat keuntungan dari 8 orang BPN yang dicopot Kementerian ATR/BPN? Beneficially ownernya siapa? Jadi jangan cuma BPN aja yang disalahin, ada motif di belakang ini. Ini yang mesti dibongkar," tegasnya.

Haris meminta Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mendorong aparat penegak hukum membongkar kasus sengketa ini sampai tuntas.

"Menteri ATR/BPN harus mendorong aparat penegak hukum untuk membongkar siapa ini yang dapat keuntungan dari kasus Abdul Halim ini," tandas Haris.

Baca Juga

Haris Azhar: Kasus Sengketa Tanah di Cakung Diduga Penuh Rekayasa

Keluarga Tabalujan merupakan pemilik tanah seluas 7,7 hektare di Cakung Barat sejak 1974. Pada 2011, lahan itu disetorkan sebagai modal perusahaan (inbreng) PT Salve Veritate. Sengketa terjadi setelah Abdul Halim, warga Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur, memohon penerbitan sertifikat lahan kepada kantor BPN setempat.

Ia mengklaim memegang hak dan mengaku membeli lahan itu pada 1980. Petugas BPN Jaktim menolak permohonannya. Abdul Halim lalu mengajukan gugatan ke PTUN, meminta sertifikat HGB PT Salve di atas lahan tersebut dibatalkan.

Majelis hakim mengabulkan gugatannya pada 1 April 2019. Tapi di tingkat banding dan di tingkat kasasi, Benny menang. PT Salve dianggap pemilik sah lahan tersebut.

Ilustrasi sertifikat tanah (Antaranews)
Ilustrasi sertifikat tanah (Antaranews)

Tapi, Abdul Halim mengajukan permohonan pembatalan hak kepemilikan PT Salve kepada kantor BPN Jaktim bermodalkan putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatannya. Kepala BPN Jakarta Timur kala itu, diduga mengabulkan permohonan Abdul Halim.

Ia menerbitkan surat rekomendasi pembatalan hak PT Salve di atas lahan itu. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, kala itu berinisial J, menyetujui rekomendasi BPN Jakarta Timur pada 30 September 2019.

Ia diduga menerbitkan Surat Keputusan tanpa menyertakan keterangan penyelesaian sengketa.Belakangan, Kementerian ATR/BPN melakukan investigasi.

Dan hasilnya, pengajuan dan pengabulan rekomendasi tersebut cacat prosedur. Soalnya, sengketa kepemilikan antara Abdul Halim dan Benny masih berlangsung di pengadilan. Buntutnya, 8 pejabat BPN dicopot dari jabatannya. (Pon)

Baca Juga

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Bahas Oknum Nakal di Sengketa Tanah Cakung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Temukan 596 Pemudik Terindikasi COVID-19
Indonesia
Polda Metro Jaya Temukan 596 Pemudik Terindikasi COVID-19

Polda Metro Jaya menemukan sebanyak 596 pemudik yang kembali ke Jakarta terindikasi COVID-19. Hal ini berdasarkan tes usap antigen di pos penyekatan arus balik dan sejumlah polsek.

Baru Hirup Udara Bebas, Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Kembali Ditangkap KPK
Indonesia
Jokowi Resmikan Terminal Bandara Kuabang di Halmahera Utara
Indonesia
Jokowi Resmikan Terminal Bandara Kuabang di Halmahera Utara

Terminal penumpang Bandara Kuabang yang dibangun melalui APBN Rp50,82 miliar memiliki luas 3.500 m2 yang dapat menampung hingga 160.000 penumpang per tahun.

Kritikan Emerson Yuntho soal Lewis Hamilton Tidak Lulus Ujian SIM Dinilai Berlebihan
Indonesia
Kritikan Emerson Yuntho soal Lewis Hamilton Tidak Lulus Ujian SIM Dinilai Berlebihan

Ketua Presidium Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto menilai kritikan pungli tersebut berlebihan.

Satgas BLBI Somasi Kaharudin Ongko dan Agus Anwar
Indonesia
Satgas BLBI Somasi Kaharudin Ongko dan Agus Anwar

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) terus mengingatkan para obligor dan debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang kepada negara

Bupati Bogor Minta Pengusaha Hotel dan Restauran Bersabar
Indonesia
Bupati Bogor Minta Pengusaha Hotel dan Restauran Bersabar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah berupaya memberikan keringanan pada para pengusaha tersebut, salah satunya dengan memberi relaksasi pajak.

Data Bocor, Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan
Indonesia
Data Bocor, Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan

Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data.

Sopir TransJakarta Tabrak Pos Polisi Jadi Tersangka, Terancam 1 Tahun Penjara
Indonesia
Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta
Indonesia
Golkar Kecam Ketua DPRD DKI Jegal Langkah Anies Jual Saham Bir Delta

Kata dia lagi, berdasarkan aturan, pemerintah dapat menjual kepemilikan saham di perusahaan daerah baik seluruhnya atau sebagian setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.