Jaksa Cecar Pejabat Kemensos Soal Perintah Hapus Dokumen Bansos Suasana sidang saat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan kesaksian melalui "video conference" di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) reguler pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Victorious Saut Hamonangan Siahaan, soal perintah menghapus dokumen.

Jaksa mencecar Victor dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

"Saudara Saksi, terkait dengan adanya upaya Saksi untuk memerintahkan beberapa pihak untuk menghilangkan catatan atau data, apakah Saudara Saksi tahu dengan isi data itu?" tanya jaksa Nur Azis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/3).

Baca Juga:

Kasus Bansos COVID-19, KPK Geledah Rumah Eks Kadis Sosial Bandung Barat

Victor berdalih tidak menyuruh secara langsung Yahya, salah seorang staf di Kemensos, untuk menghapus data atau dokumen. Jaksa tak percaya dalih Victor. Jaksa kembali mencecar Victor soal data yang diminta untuk dihapus.

"Data itu apa isinya? Kok sampai Saudara Saksi suruh staf Saudara untuk menghapus?" tanya jaksa ke Victor.

"Bukan, kemungkinan, saya anggap staf saya pernah disuruh atau diperintahkan Joko untuk menghapus dokumen kontrak," kata Victor.

Eko Budi Santoso selaku mantan ajudan Juliari Peter Batubara menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Eko Budi Santoso selaku mantan ajudan Juliari Peter Batubara menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Jaksa kemudian mengonfirmasi soal tujuan Victor memerintahkan staf di Kemensos menghapus data atau dokumen.

Victor akhirnya mengakui memerintahkan staf di Kemensos, Yahya untuk menghapus dokumen. Ia berdalih karena kasihan dengan Yahya.

"Karena, satu, dia itu staf. Kedua, honorer Pak, bukan PNS. Jadi saya hanya kasihan melihat dia, bila dia dilibatkan dalam hal ini (kasus suap Bansos COVID-19)," ungkap Victor.

Baca Juga:

PT Sritex Terpilih Jadi Vendor Goodie Bag Bansos Berkat Arahan Pejabat Kemensos

Dalam perkara ini, Harry dan Ardian didakwa menyuap eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan dua Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Harry didakwa memberi suap sebesar Rp1,28 miliar. Sedangkan Ardian didakwa memberi uang sejumlah Rp1,95 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan terkait penunjukkan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos COVID-19 pada Kemensos tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

Bansos Bagi Lansia, Anak dan Disabilitas Jakarta Cair 16 Maret

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Inggris Siagakan 1000 Tentara Hadapi Krisis Ukraina Rusia
Dunia
Inggris Siagakan 1000 Tentara Hadapi Krisis Ukraina Rusia

Serangan militer lebih lanjut ke Ukraina oleh Rusia kemungkinan akan menyebabkan pengungsian orang secara besar-besaran di perbatasan Eropa

Dua Wilayah DKI Ini Diperkirakan Hujan Disertai Petir Pada Sore Hari
Indonesia
Dua Wilayah DKI Ini Diperkirakan Hujan Disertai Petir Pada Sore Hari

Pada saat bersamaan, di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, diprakiarakan mengalami cuaca berawan

Bertemu Dubes Rusia, Pimpinan DPR Dorong Tercipta Damai di Ukraina
Indonesia
Bertemu Dubes Rusia, Pimpinan DPR Dorong Tercipta Damai di Ukraina

“Tentu kita berharap segera tercipta suasana damai di Ukraina yang kita sangat khawatir Ukraina ini bisa menjadi pemicu perang global. Supaya tidak jadi pemicu kita berharap banyak pada rusia untuk mempercepat keadaan ini sehingga jadi lebih damai,” ujarnya.

Ketua DPRD DKI: Commitment Fee Formula E Dibayar Sebelum APBD Disahkan
Indonesia
Ketua DPRD DKI: Commitment Fee Formula E Dibayar Sebelum APBD Disahkan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi rampung menjalani pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi pada ajang balap mobil listrik alias Formula E.

Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri
Indonesia
Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah menteri yang tidak berhasil menangani COVID-19.

[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: MPR Setujui Jabatan Jokowi 3 Periode

Orang yang ada di dalam video tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPP Partai NasDem Zulfan Lindan.

Polisi Se-Bogor Raya Beberkan Strategi Antisipasi Kenaikan Mobilitas saat Nataru
Indonesia
Polisi Se-Bogor Raya Beberkan Strategi Antisipasi Kenaikan Mobilitas saat Nataru

Lima Polres Bogor Raya merekomendasikan tiga poin dalam pertemuan rapat koordinasi menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

 Pegiat Lingkungan Penjaga Karst Citatah Raih Kalpataru dari KLHK
Indonesia
Pegiat Lingkungan Penjaga Karst Citatah Raih Kalpataru dari KLHK

Para peraih Kalpataru ini nantinya dapat menjadi agen perubahan dan memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kolaborasi dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan.

[Hoaks atau Fakta]: Campuran Garam dan Madu Ampuh Obati COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Campuran Garam dan Madu Ampuh Obati COVID-19

Campuran tersebut berpotensi meningkatkan asam lambung dan menyebabkan maag. Narasi dengan topik serupa sudah pernah beredar pada Desember 2020 dan Juli 2021 yang lalu.

Komnas HAM Didesak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Indonesia
Komnas HAM Didesak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir menyampaikan surat terbuka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.