Jaksa Agung Turun Tangan, JPU Novel Baswedan Bakal Kena Evaluasi? Jaksa Agung, ST Burhanuddin (Antaranews)

Merahputih.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin berjanji akan mengevaluasi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada tersangka kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

"Akan saya minta evaluasi lagi. Kenapa? Karena Jaksa ini (seharusnya) menuntut berdasarkan adanya fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Kami nanti akan seimbangkan dengan putusan (hakim) Pengadilannya," ujar Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (29/6).

Baca Juga:

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi

Apabila nanti tuntutan Jaksa tak seimbang dengan putusan hakim di Pengadilan, Burhanuddin memastikan bahwa itu pasti ada 'sesuatu' di dalam penuntutan Jaksa dalam kasus Novel Baswedan tersebut.

Ia juga memastikan bahwa akan ada evaluasi pada Jaksa yang melakukan penuntutan 1 tahun penjara kepada tersangka yang mengakibatkan luka fatal pada mata Penyidik KPK tersebut.

"Tapi nanti kalau ada keseimbangan (balance), artinya pertimbangan jaksa ada dipakai dalam pertimbangan hakim," ungkap Burhanuddin.

novel baswedan
Penyidik KPK Novel Baswedan berbincang dengan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Sebelumnya, JPU Kejari Jakarta Utara dalam sidang pembacaan tuntutan pada 11 Juni 2020 lalu menuntut 1 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Tuntutan JPU karena menilai para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel dan hanya akan memberikan pelajaran kepada Novel dengan menyiramkan asam sulfat ke badan namun di luar dugaan mengenai mata Novel.

Namun, jaksa menilai keduanya terbukti melakukan dakwaan subsider pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Dua Oknum Polisi Penyerang Novel Dituntut Setahun, Penegakan Hukum Dinilai Karut-marut

Hal itu, sebagaimana dikutip Antara, diapresiasi oleh Pengacara Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, Eddy Purwatmo. Ia menilai tuntutan jaksa adalah pelajaran bagi masyarakat bahwa ada apresiasi berupa berat atau ringannya hukuman yang diberikan bila seseorang telah mengakui dan menyerahkan diri.

"Bila terdakwa dituntut lebih berat maka tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat luas bahwa bagi pelaku yang jujur dan mau menyerahkan diri sudah sepatutnya diberikan penghargaan dengan tuntutan yang rendah dari penuntut umum," kata Pengacara tersangka penyiram air keras tersebut. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Banjarnegara Bantah Terima Rp 2,1 M, KPK: Kami Punya Bukti Kuat
Indonesia
Bupati Banjarnegara Bantah Terima Rp 2,1 M, KPK: Kami Punya Bukti Kuat

KPK menegaskan memiliki bukti kuat terkait korupsi yang dilakukan Budhi.

KPK Tetapkan Bupati Bintan Tersangka Korupsi Cukai
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bintan Tersangka Korupsi Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI
Indonesia
Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI

Ini koheren dengan aksi terorisme yang akhir-akhir diduga di dalamnya ada anggota FPI

Kidsloop Gandeng Rumah Kisah Hadirkan Pendidikan Interaktif Bagi Anak-anak
Indonesia
Kidsloop Gandeng Rumah Kisah Hadirkan Pendidikan Interaktif Bagi Anak-anak

Model pembelajaran online itu pun diyakinkannya harus disempurnakan lewat beragam metode, khususnya bagi anak usia dini hingga tingkat sekolah dasar. Salah satunya lewat produk animasi yang dihadirkan oleh Rumah Kisah, Kreator animasi muslim.

Pemerintah Diminta Dengar Ahli Kesehatan dan Epidemiolog Terkait Kelanjutan PPKM Level 4
Indonesia
Pemerintah Diminta Dengar Ahli Kesehatan dan Epidemiolog Terkait Kelanjutan PPKM Level 4

"PPP berharap agar pemerintah mendengarkan para ahli kesehatan masyarakat dan epidemiolog," kata Wakil Ketua PPP, Arsul Sani

Agar Ekonomi Pulih, Warga Bandung Diharap Taat Protokol Kesehatan
Indonesia
Agar Ekonomi Pulih, Warga Bandung Diharap Taat Protokol Kesehatan

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor pajak diperkirakan turun karena terdampak PPKM Darurat dan PPKM Level 4.

Tidak Usah Datang ke Lokasi Pemotongan Hewan Kurban Ya! Serahkan ke Panitia
Indonesia
Tidak Usah Datang ke Lokasi Pemotongan Hewan Kurban Ya! Serahkan ke Panitia

Anies menyarankan kepada panitia kurban untuk langsung memberikan daging kurban ke rumah penerima.

Presiden Kunjungi Sulawesi Selatan Tinjau Vaksinasi dan Resmikan Bendungan
Indonesia
Presiden Kunjungi Sulawesi Selatan Tinjau Vaksinasi dan Resmikan Bendungan

Pemerintah menargetkan peningkatan laju vaksinasi COVID-19 hingga cakupan 2,5 juta penyuntikan per hari pada September 2021.

Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II
Indonesia
Kejaksaan Agung Periksa Dirut Pelindo II

"Ada dua saksi yang diperiksa, AS dan YI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak

Tiga Juta Masker Dikirim untuk Masyarakat yang Akan Menyaksikan Langsung PON Papua XX
Indonesia
Tiga Juta Masker Dikirim untuk Masyarakat yang Akan Menyaksikan Langsung PON Papua XX

Hingga hari ini, Rabu (22/9), sebagian bantuan logistik telah tiba di Papua