Jakarta Jadi Klaster Omicron, Menkes Minta Warga Waspada dan Jangan Panik Menteri Kesehatan Budi G Sadikin didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kubu Raya (ANTARA/Jessica Wuysang)

MerahPutih.com - Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia mendadak melonjak tajam. Adanya transmisi lokal varian Omicron diperkirakan menjadi penyebabnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Namun, tidak panik dalam menghadapi COVID-19 varian Omicron.

Ia juga memaparkan, varian itu kini paling banyak terdeteksi di wilayah DKI Jakarta.

Baca Juga:

Pemkot Cirebon Siapkan Strategi Hadapi Penyebaran Omicron

"Ciri-ciri Omicron kita akan lihat kenaikan kasus yang cepat dan tinggi. Kita sudah mulai lihat nasional naik dari 300 ke 1.400. Teman-teman harus terus waspada dan hati-hati tapi jangan panik," kata Budi saat meninjau vaksinasi serentak se-Indonesia dengan menghadiri secara langsung di Lapangan Kantor Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (19/1).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga ikut bersama Menkes ini menilai, akselerasi percepatan vaksinasi merupakan hal yang harus terus dilakukan.

Mengingat saat ini, kata Sigit, selain sudah masuk ke Indonesia, virus COVID-19 varian Omicron telah memberikan dampak adanya peningkatan laju pertumbuhan virus corona.

"Tentunya kita harus waspada karena ini terus meningkat," ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Di sisi lain, Sigit juga kembali mengingatkan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis dua dan telah melewati waktu enam bulan, untuk segera mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau booster.

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk masyarakat mendapatkan vaksinasi booster.

Dalam hal ini, Sigit menekankan, dengan dilakukannya booster hal itu akan kembali meningkatkan imunitas seseorang terhadap virus COVID-19. "Masyarakat silakan yang belum vaksin untuk segera vaksin," ucap Sigit.

Baca Juga:

Kasus Omicron di DKI Merangkak Naik, Ganjil Genap Diminta Ditiadakan

Tak hanya mengingatkan pentingnya vaksin maupun booster, Sigit juga menekankan soal perlunya kedisiplinan serta penguatan penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalankan aktivitas.

Mulai dari memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak.

Sigit menegaskan, hal itu juga harus diperhatikan lebih khususnya untuk wilayah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).

Ia meminta agar pendidikan yang dihadiri fisik oleh para pelajar tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada.

Dengan kata lain, setiap wilayah harus bisa menentukan apakah PTM sudah bisa berjalan 100 persen atau masih harus 50 persen.

"Sehingga tidak ada risiko learning loss dan juga risiko kemiskinan belajar atau learning poverty," papar Sigit.

Akselerasi vaksinasi dan penguatan prokes, kata Sigit, sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omicron.

Pasalnya, selain imported case, penyebaran jenis virus itu kini juga sudah ditemukan dari transmisi lokal.

Sekadar informasi, wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek diperkirakan menjadi daerah pertama yang akan mengalami lonjakan kasus.

Mengingat dari hasil identifikasi Kemenkes, mayoritas transmisi lokal varian Omicron terjadi di DKI Jakarta, dan diperkirakan dalam waktu dekat juga akan meluas ke wilayah Bodetabek.

Lalu, secara geografis daerah-daerah tersebut berdekatan dan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. (Knu)

Baca Juga:

Kasus Omicron Indonesia Paling Banyak 'Diimpor' dari Arab Saudi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari ini, One Way di Tol Cikampek Sampai GT Kalikakung Dihentikan
Indonesia
Hari ini, One Way di Tol Cikampek Sampai GT Kalikakung Dihentikan

Total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 19 persen jika dibandingkan lalu lintas normal periode November 2021.

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 91 Triliun Dana Perlindungan Sosial
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp 91 Triliun Dana Perlindungan Sosial

Realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga akhir Juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari total pagu Rp 744,75 triliun

[HOAKS atau FAKTA] Sekumpulan Orang di Bekasi Ditangkap saat Hendak Salat Idul Adha
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Sekumpulan Orang di Bekasi Ditangkap saat Hendak Salat Idul Adha

Beredar di media sosial ungggahan video berdurasi 10 detik dengan klaim penangkapan sekumpulan orang saat hendak melaksanakan salat Idul Adha.

Pimpinan Komisi III Sebut Peretas Para Pegiat Anti-Korupsi Meresahkan
Indonesia
Pimpinan Komisi III Sebut Peretas Para Pegiat Anti-Korupsi Meresahkan

Munculnya praktik penyadapan ini sangat dikhawatirkan

Pemprov DKI Tanggapi Ancaman Protes Buruh Soal Kecilnya Kenaikan UMP 2022
Indonesia
Pemprov DKI Tanggapi Ancaman Protes Buruh Soal Kecilnya Kenaikan UMP 2022

Pemprov DKI Jakarta tak keberatan jika elemen buruh kembali menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan.

Sempat Diperingatkan Pindah Tempat, Pekerja Sungai Siwaluh Hilang Tertimbun Longsor
Indonesia
Sempat Diperingatkan Pindah Tempat, Pekerja Sungai Siwaluh Hilang Tertimbun Longsor

Nahas menimpa pekerja perbaikan talut Sungai Siwaluh di Karanganyar.

Terus Menurun, Penambahan Kasus Positif Virus Corona 7.427
Indonesia
Terus Menurun, Penambahan Kasus Positif Virus Corona 7.427

Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 7.427 pada Minggu (29/8).

Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima
Indonesia
Minggu ini Pemerintah Salurkan BLT Migor Rp 300 Ribu, Begini Cara Cek Penerima

emerintah segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada penerima. Penyaluran sudah aktif mulai minggu ini dan berakhir sepekan sebelum Lebaran Idulfitri 2022.

PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis
Indonesia
PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.

KPK Langsung Bereaksi Usai Vonis Gubernur Sulsel Lebih Rendah dari Tuntutan
Indonesia
KPK Langsung Bereaksi Usai Vonis Gubernur Sulsel Lebih Rendah dari Tuntutan

Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah harus menerima kenyataan saat hakim menjatuhkan vonis penjara selama lima tahun.