Jaksa Agung Bicara Soal Hukuman Mati bagi Koruptor, Minta Akademisi Bikin Kajian Tangkapan layar Jaksa Agung ST Burhanuddin saat memaparkan terkait pidana ancaman hukuman mati bagi koruptor di Jakarta, Kamis (18/11/2021). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia. Namun demikian, korupsi tetap terjadi di mana-mana. Penangkapan terkait kejahatan itu tak pernah ada habisnya.

Hukuman mati bagi koruptor bagi sebagian orang dapat diterapkan untuk memberikan efek jera. Sehingga korupsi tak merajalela bahkan menjadi "budaya".

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, gagasan untuk menghukum mati koruptor adalah bentuk manifestasi kegalauan pemberantasan korupsi.

"Mengapa ribuan perkara sudah diungkap dan ribuan pelaku korupsi telah dipidana, tetapi justru kualitas dan tingkat kerugian negara justru semakin meningkat," kata Burhanuddin, dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, secara daring, Kamis (18/11).

Baca Juga:

Pimpinan KPK Sebut 86 Persen Koruptor Alumni Perguruan Tinggi

Burhanuddin menyebutkan, penerapan hukuman mati bagi para koruptor perlu dikaji lebih dalam untuk memberikan efek jera.

Selama ini kejaksaan telah melakukan beragam upaya penegakan hukum, misalnya menjatuhkan tuntutan yang berat sesuai tingkat kejahatan, mengubah pola pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset, serta memiskinkan koruptor.

"Satu hal yang harus direnungkan bersama, ternyata efek jera hanya mengena para terpidana untuk tidak mengulangi kejahatan. Efek jera ini belum sampai ke masyarakat, karena koruptor silih berganti, dan tumbuh di mana-mana," kata Burhanuddin, dikutip Antara.

Menurut Burhanuddin yang mendapat gelar profesor dari Universitas Soedirman tersebut, tujuan dari efek jera adalah agar para pelaku tindak pidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya, hal itu terbukti cukup berhasil dengan sedikitnya koruptor mengulangi perbuatan korupsinya.

Baca Juga:

Bongkar Korupsi Kelas Kakap, Jaksa Agung Diminta Waspadai Serangan Balik Koruptor

Akan tetapi, keberhasilan efek jera bagi koruptor tidak berdampak bagi masyarakat. Hal ini terbukti fenomena korupsi di Indonesia saat ini justru semakin menggurita, akut, dan sistemik, serta pandemi hukum yang telah masuk di setiap lapisan masyarakat.

"Ancaman penjeraan terberat dari perbuatan korupsi adalah hukuman mati. Ke depan perlu melakukan terobosan pemidanaan ini sebagai tonggak pemberantasan korupsi dan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat untuk jangan sekali-kali melakukan perbuatan korupsi," kata Burhanuddin.

Ia menambahkan, pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma-norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

"Perlu dipikirkan efek jera yang bagaimana yang dapat menjadi "warning" bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan korupsi," terangnya.

Burhanuddin menambahkan, satu insturmen yang patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pidana mati yang merupakan jenis pemidanaan terberat.

"Saya menaruh harapan khususnya bagi para civitas akademika untuk dapat ikut andil memberikan kajian sumbangsih, saran, solusi ke aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan hukuman mati bagi koruptor," kata Burhanuddin.

"Saya yakin pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia akan semakin baik, tegas, dan terukur. Tentunya harapan bagi kita semua, Indonesia akan bebas dari pandemi hukum yang bernama korupsi ini," terangnya. (*)

Baca Juga:

Wacanakan Hukum Mati Koruptor, Jaksa Agung Dinilai Alihkan Isu Ganda Riwayat Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner
Indonesia
Pedagang di Yogyakarta Wajib Cantumkan Harga Menu Kuliner

Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan menutup sementara tiga warung pecel lele di Jalan Perwakilan

Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan
Indonesia
Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan, Komjen Listyo Bakal Dicecar Sejumlah Pertanyaan

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (20/1) ini.

Komnas HAM: Perdamaian di Papua Tantangan Terbesar Pemerintah Jokowi
Indonesia
Komnas HAM: Perdamaian di Papua Tantangan Terbesar Pemerintah Jokowi

Komitmen lisan Presiden (Joko Widodo) untuk lebih memberikan perhatian pada HAM, dalam 2021 ini belum mendapat dukungan nyata dari bawahanya.

Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter
Indonesia
Keluarga Korban Minta KRI Nanggala 402 Diangkat dari Kedalaman 838 Meter

TNI Angkatan Laut berencana untuk mengangkat KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan laut utara Bali.

Terminal Baru Bandara Timika Tampung 4.000 Penumpang
Indonesia
Terminal Baru Bandara Timika Tampung 4.000 Penumpang

Gedung terminal baru Bandara Mozes Kilangin Timika, Papua mampu menampung hingga 4.000 orang penumpang per hari.

APBD DKI 2020 Alami Defisit, DPRD: Wajar Kondisi COVID-19
Indonesia
APBD DKI 2020 Alami Defisit, DPRD: Wajar Kondisi COVID-19

Pemprov DKI Jakarta mengalami defisit anggaran APBD 2020 akibat COVID-19.

Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Paling Banyak Motor Knalpot Bising
Indonesia
Pelanggaran Lalu Lintas di Jakarta Paling Banyak Motor Knalpot Bising

Tingginya angka pelanggaran lalin ini terlihat dari Operasi Zebra Jaya 2021 yang digelar sejak 15 November sampai 28 November 2021.

Kemenkeu Dorong Percepatan Penyaluran Kredit
Indonesia
Kemenkeu Dorong Percepatan Penyaluran Kredit

Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga menjadi 3,5 persen, terendah sepanjang sejarah Indonesia, namun belum mampu untuk mendorong pertumbuhan kredit.

Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja
Indonesia
Kemnaker Cairkan BSU ke 947.499 Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memproses pencairan dana bantuan subsidi upah (BSU) tahap I untuk 947.499 pekerja senilai Rp 947,5 miliar. Sampai saat ini, proses penyalurannya saat ini masih berlangsung.

Munarman Ternyata Masih Berstatus "Tertangkap"
Indonesia
Munarman Ternyata Masih Berstatus "Tertangkap"

Mabes Polri menyebut, status Munarman masih dalam masa penangkapan.