Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL Penumpang KRL. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Surat tanda registrasi pekerja (STRP) masih digunakan sebagai syarat perjalanan KRL Jabodetabek. Kebijakan ini sesuai dengan surat edaran (SE) dari Kementerian Perhubungan Nomor 58 tahun 2021. Padahal, status penerapan PPKM di wilayah Jabodetabek turun ke level 3.

"KAI Commuter akan mengikuti jika memang ada ketentuan baru yang ditetapkan pemerintah," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, Selasa (24/8).

Baca Juga:

Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat

Anne mengungkap, terdapat dua jenis surat lainnya yang dapat menggantikan STRP saat melakukan perjalanan KRL. Yaitu surat tugas dari pimpinan perusahaan atau instansi tempat bekerja dan surat keterangan untuk keperluan mendesak.

"Seperti kebutuhan medis, persalinan, duka cita, hingga vaksinasi," jelas Anne seraya menegaskan, para calon penumpang dapat menunjukkan surat keterangan asli yang sesuai tersebut kepada petugas.

KRL
Penumpang KRL. (Foto: MP/Kanugrahan)

"Yang mencakup dokumen-dokumen syarat perjalanan menggunakan KRL yang harus dimiliki dan ditunjukkan kepada petugas sesuai dengan yang telah diatur pemerintah," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Perpanjangan ini berlaku di daerah yang menerapkan PPKM level 2 sampai 4.

"Untuk Pulau Jawa, Bali, dan aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya sudah berada di level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021," kata Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Pledoi, Lukman Purnomosidi Tolak Dituntut sebagai Koruptor Kasus Asabri
Indonesia
Sidang Pledoi, Lukman Purnomosidi Tolak Dituntut sebagai Koruptor Kasus Asabri

Persidangan kasus dugaan korupsi PT Asabri memasuki agenda pledoi atau nota pembelaan dari para terdakwa, Senin (13/12).

Dies Natalis ke-46 UNS, Jokowi Bakal Resmikan Tower Ki Hajar Dewantara
Indonesia
Dies Natalis ke-46 UNS, Jokowi Bakal Resmikan Tower Ki Hajar Dewantara

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta akan meresmikan gedung baru yakni Tower 11 yang diberi nama Ki Hajar Dewantara yang rencananya bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Enam Petugas Lapas Tangerang dan Dua Napi Diperiksa Polisi
Indonesia
Pemerintah Siapkan Tunjangan Tambahan, ASN Dilarang Menolak Pindah ke IKN
Indonesia
Pemerintah Siapkan Tunjangan Tambahan, ASN Dilarang Menolak Pindah ke IKN

"Kalau di korporasi misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan khusus daerah tertentu, dan lain-lain. Nama dan besarannya masih belum bisa kita sampaikan," ungkap Alex.

KPK Duga Sejumlah Pihak Terima Aliran Duit Korupsi Gereja King Mile Papua
Indonesia
KPK Duga Sejumlah Pihak Terima Aliran Duit Korupsi Gereja King Mile Papua

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini

Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM
Indonesia
Pemprov DKI Beri Sanksi Sekolah yang Gelar Belajar Tatap Muka saat PPKM

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di tengah lonjakan kasus COVID-19.

Pengembangan Kinerja, Kementerian BUMN Bentuk Holding PLN
Indonesia
Pengembangan Kinerja, Kementerian BUMN Bentuk Holding PLN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk membentuk holding dan subholding di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

 [HOAKS atau FAKTA]: Cegah Omicron, Vaksinasi Harus Satu Minggu Sekali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cegah Omicron, Vaksinasi Harus Satu Minggu Sekali

Artikel berita tersebut berasal dari website bernama thestonkmarket.com, yang menurut deskripsinya website tersebut berisikan konten-konten lelucon bergaya satire.

Lampaui Presidential Threshold, Gabungan PKB dan Gerindra Dianggap Realistis
Indonesia
Lampaui Presidential Threshold, Gabungan PKB dan Gerindra Dianggap Realistis

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, koalisi yang terbangun antara PKB dan Gerindra lebih realistis karena sudah bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK
Indonesia
Terjaring OTT, Wali Kota Bekasi Jalani Pemeriksaan di KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi turut diamankan bersama pihak swasta dalam operasi senyap KPK.