Jakpus Siapkan 148 Tempat Pengungsian Banjir di Tengah Pandemi Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Pusat melakukan pengerukan lumpur di Jalan Sedap Malam. (ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Pusat)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat telah mempersiapkan sebanyak 148 titik pengungsian sebagai antisipasi kemungkinan terburuk saat banjir.

Ratusan lokasi pengungsian itu meningkat dari jumlah sebelumnya yang hanya menyiapkan 18 titik. Keputusan itu dilakukan pemerintah untuk menghindari penumpukan para pengungsi.

“Kita siapkan 148 pengungsian dari sebelumnya 18 pengungsian,” papar Wali Kota Jakpus Bayu Meghantara di Jakarta, Rabu (21/10).

Baca Juga:

Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

Lebih lanjut, kata Bayu, ada enam titik wilayah yang menjadi fokus utama Pemkot Jakarta Pusat dalam penanganan banjir.

Keenam titik penanggulangan banjir tersebut di antaranya, Kelurahan Johar Baru, Karet Tengsi, Petamburan, Kebon Kelapa, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Cempaka Putih Barat.

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat turun membersihkan Kali Sentiong dalam kegiatan gerebek lumpur. (ANTARA/HO-KOminfotik Jakarta Pusat)
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat turun membersihkan Kali Sentiong dalam kegiatan gerebek lumpur. (ANTARA/HO-KOminfotik Jakarta Pusat)

Bayu mengatakan, enam prioritas ini merupakan titik yang memiliki dampak cukup banyak saat intensitas hujan mengguyur.

Pempkot Jakpus menargetkan waktu pengerjaan penanganan banjir di enam titik itu rampung pada Desember 2020 mendatang.

"Kita sudah paparkan dengan para UKPD yang ada. Sehingga program ini bisa terealisasi sesuai target yang ditetapkan,” papar Bayu.

Baca Juga:

Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta

Bayu bilang, untuk wilayah lain yang tidak menjadi prioritas penanganan banjir juga tetap ditangani Pemkot Jakpus.

"Meski bukan prioritas, namun penanganan di wilayah tersebut tidak bisa dikesampingkan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setiap Hari, OJK Hentikan 3 Sampai 4 Fintech Ilegal
Indonesia
Setiap Hari, OJK Hentikan 3 Sampai 4 Fintech Ilegal

Saat ini, terdapat 148 fintech yang terdaftar di OJK dan 42 diantaranya berizin serta hanya 10 fintech yang benar-benar beroperasi dengan baik.

Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra
Indonesia
Menteri Edhy Mundur Dari Kabinet dan Partai Gerindra

Edhy jadi tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Ketua PBNU Minta Israel Hentikan Agresi Militer ke Palestina
Indonesia
Ketua PBNU Minta Israel Hentikan Agresi Militer ke Palestina

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj meminta Israel untuk menghentikan agresi militer ke jalur Gaza, Palestina.

Ratusan Pemudik Langsung Diputar Balik saat Keluar Ibu Kota Melalui Tol
Indonesia
Ratusan Pemudik Langsung Diputar Balik saat Keluar Ibu Kota Melalui Tol

Polda Metro Jaya menyekat kendaraan di Gerbang Tol Cikarang Barat dan Gerbang Tol Cikupa untuk mengadang pemudik.

Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai
Indonesia
Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai

Di tahun ini ada 3 program bantuan yang diluncurkan pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

Besok Ridwan Kamil Hadiri Undangan Bareskrim Soal Kerumunan Rizieq di Bogor
Indonesia
Besok Ridwan Kamil Hadiri Undangan Bareskrim Soal Kerumunan Rizieq di Bogor

Undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan

Wagub Ingatkan Warga Keluar Masuk Jakarta Wajib Punya STRP
Indonesia
Wagub Ingatkan Warga Keluar Masuk Jakarta Wajib Punya STRP

Pemprov DKI Jakarta mengingatkan kepada masyarakat untuk membuat STRP ketika ingin keluar dan masuk ibu kota.

PAN Tegur Kader yang Usulkan RS COVID-19 Khusus Pejabat
Indonesia
PAN Tegur Kader yang Usulkan RS COVID-19 Khusus Pejabat

Sikap kader PAN tersebut tidak tepat, karena seharusnya sesuai dengan Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial.

Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat
Indonesia
Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat

Kedua DPO yang tewas tertembak tersebut inisial W alias A alias B dan AA alias A

[Hoaks atau Fakta]: Orang Sudah Divaksin Tidak Perlu Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Orang Sudah Divaksin Tidak Perlu Patuhi Protokol Kesehatan

Kekebalan kelompok atau herd immunity ini baru bisa terjadi kalau 70 persen rakyat Indonesia divaksin,