Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 20 Desember 2020
Jakarta Tunggu Kepastian Mekanisme Vaksinasi COVID-19
Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Sekretariat Presiden)..

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu mekanisme dan aturan vaksinasi COVID-19 dari pemerintah pusat. Pemprov masih menunggu kapan persisnya jadwal, berapa jumlah vaksin yang akan dikucurkan ke Jakarta.

"Sebagaimana yang sudah disampaikan berkali-kali diberikan kesempatan diutamakan bagi kepentingan tenaga medis terlebih dahulu," ujar Riza kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/12).

Baca Juga:

Catat! Jokowi Ralat Vaksinasi COVID-19 Semuanya Jadi Gratis

Ia mengaskan, tahapan dan teknis proses vaksin nantinya akan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Jajarannya siap mendistribusikan vaksin itu setelah hasil uji vaksin dinyatakan aman.

Menurut dia, jika vaksin itu sudah tersedia, maka pihak yang pertama kali diberikan adalah kelompok prioritas, seperti tenaga kesehatan.

Pemprov DKI juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 5 triliun pada 2020 dan Rp 5,3 triliun pada 2021 untuk penanganan COVID-19.

Anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan kesehatan, jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, serta stimulus ekonomi.

Riza mengakui, faktor penyebab tingginya angka kasus COVID-19 di wilayahnya karena Jakarta dikunjungi banyak orang dari luar negeri atau daerah.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara).
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara).

"Bahkan dari orang dari Jakarta sendiri yang beraktivitas ke daerah dan kembali lagi. Ini juga potensi keluar masuk jadi memang dari awal," tutur Ahmad Riza Patria.

Pemerintah pusat telah menargetkan ada 107 juta orang dari 160 juta penduduk di rentang usia 18-59 tahun yang divaksinasi sepanjang 2020-2022. Namun, skema awal vaksinasi dibagi dua. Yakni, 32 juta orang digratiskan dan 75 juta lainnya mengakses secara mandiri.

Total anggaran vaksinasi yang disiapkan pemerintah untuk 2021, berdasarkan rencana awal mencapai Rp60,5 triliun. Perinciannya, Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19, Rp3,7 triliun untuk penerapan imunisasi, dan Rp 1,3 triliun untuk pengadaan sarana prasarana laboratorium dan litbang. (Knu)

Baca Juga:

Menkes Tegaskan 1,2 Juta Vaksin Diprioritaskan untuk Tenaga Kesehatan

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #Harga Vaksin COVID-19
Bagikan
Bagikan