Jaksa Agung Minta Keadilan Restoratif Diterapkan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

Merahputih.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya untuk betul-betul menerapkan keadilan restoratif. Karena, kebijakan Kejagung berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut rawan disalahgunakan.

"Tolong jaga dan terapkan keadilan restoratif ini secara sungguh-sungguh sesuai dengan maksud dan tujuannya," kata Burhanuddin dikutip dalam keterangan pers pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakenis) Kejaksaan Bidang Pengawasan, Selasa (5/10).

Baca Juga:

Pengaruhi Kredibelitas, Mahfud MD Didesak Investigasi Perbedaan Data Jaksa Agung

Burhanuddin menjelaskan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan terobosan hukum Kejaksaan yang diakui dan banyak diapresiasi masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif ini adalah bukti kepekaan para jaksa yang terus berupaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan dari masyarakat kecil.

"Oleh karena itu, jangan cederai dan khianati kebijakan itu. Jangan coba-coba mengambil keuntungan finansial dari kebijakan keadilan restoratif," tegasnya.

Profil Jaksa Agung yang beredar lewat media sosial. (Foto: Tangkapan Layar)
Profil salah Jaksa Agung yang beredar lewat media sosial. (Foto: Tangkapan Layar)

Burhanuddin juga memastikan akan menindak tegas apabila ada pegawai Kejaksaan yang menyalahgunakan kebijakan keadilan restoratif ini untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.

"Saya juga minta selain Bidang Tindak Pidana Umum yang melakukan monitoring dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keadilan restoratif, Bidang Pengawasan juga mengambil peran aktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini," tegas Burhanuddin.

Profesor Ilmu Hukum Pidana itu mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo kepada jajarannya pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 lalu. Di mana Presiden telah menyampaikan jika kejaksaan adalah wajah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat dan internasional.

Baca Juga:

2 Informasi Pendidikan Beredar, Jaksa Agung Diminta Tetap Fokus Tegakkan Hukum

Setiap tingkah laku dan sepak terjang setiap personel kejaksaan dalam penegakan hukum, kata Burhanuddin, menjadi tolak ukur wajah negara dalam mewujudkan supremasi hukum di mata dunia.

"Kepercayaan yang diberikan Presiden kepada Adhyaksa ini, harus kita pertahankan dan jawab dengan integritas. Oleh karena itu, penguatan terhadap pengawasan dan penegakan disiplin internal dalam tubuh kejaksaan adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi," beber Guru Besar tidak tetap Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Kali Terinfeksi COVID-19 , Gibran Jalankan Pantangan Minum Es
Indonesia
Dua Kali Terinfeksi COVID-19 , Gibran Jalankan Pantangan Minum Es

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pernah terpapar COVID-19 sebanyak dua kali.

MA Tolak Kasasi Jaksa, 2 Polisi Terdakwa Kasus KM 50 Tetap Bebas
Indonesia
MA Tolak Kasasi Jaksa, 2 Polisi Terdakwa Kasus KM 50 Tetap Bebas

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di KM 50 tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Link Penerima BLT UMKM Bulan Januari 2022 Sebesar Rp 1,2 Juta

Akun Facebook dengan nama pengguna “Ari Ramadhan” mengunggah sebuah tautan untuk memeriksa nama-nama penerima BLT UMKM bulan Januari 2022.

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara
Indonesia
KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara

Abdul Wahid ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2021.

Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara
Olahraga
Jokowi akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN Nusantara

Kepala Negara menyampaikan rencana membangun training camp atau pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mendag: Tidak Ada Satu Pun Kios Didatangi Jual Sesuai HET
Indonesia
Mendag: Tidak Ada Satu Pun Kios Didatangi Jual Sesuai HET

Mustinya suppliernya menetapkan harga diharga Rp 10.500 dan harusnya dijual di pasar tidak boleh lebih dari Rp 11.500 curah.

Pemerintah Didesak Siapkan Sistem Keuangan Mikro Atur Transaksi Pinjol
Indonesia
Pemerintah Didesak Siapkan Sistem Keuangan Mikro Atur Transaksi Pinjol

Dengan interest yang tinggi dan pola teror penagihan utang yang bahkan bisa menyebabkan peminjam bunuh diri

Jurnalis Karawang Disiksa Oknum Pejabat Hingga Dipaksa Minum Air Seni
Indonesia
Jurnalis Karawang Disiksa Oknum Pejabat Hingga Dipaksa Minum Air Seni

Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa dua orang wartawan, Gusti Gumilar dan Zaenal Mustofa di Karawang, Jawa Barat.

Cegah Korupsi, KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas
Indonesia
Cegah Korupsi, KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas

Firli Bahuri mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertanian untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Tanpa Tes

Postingan tersebut menginformasikan ada pengakatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes. Postingan tersebut juga mencatut Satya Pratama.