Jaksa Agung Tak Butuh Jaksa Pintar Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan tidak hanya butuh sosok jaksa pintar namun juga yang memiliki integritas tinggi.

"Dan untuk kesekian kalinya saya tegaskan, saya tidak butuh Jaksa pintar tapi tidak berintegritas, saya butuh Jaksa yang pintar dan berintegritas," ujar Burhanuddin di acara pelantikan anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgassus P3TPK) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara virtual di Jakarta, Jumat (13/11).

Baca Juga:

Langkah Jaksa Agung Banding Putusan PTUN Dinilai Khianati Agenda Reformasi

Pembentukan Satgassus P3TPK merupakan upaya konkrit Kejaksaan dalam meningkatkan intensitas percepatan, keakurasian penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Menurutnya, tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama yang harus diperangi secara bersama-sama sampai ke akar-akarnya.

"Saya berharap kepada Saudara-saudara para anggota Satgassus P3TPK yang merupakan orang-orang pilihan agar mampu menjawab segala tantangan, tuntutan dan harapan masyarakat untuk memenangi peperangan melawan korupsi yang menjadi musuh bersama bangsa ini," beber dia.

Burhanuddin menambahkan modus operandi tindak pidana korupsi semakin berkembang sehingga upaya pemberantasan korupsi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah.

"Dinamika perubahan modus operandi tindak pidana korupsi yang cenderung semakin kompleks, bahkan bertransformasi tidak lagi sekadar kejahatan kerah putih (white collar crime), namun saat ini telah berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporate crime) dan kejahatan politik (top hat crime) serta dapat melintasi batas-batas teritorial suatu negara (transnational crime)," jelas dia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. ANTARA FOTO

Jaksa Agung mencontohkan keberhasilan pengungkapan kasus korupsi Jiwasraya merupakan suatu bukti bahwa kerja keras Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi telah dapat memenuhi harapan publik.

Upaya untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pun telah membuahkan hasil dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Untuk itu, saya berharap kepada saudara-saudara yang baru dilantik tidak hanya mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi kinerja yang telah ada, namun juga mampu untuk melakukan terobosan dan inovasi baru dalam pelaksanaan tugas," katanya.

Baca Juga:

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi

Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan orientasi bagi calon anggota Satgassus P3TPK tahun 2020 yang diselenggarakan Kamis (12/11). Acara tersebut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan jajarannya serta 57 orang calon anggota Satgassus P3TPK di Aula Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Sementara Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan serta para Staf Ahli Jaksa Agung hadir secara virtual. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Minta Pemerintah Potong Gaji ASN
Indonesia
PSI Minta Pemerintah Potong Gaji ASN

Menurut Tsamara, rencana itu adalah ide yang bagus karena saat ini harus mencoba terus menyisir anggaran.

Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana
Indonesia
Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana

Polri menangani 28 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada Pilkada 2020

Pemerintah Segera Lacak Aset Hasil Tindak Pidana yang Disimpan di Swiss
Indonesia
Pemerintah Segera Lacak Aset Hasil Tindak Pidana yang Disimpan di Swiss

Ia menegaskan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss sebelum UU tentang MLA ini berlaku tetap bisa dilacak dan disita oleh Negara.

Koordinator MAKI Blak-blakan Soal Duit 100 Ribu Dollar Singapura Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
PDIP Akan Umumkan Dukungan Pilkada Gelombang Kedua dengan Protokol Kesehatan
Indonesia
PDIP Akan Umumkan Dukungan Pilkada Gelombang Kedua dengan Protokol Kesehatan

Seluruh protokol kepartaian akan tetap dijalankan saat pengumuman itu

Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Komisi III DPR menyadari dan memahami bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan prasyarat mutlak

Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan
Indonesia
Perusahaan Melawan Saat Penertiban Protokol Kesehatan, TNI-Polri Siap Diturunkan

Jika ditemukan kasus COVID-19 dalam satu perusahaan maka Pemprov DKI menutup total gedung tersebut

KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden
Indonesia
KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Jika tujuannya ingin mengadvokasi kepentingan bangsa demi perbaikan, maka tidak cukup hanya mengumpulkan tokoh-tokoh tua yang sudah tidak punya energi.

Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur
Indonesia
Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur

Pandemi COVID-19 kemungkinan besar belum mereda sampai dengan bulan Ramadan.

Pemerintah Wajib Pastikan Kesiapan Teknis dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Tapera
Indonesia
Pemerintah Wajib Pastikan Kesiapan Teknis dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Tapera

Program Tapera dijalankan sebagai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2011.