Jaksa Agung dan Menkumham Diminta Tiru Kapolri Sikat Anak Buah yang 'Bermain' di Kasus Djoko Tjandra Sekjen PPP Arsul Sani (MP/Fadhli)

Merahputih.com - Dugaan keterlibatan oknum jaksa dalam kasus buronan cessie Bank Bali DjokoTjandra tengah menjadi sorotan publik.

Hal ini lantaran sebelumnya ada 3 jenderal di institusi kepolisian yang dicopot lantaran terbukti bersekongkol dalam upaya melarikan Djoko Tjandra hingga keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini.

Apabila nantinya memang ada oknum jaksa yang nantinya terbukti terlibat dalam kasus ini, maka tentu dunia hukum di tanah air akan sangat tercoreng lantaran dua institusi penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan telah terbukti terlibat dalam kasus ini.

Baca Juga

Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan, dirinya mengapresiasi langkah Kapolri yang telah mencopot 3 orang di institusi Polri lantaran terbukti terlibat dalam kasus Djoko Tjandra ini. Arsul juga menghimbau, agar Jaksa Agung dan Menkumham mengikuti langkah Kapolri tersebut.

“Yang jelas kita apresiasi dulu langkah pimpinan Polri, nah kita berharap apa yang dilakukan oleh pimpinan Polri itu diikuti juga oleh Jakgung dan jajaran pimpinan Kejakgung serta juga oleh Menkumham dan Dirjen Imigrasi karena ini terkait di sana,” kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/7).

Menurut Arsul, apabila ketiga lembaga hukum tersebut melakukan penyelidikan internal terhadap institusinya masing-masing maka ketiga institusi tersebut dapat menyampaikan hasil penyelidikan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan yang rencananya akan digelar pekan ini kepada masyarakat.

“Saya kira kalau 3 lembaga hukum terkait hal itu melakukan penyelidikan internalnya, dan kita akan mengadakan RDP Gabungan, artinya masing-masing dapat menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan,” tutur Sekjen PPP ini.

Hal ini menjadi kasus yang sangat memalukan dunia penegakkan hukum Indonesia. “Masa seolah-olah jajaran penegak hukum yang sangat banyak orangnya kemudian bisa diperdaya oleh seorang yang berstatus sebagai buronan,” jelas dia.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani. (Antaranews)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani. (Antaranews)

Arsul mengungkapkan, soal rencana RDP Gabungan dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham memang tadinya direncanakan pada Selasa besok (21/7), atau setidaknya dalam minggu ini.

“Tetapi kan memang di dalam aturan MD3 kalau memang DPR mengadakan kegiatan rapat di gedung DPR pada masa reses itu harus diizinkan oleh pimpinan DPR RI,” jelas Wakil Ketua MPR RI itu.

Arsul mengatakan, para pimpinan Komisi III DPR sudah mengajukan permohonan izin itu, tetapi memang faktanya sampai saat ini belum diizinkan.

“Tentu Pak Aziz (Syamsuddin) memiliki alasan juga bahwa reses ini memang dimaksudkan untuk kegiatan di Dapil, meskipun di masa reses kemarin Komisi II DPR RI melakukan rapat-rapat Terkait dengan Pilkada,” terang dia.

Apakah RDP-nya dilakukan di masa reses atau nanti setelah reses itu bukan hal yang besar karena tidak berarti kalau tanpa RDP segera. Fungsi pengawasan DPR dalam hal ini Komisi III akan hilang.

“Kami tetap berkomunikasi secara informal tentunya dengan pimpinan Polri, Jakgung, dan Menkumham dan jajaran Dirjennya, itu kami terus lakukan. Hanya kemudian mempertemukan mereka bertiga itu kan hal yang memang kita pandang penting,” ujarnya.

Arsul berpendapat, ada baiknya RDP Gabungan tetap dilakukan pada masa reses, karena faktanya sekarang kasus itu direspon dengan cukup baik oleh pimpinan Polri dengan tindakan-tindakan penyelidikan.

“Ada baiknya juga kita berikan waktu kepada pimpinan Polri untuk menyelesaikan proses-proses penyelidikan internalnya termasuk proses etiknya juga, setelah itu baru disampaikan di RDP Gabungan dengan Komisi III,” tegasnya.

Baca Juga

Berburu Buron Kakap Indonesia

Arsul menambahkan, memang sebagian besar anggota Komisi III DPR RI menginginkan RDP Gabungan dilakukan di masa reses ini.

“Nah ini yang saya kira nanti bisa dimusyawarahkan nanti dengan para pimpinan DPR RI. Karena ini kan masih ada perbedaan sisi pandang terkait dengan UU MD3 ini,” pungkas legislator asal Dapil Jateng 10 ini. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH