Jakarta Cetak Rekor Provinsi Paling Demokratis Se-Indonesia, Ini Kata Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - BPS merilis Jakarta sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia dengan capaian Indeks Demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88, 29 poin. Angka tersebut meningkat 3,21 poin dari tahun 2018 yang mencapai 85,08.

Angka ini juga sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun perhitungannya.

Baca Juga:

Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah capaian itu melalui medsos Instagram-nya, yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Anies mengatakan, peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik yang meningkat dari 75, 43 di tahun 2018 menjadi 83, 86 pada tahun 2019 atau naik 8,43 poin.

"(Aspek hak politik yang dimaksud ialah) peningkatan voters turn out pada pemilu legislatif 2019," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)

Kemudian capaian aspek lembaga demokrasi di 2019 membaik 4,07 poin, dari 87, 82 di tahun 2018 menjadi 91,89 di tahun 2019. Di antaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemda DKI.

"Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," papar Anies.

Baca Juga:

Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani

Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI di tahun ini dinilai cukup tinggi, namun ia menuturkan Jakarta masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

"IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum," tutupnnya. (Asp)

Baca Juga:

Langkah Polisi Tangkap Pengunggah Guyonan Gus Dur Ciderai Demokrasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Izinkan Pemakaman Jenazah COVID-19 di Luar TPU Khusus
Indonesia
DKI Izinkan Pemakaman Jenazah COVID-19 di Luar TPU Khusus

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin jenazah COVID-19 untuk dimakamkan di luar tempat pemakaman umum khusus.

[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah

Informasi tersebut telah banyak beredar di sosial media, melalui kolom komentar cuitan dokter Efri Pulmo, beberapa orang memberikan kesaksian telah menerima informasi tersebut .

Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?
Indonesia
Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK
Indonesia
Pengamat Sebut Penonaktifan 75 Pegawai Merupakan Kewenangan Pimpinan KPK

penonaktifan 75 pegawai KPK merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!
Indonesia
Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!

Salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19

Kalau Vaksin Tersedia, Pemkot Bandung Janji 70 Persen Warga Disuntik Dalam 2 Bulan
Indonesia
Kalau Vaksin Tersedia, Pemkot Bandung Janji 70 Persen Warga Disuntik Dalam 2 Bulan

Yana menjelaskan dari jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2,5 juta jiwa, ditargetkan sekitar 1,8 juta warga kota bandung yang harus mendapatkan vaksinasi.

Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Dihukum Pidana
Indonesia
Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Dihukum Pidana

Tahapan awal yang dilakukan adalah sosialisasi seperti pemakaian masker, cuci tangan, dan pengaturan kerumunan massa seperti di mal atau pasar.

Sidang Perdana, Emak-Emak Pendukung Rizieq Geruduk PN Jaktim
Indonesia
Sidang Perdana, Emak-Emak Pendukung Rizieq Geruduk PN Jaktim

Simpatisan yang didominasi emak-emak itu ingin mengikuti jalannya sidang perdana yang menjerat pentolan eks FPI itu.

KPK Dalami Peran PT Adonara Propertindo Siapkan Lahan untuk Sarana Jaya
Indonesia
KPK Dalami Peran PT Adonara Propertindo Siapkan Lahan untuk Sarana Jaya

Melalui Tommy dan wakil Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan

1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II
Indonesia
1.000 Lebih Personel Gabungan Kawal Perjalanan Vaksin COVID-19 Tahap II

Ini merupakan pengiriman vaksin sinovac tahap kedua