Jaksa dan Penyidik KPK tak Perlu SIKM, Pemprov DKI Dinilai Diskriminatif ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

MerahPutih.com - Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi mengritik aturan aturan yang tertuang dalam surat nomor 490/609 tanggal 5 Juni 2020 perihal Pengecualian Kepemilikan SIKM yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta.

Dalam surat Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, menegaskan dalam poin 1 yakni pengecualian kewajiban profesi penegak hukum (hakim, jaksa, penyelidik, penyidik) untuk memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKi Jakarta.

Baca Juga

Tanpa 'Surat Sakti' 26 Ribu Kendaraan Dilarang Masuk Jakarta

Rullyandi mengkritik karena profesi penegak hukum advokat atau lawyer tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan.

"Pemprov DKI Jakarta keliru dalam membuat surat tersebut perihal pengecualian kepemilikan SIKM sehingga membuat kegaduhan bagi kalangan profesi advokat yang berstatus sebagai penegak hukum (Pasal 5 ayat 1 UU Advokat)," kata Rullyandi kepada MerahPutih.com di Jakarta, Sabtu (6/6).

Ribuan mobil ke Jakarta disuruh putar-balik di tol Jakarta-Cikampek
Ribuan mobil ke Jakarta disuruh putar-balik di tol Jakarta-Cikampek

Rullyandi melanjutkan, sebagai pemangku kepentingan maka perlu dilakukan perubahan dalam surat tersebut oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Ia menyebut, advokat yang berstatus penegak hukum diperlakukan berbeda dengan hakim jaksa dan KPK yang bebas tanpa SIKM.

"Yakni dengan memasukan advokat sebagai bagian yang equal bersamaan dengan para penegak hukum. Pasal 5 ayat 1 UU advokat sudah jelas status advokat adalah penegak hukum juga," jelas Rullyando.

Aturan ini perlu diberikan karena penegak hukum adalah rohnya negara hukum sehingga profesi penegak hukum harus dapat memastikan suatu proses hukum berjalan dengan semestinya

Dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan, 'Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan'.

Baca Juga

Ombudsman Jakarta Beri Catatan Anies Terkait Masa Transisi

Pasal tersebut bermakna bahwa profesi Advokat setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, polisi) dalam konteks penegakan hukum.

Rullyandi mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat surat atau kebijakan serupa yang memberikan perlakukan yang sama seperti penegak hukum lainnya, dalam rangka menjalankan tugas penegakan hukum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Reklamasi Ancol Tak Punya Dasar Hukum Jelas, Anies Bisa Kena Hukuman 5 Tahun
Indonesia
Reklamasi Ancol Tak Punya Dasar Hukum Jelas, Anies Bisa Kena Hukuman 5 Tahun

Tanah yang akan digunakan dalam proyek reklamasi Ancol merupakan hasil pengerukan sungai dan waduk

Satu Juta Industri Kecil Menengah Terdampak COVID - 19
Indonesia
Satu Juta Industri Kecil Menengah Terdampak COVID - 19

Langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mencegah penurunan produksi dan menggerakkan kembali sektor industri, yakni melaksanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda
Indonesia
DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda

Anggota DPR yang hadir uji kelayakan cukup 20-30 persen saja.

Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro
Indonesia
Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro

Polda Metro Jaya meminta agar massa mengurungkan niatnya melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (18/12) siang ini.

Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus
Indonesia
Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus

Tawaran tertinggi (call) dari serikat buruh itu adalah dihapusnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Polisi Pastikan Senjata yang Dipakai ZA Jenis Airgun Kaliber 4,5 Milimeter
Indonesia
Polisi Pastikan Senjata yang Dipakai ZA Jenis Airgun Kaliber 4,5 Milimeter

"Dari hasil pengamatan gambar senjata yang dipergunakan pelaku jenis pistol Airgun BB bullet call 4,5mm," kata Argo dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (1/4).

Anies Isolasi Mandiri di Bangunan Berusia 114 Tahun
Indonesia
Anies Isolasi Mandiri di Bangunan Berusia 114 Tahun

Anies menjalani isolasi mandiri pada salah satu kamar di rumah dinas yang memiliki jendela menghadap langsung ke Taman Suropati

Mulai September, Bandara YIA Kembali Buka Penerbangan Internasional
Indonesia
Mulai September, Bandara YIA Kembali Buka Penerbangan Internasional

Ia menyarankan ekspatriat yang akan kembali ke negaranya dapat terbang melalui bandara lain seperti Jakarta, Bali, dan Makassar.

MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos
Indonesia
MAKI Ancam Gugat KPK Jika Tak Berani Usut Tuntas Kasus Bansos

"Kami telah mempersiapkan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tidak mendalami informasi dari Tempo. Sekecil apapun informasi Tempo maka KPK wajib mendalaminya," kata Boyamin

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah
Indonesia
Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

“Sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah,” kata Karyono