Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Twitter/@DPR_RI

Merahputih.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah inisiatif dan usulan Badan Legislasi DPR.

Namun ada beberapa kalangan yang masih menyebutkan jika RUU ini adalah inisiatif dari Kejaksaan. Hal itu menurut dia sangat tidak tepat.

"Dengan adanya RUU tentang Perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang telah diusulkan oleh DPR ini, dapat kita maknai jika Lembaga Legislatif memandang perlu segera adanya perbaikan kualitas sistem hukum yang lebih baik di Indonesia yang lebih modern dan lebih dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat,” ujar Burhanuddin, Selasa (27/10).

Baca Juga:

Badai PHK dan Polemik Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan yakni dinamika yang berkembang di masyarakat dan kebutuhan hukum di masyarakat, adanya beberapa judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Kejaksaan dan perkembangan hukum dalam hukum nasional, hukum internasional dan doktrin terbaru.

Kemudian penerapan asas-asas hukum dan filosofis hukum, konvensi yang berlaku dan diakui secara universal dan perkembangan teknologi dan informasi.

Jaksa Agung mengatakan RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan tidak menambah wewenang maupun mengambil kewenangan instansi lain.

"RUU Perubahan ini hanya mengkompilasi ketentuan hukum dan asas-asas hukum yang sudah ada dan memberikan nomenklatur yang bukan hanya nasional namun ekskalasi internasional," tuturnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin ancam tindak tegas para pelanggar PSBB
Jaksa Agung ST Burhanuddin ancam tindak tegas para pelanggar PSBB (Foto: antaranews)

RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan ini, dikatakannya akan lebih menciptakan check and balance dalam sistem peradilan pidana.

"Penyidik dan penuntut umum adalah satu kesatuan nafas dalam proses penuntutan yang tidak dapat dipisahkan. Penyidikan dan penuntutan bukanlah suatu proses check and balance. Hal ini dikarenakan segala hasil pekerjaan dari penyidik, baik buruknya, benar salahnya, bahkan jujur bohongnya pekerjaan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, seluruhnya akan menjadi tanggung jawab penuh dari jaksa penuntut umum di persidangan untuk mempertahankan segala jenis pekerjaan penyidik," katanya.

Baca Juga:

Eks Bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar Divonis 8 Tahun Penjara

RUU Kejaksaan ini, sebagaimana dikutip Antara, adalah sebuah momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan keadilan dan kebenaran yang dilandasi kearifan dalam mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KKB Tembak 3 Anggota Polri di Kabupaten Puncak, 1 Gugur
Indonesia
KKB Tembak 3 Anggota Polri di Kabupaten Puncak, 1 Gugur

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menembak dua anggota Polri di Kampung Makki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua.

KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa
Indonesia
KPK Didesak Usut Dugaan Penyaluran Bansos untuk Kampanye di Sumbawa

"Bisa saja KPK memprosesnya sebagai dugaan korupsi. Tergantung KPK mau atau tidak," terang Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar
Indonesia
ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar

Dampak dari kudeta di Myanmar adalah ujian terbesar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang baru berlangsung.

Oknum Jenderal di Interpol Indonesia Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Oknum Jenderal di Interpol Indonesia Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

"Kita akan proses secara transparan. Jadi tidak pandang bulu, semua kita proses," jelas Listyo

Pastikan Tak Ada Reshuffle, Jokowi Perintahkan Pembantunya Fokus Tangani COVID-19
Indonesia
Pastikan Tak Ada Reshuffle, Jokowi Perintahkan Pembantunya Fokus Tangani COVID-19

Presiden Joko Widodo selalu menekankan kecepatan dan inovasi kerja pemerintah dari pusat hingga daerah

Mengenal Lebih Dalam Uang Kertas Pecahan Rp 75.000
Indonesia
Mengenal Lebih Dalam Uang Kertas Pecahan Rp 75.000

UPK 75 Tahun RI juga sekaligus simbol kebangkitan dan optimisme dalam menghadapi tantangan termasuk dampak pandemi COVID-19

Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov
Indonesia
Pasar Jaya Klaim Barang Bansos Sesuai Permintaan Pemprov

Di setiap nilai bansos yang terkirim ada juga biaya distribusi, biaya tenaga kerja dan juga biaya perlengkapan kerja.

Saat Megawati Sebut Jakarta Amburadul
Indonesia
Saat Megawati Sebut Jakarta Amburadul

"Sekarang Jakarta ini jadi amburadul. Karena apa? Seharusnya jadi city of intellect bisa dilakukan. Tata kota, masterplan nya, siapa yang buat? Tentu akademisi, insinyur, dan sebagainya," ujarnya.

Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2
Indonesia
Revitalisasi TIM Masuki Tahap 2

Pengerjaan revitalisasi TIM sudah dimulai pada pertengahan 2019 yang terbagi menjadi dua tahap yaitu fase satu dan fase dua