Jakarta Dinilai 'Belum Pantas' Menerapkan New Normal Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau kesiapan ‘New Normal’ di Sarana Perniagaan Summarecon Mall, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/5). (Foto: Humas/Rahmat)

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, sebagian besar warga Jakarta sulit menerapkan kehidupan new normal dengan protokol kesehatan. Menurut Trubus, kehidupan normal baru hanya berlaku bagi masyarakat yang tinggal di hunian 'elite' saja. Sementara, ada jutaan warga lain yang tinggal di kawasan kumuh.

"DKI Jakarta ini ada yang tinggalnya di Menteng, di Pondok Indah ada yang di kampung-kampung kemudian di bantaran sungai ada juga masyarakat kita yang tinggal di pinggiran rel, jadi untuk menerapkan itu sangat tidak mungkin," katanya kepada wartawan, Kamis (28/5).

Baca Juga

Nekat ke Jakarta Tanpa SIKM, 7 Orang Dikarantina

Dia menuturkan alasan kehidupan normal sulit dilakukan bagi warga Jakarta karena kriteria dasar seperti menjaga jarak fisik, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, tidak terpenuhi.

Banyak kampung-kampung kumuh di Jakarta dengan sirkulasi udara tidak cukup baik. Kendati demikian, ia mafhum jika pemerintah gencar menyuarakan kehidupan normal baru dengan pertimbangan ekonomi. Ia menilai penerapan The New Normal terlalu terburu-buru.

"Kalau misalnya kita belum mempersiapkan secara matang, artinya secara detail misalnya di mal ini aturan-aturan secara jelas, secara rinci misalnya itu kan nanti malah menimbulkan kerumunan," jelas dia.

"Orang akan mengantri misalnya untuk membayar saja harus mengantri," ujarnya.

Pasalnya tataran The New Normal berkaitan dengan kesadaran masyarakat. "Kalau misalnya dengan penjagaan yang ketat, kemudian protokol tetapi persoalannya kan di tataran itu kesadaran masyarakat."

"Jadi siapa yang mengawasi kesadaran masyarakat bagaimana? Ini kan perlu sosialisasi. perlu komunikasi, dan perlu edukasi terus menerus," jelasnya.

Jika The New Normal diterapkan tanpa ada sosialisasi mendalam ditakutkan justru akan bertentangan dengan tujuan awal untuk memotong penyebaran Virus Corona. "Kalau misalnya kemudian tiba-tiba dibuka tanpa sosialisasi yang terus menerus dan mendalam komprehensif, saya rasa akan sulit malah jadinya kontraproduktif dengan yang selama ini kita perjuangkan yaitu memutus mata rantai Covid," kata Trubus.

 Trubus Rahadiansyah
Trubus Rahadiansyah

Untuk itu, Trubus mengingatkan agar pemerintah harus cermat dalam mengambil kebijakan ini. "Harus sangat hati-hati. Dilihat mana yang kiranya prioritas dari sisi keuangan tanpa menjadikan klaster baru penularan," ujarnya.

Sehingga, ia meminta agar pemerintah jangan gegabah memberlakukan suatu aturan. "Ini harus menurut saya detail dulu, harus dengan hati hati, setidak-tidaknya dengan bahasanya itu jangan terlalu gegabah untuk menerapkan ini dalam waktu yang sangat dekat ini," tutup Trubus.

Presiden Joko Widodo menyebut tren RO atau indeks penularan virus corona (Covid-19) di DKI Jakarta menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data yang diterimanya, RO di DKI Jakarta sudah di bawah 1. "Saya melihat data tadi pagi tren untuk R0 atau RT DKI Jakarta sudah di bawah 1," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference.

R0 adalah indeks penularan virus corona. Jika R0 kurang dari satu, maka rata-rata orang yang terinfeksi akan menularkan kurang dari 1 orang. Sebaliknya, apabila R0 di atas satu maka masih ada penyebaran virus corona.

Namun, berbeda dengan Jokowi, semangat untuk segera diterapkan kehidupan normal baru tidak dirasakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga

MUI Minta Pengelola Tempat Ibadah tak Terburu-buru Terapkan New Normal

Ia menyatakan Pemprov DKI Jakarta belum menentukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diperpanjang atau tidak. Sebab PSBB fase tiga akan berakhir pada 4 Juni 2020. Dia menyatakan belum mengeluarkan peraturan jadwal pengoperasian pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta.

"Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan PSBB diakhiri," kata Anies usai peninjauan di Km 47 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Dia menyatakan saat ini sejumlah ahli tengah mengumpulkan data yang ada. Hasil tersebut akan menjadi landasan perpanjangan atau berakhirnya PSBB Jakarta. (Knu)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama