Jakarta Cetak Rekor Provinsi Paling Demokratis Se-Indonesia, Ini Kata Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 06 Agustus 2020
Jakarta Cetak Rekor Provinsi Paling Demokratis Se-Indonesia, Ini Kata Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - BPS merilis Jakarta sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia dengan capaian Indeks Demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88, 29 poin. Angka tersebut meningkat 3,21 poin dari tahun 2018 yang mencapai 85,08.

Angka ini juga sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun perhitungannya.

Baca Juga:

Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah capaian itu melalui medsos Instagram-nya, yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Anies mengatakan, peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik yang meningkat dari 75, 43 di tahun 2018 menjadi 83, 86 pada tahun 2019 atau naik 8,43 poin.

"(Aspek hak politik yang dimaksud ialah) peningkatan voters turn out pada pemilu legislatif 2019," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)

Kemudian capaian aspek lembaga demokrasi di 2019 membaik 4,07 poin, dari 87, 82 di tahun 2018 menjadi 91,89 di tahun 2019. Di antaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemda DKI.

"Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," papar Anies.

Baca Juga:

Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani

Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI di tahun ini dinilai cukup tinggi, namun ia menuturkan Jakarta masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

"IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum," tutupnnya. (Asp)

Baca Juga:

Langkah Polisi Tangkap Pengunggah Guyonan Gus Dur Ciderai Demokrasi

#Anies Baswedan #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Bagikan