Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Pengeluaran Bulanan Hingga Rp 74 Juta Pinangki Sirna Malasari saat sidang perdana di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (23/9) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar suami Pinangki Sirna Malasari, AKBP Napitupulu Yogi Yusuf terkait pengeluaran sang istri yang mencapai Rp74 juta per bulan.

Hal ini diketahui dari catatan Pinangki yang tersimpan di dalam laptop MacBook-nya. Dalam MacBook tersebut terdapat catatan pengeluaran bulan Juli 2020 hingga Rp74 juta.

"Juli pengeluaran Rp74 juta, bagaimana bisa menutupi uang pengeluaran gitu, Anda nggak tanya?" tanya Jakaa KMS Roni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (15/11).

Baca Juga

Jaksa Cecar Suami Pinangki Soal Penghasilannya

Yogi mengungkapkan bahwa semua pengeluaran keuangan diatur oleh Pinangki. Menurut Yogi, pengeluaran istrinya sejak awal sudah besar, karena mempunyai harta bawaan dari mendiang suaminya, Djoko Budiharjo yang merupakan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

"Kembali lagi kalau di framing per bulan akan seperti itu. Kalau framing dari awal, Pinangki sejak awal sudah gitu, dari awal kenal sudah tinggal di Darmawangsa Essence, kalau lihat di Juli saya paham, tapi kalau dilihat ke belakang ya begitu gitu aja," ungkap Yogi.

Jaksa Roni kemudian mencecar Yogi apakah mengetahui penghasilan Pinangki, karena pengeluarannya perbulan hingga puluhan juta. Namun, dia mengaku terdapat pemisahan harta antara dirinya dengan istrinya tersebut.

"Enggak tanya peninggalan apa sampai pengeluarannya Rp 70 juta per bulan?," tanya Jaksa Roni.

"Jumlah pasti saya tidak tahu, makanya itu alasan Pinangki masukan pemisahan harta kekayaan," ujar Yogi.

Pertanyaan JPU ke saksi Yogi Yusuf yang merupakan suami Pinangki untuk menguatkan dakwaan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa mendakwa, Pinangki melakukan pencucian uang gratifikasi yang diterima dari Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Baca Juga

Anita Kolopaking Murung Dapat 'Legal Fee' USD50 dari Pinangki, Suami: Moody Gitu

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi
Indonesia
Komentari Manuver Moeldoko Duduki Kursi Ketum Demokrat, SBY Singgung Nama Jokowi

SBY meminta seluruh kader bersabar dan berikhtiar mendapatkan keadilan terkait KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri Siang Ini
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna Penetapan Komjen Listyo Jadi Kapolri Siang Ini

DPR akan menggelar rapat paripurna tentang hasil fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Gagal SBMPTN Bisa Diterima Asalkan Bayar Rp18 Juta, Ini Kata Rektor UNS
Indonesia
Gagal SBMPTN Bisa Diterima Asalkan Bayar Rp18 Juta, Ini Kata Rektor UNS

Rektor UNS Jamal Wiwoho angkat bicara dengan menegaskan surat penawaran tersebut tidak benar.

Kebijakan Impor Beras di Tengah Panen Raya Dinilai Tidak Tepat
Indonesia
Kebijakan Impor Beras di Tengah Panen Raya Dinilai Tidak Tepat

Sebaiknya pemerintah membantu petani untuk memperluas kapasitas penyerapan padi

Menag Yaqut Desak Polisi Ungkap Kasus Bom Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Menag Yaqut Desak Polisi Ungkap Kasus Bom Gereja Katedral Makassar

Menag berharap kepolisian bisa segera mengungkap latar belakang aksi kekerasan yang dilakukan di tempat ibadah ini.

Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi
Indonesia
Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi

Ahmad Riza Patria membeberkan penyebab kasus COVID-19 di ibu kota masih tinggi walaupun sudah diberlakukan PSBB ketat.

Enam Pesawat Tempur F-16 Milik AS Terbang di Langit Pekanbaru
Indonesia
Enam Pesawat Tempur F-16 Milik AS Terbang di Langit Pekanbaru

Enam unit pesawat tempur F-16 milik Amerika Serikat yang penerbangnya berasal dari United States Air Force (USAF) dijadwalkan pada Senin latihan bersama TNI Angkatan Udara.

KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi
Indonesia
KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011-2016. Yakni, Nurhadi Abdurrachman; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Marinir Bubarkan Massa Aksi Remaja
Foto
Marinir Bubarkan Massa Aksi Remaja

Sejumlah personil Marinir TNI AL memadamkan api saat membubarkan massa aksi remaja yang telah usai menggelar unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI di jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 20/10/2020. Pada pukul 17:47 WIB sejumlah personil Marinir TNI AL keluar barikade dan membujuk massa aksi untuk bubar dan pulang kerumah. Massa aksi dikawal personil Marinir hingga jalan M.H Thamrin, Jakarta. Merahputih.com/Rizki Fitrianto

Sektor Perikanan Bantalan Resesi Ekonomi Indonesia
Indonesia
Sektor Perikanan Bantalan Resesi Ekonomi Indonesia

Sektor perikanan diyakini menjadi bantalan terhadap potensi resesi ekonomi yang diperkirakan melanda Indonesia