Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL Penumpang KRL. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Surat tanda registrasi pekerja (STRP) masih digunakan sebagai syarat perjalanan KRL Jabodetabek. Kebijakan ini sesuai dengan surat edaran (SE) dari Kementerian Perhubungan Nomor 58 tahun 2021. Padahal, status penerapan PPKM di wilayah Jabodetabek turun ke level 3.

"KAI Commuter akan mengikuti jika memang ada ketentuan baru yang ditetapkan pemerintah," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, Selasa (24/8).

Baca Juga:

Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat

Anne mengungkap, terdapat dua jenis surat lainnya yang dapat menggantikan STRP saat melakukan perjalanan KRL. Yaitu surat tugas dari pimpinan perusahaan atau instansi tempat bekerja dan surat keterangan untuk keperluan mendesak.

"Seperti kebutuhan medis, persalinan, duka cita, hingga vaksinasi," jelas Anne seraya menegaskan, para calon penumpang dapat menunjukkan surat keterangan asli yang sesuai tersebut kepada petugas.

KRL
Penumpang KRL. (Foto: MP/Kanugrahan)

"Yang mencakup dokumen-dokumen syarat perjalanan menggunakan KRL yang harus dimiliki dan ditunjukkan kepada petugas sesuai dengan yang telah diatur pemerintah," terangnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Perpanjangan ini berlaku di daerah yang menerapkan PPKM level 2 sampai 4.

"Untuk Pulau Jawa, Bali, dan aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya sudah berada di level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021," kata Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tau siapa yang harus ditanya, yang harus diklarifikasi, yang harus dipanggil," terang politikus Gerindra ini.

Subduksi Cotabato Picu Gempa M 6,2 di Laut Tahuna Sulawesi Utara
Indonesia
Subduksi Cotabato Picu Gempa M 6,2 di Laut Tahuna Sulawesi Utara

Getaran gempa menurut BMKG dirasakan di Tahuna pada skala II-III MMI.

Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 menuai keprihatinan mendalam.

 Selama Pandemi COVID-19, Harga Rumah Tetap Melonjak
KPR
Selama Pandemi COVID-19, Harga Rumah Tetap Melonjak

Hasil riset HFC juga mencatat rumah tipe 36 dan 45 ikut konsisten menunjukkan peningkatan. Rumah tipe 36 terpantau naik 5,54 persen (yoy) per Maret 2021 menjadi 194,91 dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya pada Desember 2020 sebesar 4,26 persen (yoy).

Keluarga Komitmen Jauhkan Ba'asyir dari Paham Radikalisme
Indonesia
Keluarga Komitmen Jauhkan Ba'asyir dari Paham Radikalisme

"Kami bersyukur atas bebasnya (Ba'asyir). Keluarga berkomitmen untuk menjauhkan paham radikalisme pada Ba'asyir," kata putra Abu Bakar Ba'asyir, Abdul Rochim

Duet Trump Janji Hormati Sejarah AS Jamin Pelantikan Biden Aman
Dunia
Duet Trump Janji Hormati Sejarah AS Jamin Pelantikan Biden Aman

Wapres Pence termasuk di antara para pejabat tinggi yang dipaksa bersembunyi selama serangan pekan lalu.

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Nyaris 4 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Nyaris 4 Juta

Jokowi meminta masyarakat tetap waspada

Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang

Pemerintah mengumumkan penambahan 9.775 orang positif COVID-19 pada Selasa (23/2).

Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indonesia
Wagub Riza Bandingkan Banjir Saat Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Intensitas hujan lebat yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis (18/2) kemarin hingga Jumat (19/2) menyebabkan 57 RT dari 30.470 RT di ibu kota terendam banjir.

Digugat Perusahaan Panama Terkait Kasus Asabri, Kejagung Tidak Masalah
Indonesia