Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Twitter/@DPR_RI

Merahputih.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah inisiatif dan usulan Badan Legislasi DPR.

Namun ada beberapa kalangan yang masih menyebutkan jika RUU ini adalah inisiatif dari Kejaksaan. Hal itu menurut dia sangat tidak tepat.

"Dengan adanya RUU tentang Perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang telah diusulkan oleh DPR ini, dapat kita maknai jika Lembaga Legislatif memandang perlu segera adanya perbaikan kualitas sistem hukum yang lebih baik di Indonesia yang lebih modern dan lebih dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat,” ujar Burhanuddin, Selasa (27/10).

Baca Juga:

Badai PHK dan Polemik Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan yakni dinamika yang berkembang di masyarakat dan kebutuhan hukum di masyarakat, adanya beberapa judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Kejaksaan dan perkembangan hukum dalam hukum nasional, hukum internasional dan doktrin terbaru.

Kemudian penerapan asas-asas hukum dan filosofis hukum, konvensi yang berlaku dan diakui secara universal dan perkembangan teknologi dan informasi.

Jaksa Agung mengatakan RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan tidak menambah wewenang maupun mengambil kewenangan instansi lain.

"RUU Perubahan ini hanya mengkompilasi ketentuan hukum dan asas-asas hukum yang sudah ada dan memberikan nomenklatur yang bukan hanya nasional namun ekskalasi internasional," tuturnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin ancam tindak tegas para pelanggar PSBB
Jaksa Agung ST Burhanuddin ancam tindak tegas para pelanggar PSBB (Foto: antaranews)

RUU tentang Perubahan UU Kejaksaan ini, dikatakannya akan lebih menciptakan check and balance dalam sistem peradilan pidana.

"Penyidik dan penuntut umum adalah satu kesatuan nafas dalam proses penuntutan yang tidak dapat dipisahkan. Penyidikan dan penuntutan bukanlah suatu proses check and balance. Hal ini dikarenakan segala hasil pekerjaan dari penyidik, baik buruknya, benar salahnya, bahkan jujur bohongnya pekerjaan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, seluruhnya akan menjadi tanggung jawab penuh dari jaksa penuntut umum di persidangan untuk mempertahankan segala jenis pekerjaan penyidik," katanya.

Baca Juga:

Eks Bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar Divonis 8 Tahun Penjara

RUU Kejaksaan ini, sebagaimana dikutip Antara, adalah sebuah momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan keadilan dan kebenaran yang dilandasi kearifan dalam mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerebek Lumpur, Wali Kota Jakpus Dibanjiri Keluhan Warga
Indonesia
Gerebek Lumpur, Wali Kota Jakpus Dibanjiri Keluhan Warga

Kegiatan kerja bakti Gerebek Lumpur kembali dilaksanakan di seluruh kecamatan di wilayah Jakarta Pusat.

Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan akan diberikan Presiden Joko Widodo pada 10 November 2020 di Istana Negara.

Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa
Indonesia
Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa

SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan) menjadi penghambat dalam kemajuan suatu bangsa

Gelar Rapat Paripurna, DPR Bakal Bahas 50 RUU Termasuk Omnibus Law
Indonesia
Gelar Rapat Paripurna, DPR Bakal Bahas 50 RUU Termasuk Omnibus Law

Rapat Paripurna DPR RI VIII masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020 digelar pada hari Rabu (22/16) pukul 13.00 WIB

Rekor Baru, RS Wisma Atlet Dua Hari Berturut Nihil Pasien ODP COVID-19
Indonesia
Rekor Baru, RS Wisma Atlet Dua Hari Berturut Nihil Pasien ODP COVID-19

Pasien berstatus positif COVID-19 yang dirawat inap berdasarkan hasil tes usap berjumlah 1.050 orang

Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan
Indonesia
Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan

Warga DKI Jakarta tetap ramai memadati Pasar Tanah Abang seminggu menjelang Lebaran.

Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS
Indonesia
Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

Kedua, mereka yang menjadi kombatan karena alasan pragmatis karena iming-iming gaji yang tinggi. Mereka tidak memiliki ideologi yang kuat.

Buntut Spanduk Pelarangan Bioskop, Ketua GOIB Ditetapkan Tersangka
Indonesia
Buntut Spanduk Pelarangan Bioskop, Ketua GOIB Ditetapkan Tersangka

Andy akhirnya ditetapkan jadi tersangka karena terbukti membuat dan merencana pemasangan spanduk itu.

Wartawan Merahputih.com Hilang saat Meliput Demo Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Wartawan Merahputih.com Hilang saat Meliput Demo Tolak UU Cipta Kerja

Jurnalis MERAHPUTIH.COM atas nama Ponco Sulaksono yang bertugas meliput aksi Demonstrasi Penolakan UU Omnibus Law di kawasan Monas Gambir Jakarta Pusat.

Kemendes PDT Atur Skema PKTD untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa Hadapi COVID-19
Indonesia
Kemendes PDT Atur Skema PKTD untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa Hadapi COVID-19

Langkah tersebut diambil pemerintah sebagai bentuk respons dan antisipasi terhadap kemunculan kasus COVID-19 di wilayah desa.