Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Pengeluaran Bulanan Hingga Rp 74 Juta Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar suami Pinangki Sirna Malasari, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf terkait pengeluaran sang istri yang mencapai Rp74 juta per bulan.

Hal ini diketahui dari catatan Pinangki yang tersimpan di dalam laptop MacBook-nya. Dalam MacBook tersebut terdapat catatan pengeluaran bulan Juli 2020 hingga Rp74 juta.

"Juli pengeluaran Rp74 juta, bagaimana bisa menutupi uang pengeluaran gitu, Anda nggak tanya?" tanya Jakaa KMS Roni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (15/11).

Baca Juga

Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Penghasilannya

Yogi mengungkapkan bahwa semua pengeluaran keuangan diatur oleh Pinangki. Menurut Yogi, pengeluaran istrinya sejak awal sudah besar, karena mempunyai harta bawaan dari mendiang suaminya, Djoko Budiharjo yang merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

"Kembali lagi kalau di framing per bulan akan seperti itu. Kalau framing dari awal, Pinangki sejak awal sudah gitu, dari awal kenal sudah tinggal di Darmawangsa Essence, kalau lihat di Juli saya paham, tapi kalau dilihat ke belakang ya begitu gitu aja," ungkap Yogi.

Jaksa Roni kemudian mencecar Yogi apakah mengetahui penghasilan Pinangki, karena pengeluarannya perbulan hingga puluhan juta. Namun, dia mengaku terdapat pemisahan harta antara dirinya dengan istrinya tersebut.

"Enggak tanya peninggalan apa sampai pengeluarannya Rp 70 juta per bulan?," tanya Jaksa Roni.

"Jumlah pasti saya tidak tahu, makanya itu alasan Pinangki masukan pemisahan harta kekayaan," ujar Yogi.

Pertanyaan JPU ke saksi Yogi Yusuf yang merupakan suami Pinangki untuk menguatkan dakwaan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa mendakwa, Pinangki melakukan pencucian uang gratifikasi yang diterima dari Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

Anita Kolopaking Murung Dapat 'Legal Fee' USD50 dari Pinangki, Suami: Moody Gitu

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies Minta Warga Nikmati Banjir, PSI: Hati Rakyat Sakit
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Warga Nikmati Banjir, PSI: Hati Rakyat Sakit

Rian menegaskan para korban banjir itu sangat menderita

Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719
Indonesia
Rekor, Penambahan Kasus COVID-19 Capai 2.719

Sebanyak 2.719 kasus baru ini merupakan rekor penambahan harian selama pandemi COVId-19 melanda Indonesia.

Begini Antisipasi Kemenkes Bila Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Begini Antisipasi Kemenkes Bila Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19

Sebab, kasus COVID-19 di Indonesia masih menunjukkan tren meningkat

KPK Tetap Kasasi Putusan PT DKI Meski Romahurmuziy Sudah Bebas dari Bui
Indonesia
KPK Tetap Kasasi Putusan PT DKI Meski Romahurmuziy Sudah Bebas dari Bui

KPK telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung sejak 27 April 2020 lalu

Makin Meluas, Bentrokan Massa Demo Omnibus Law Terjadi di Semanggi dan Taman Sari
Indonesia
Makin Meluas, Bentrokan Massa Demo Omnibus Law Terjadi di Semanggi dan Taman Sari

Massa aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta masih belum membubarkan diri.

Rapat Bersama Komisi VI, Kepala Gugus Tugas Ungkap Strategi Baru Penanganan COVID-19
Indonesia
Rapat Bersama Komisi VI, Kepala Gugus Tugas Ungkap Strategi Baru Penanganan COVID-19

Doni Monardo yang juga Kepala BNPB itu menginginkan agar keseimbangan antara medis dan psikologis dapat berjalan beriringan.

Pemerintah Terlambat Informasikan Evakuasi WNI, Mahfud: Supaya Anda Maklumi
Indonesia
Pemerintah Terlambat Informasikan Evakuasi WNI, Mahfud: Supaya Anda Maklumi

Pemerintah pusat belum sempat melakukan sosialisasi

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji
Indonesia
Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

Tim kuasa hukum Pinangki Sirna Malasari mengungkapkan kliennya memiliki penghasilan lain di luar gaji dari Kejaksaan Agung.

  Sri Sultan Perintahkan Banbinkamtibmas Mendata Para Pemudik
Indonesia
Sri Sultan Perintahkan Banbinkamtibmas Mendata Para Pemudik

"Kami sudah minta babinsa dan pak RT mendata warga yang kembali ke Yogyakarta. Agar mudah kita pantau," tegas Sri Sultan

Perintah Mahfud MD: Tangkap Hidup-hidup Djoko 'Joker' Tjandra
Indonesia
Perintah Mahfud MD: Tangkap Hidup-hidup Djoko 'Joker' Tjandra

"Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini